Tivanusantara – Pemerintah telah merealisasikan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp 33,69 triliun hingga 10 November 2026. Dari total pagu Rp 59,35 triliun, anggaran tersebut digunakan untuk menangani berbagai bencana di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak. Besarnya anggaran itu paling tidak menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah rawan bencana seperti Maluku Utara (Malut) yang memiliki kerentanan terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, salah satu alokasi terbesar anggaran penanggulangan bencana diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera Bagian Utara, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana pada akhir 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50,84 triliun untuk kebutuhan pemulihan wilayah tersebut. Dari jumlah itu, sekitar Rp 30 triliun dialokasikan untuk membiayai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, Rp 8,5 triliun disiapkan untuk kegiatan pendukung, serta Rp 10,6 triliun berupa tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan kepada seluruh daerah terdampak. “Realisasinya sampai dengan 31 Oktober adalah Rp 30,78 triliun. Jadi masih ada Rp 20 triliun lagi yang akan diserap untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera selama November dan Desember,” kata Suahasil.
Selain pemulihan wilayah Sumatera, pemerintah juga mengalokasikan Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini, realisasinya mencapai Rp 1,17 triliun.
Anggaran tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat alokasi Rp 970 miliar, dengan realisasi Rp 320 miliar. Adapun anggaran untuk penanganan bencana lainnya mencapai Rp 2,43 triliun, dengan realisasi sebesar Rp 1,42 triliun. Suahasil berharap seluruh anggaran yang telah disiapkan dapat segera diserap sesuai kebutuhan dan prioritas penanganan bencana. “Kita berharap diserap dengan cepat. Dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain. Namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini,” ujarnya.
Bagi Maluku Utara, besarnya anggaran penanggulangan bencana nasional tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dan dukungan pembiayaan bagi daerah yang memiliki risiko bencana tinggi. Ketersediaan anggaran tidak hanya dibutuhkan saat bencana terjadi, tetapi juga untuk memperkuat mitigasi, kesiapan infrastruktur, penanganan darurat, serta pemulihan masyarakat dan fasilitas publik pascabencana. (xel)
Tinggalkan Balasan