Di tengah kebijakan pendidikan gratis, ternyata masih ada puluhan ribu anak di Maluku Utara masih belum menikmati bangku sekolah. Ada persoalan yang lebih besar dari sekadar biaya: jarak, keterbatasan fasilitas, ketimpangan tenaga pengajar, dan masa depan generasi yang terancam tertinggal.
Masa depan sebuah daerah tidak hanya dibangun dari megahnya gedung pemerintahan, panjangnya jalan yang terbentang, atau besarnya investasi yang masuk. Masa depan juga ditentukan oleh seberapa banyak anak yang bisa membaca, menulis, berpikir, dan memperoleh kesempatan untuk mengubah kehidupannya melalui pendidikan. Hanya saja di Maluku Utara, ada kenyataan yang mengusik pertanyaan tentang sejauh mana pembangunan telah benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Sekitar 34 ribu anak di provinsi kepulauan ini dilaporkan belum mengenyam pendidikan. Angka yang tidak kecil untuk sebuah daerah yang sedang berbicara tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ironisnya, angka tersebut muncul ketika pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, tidak menyembunyikan keprihatinannya. Dalam Rapat Koordinasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, baru-baru ini, ia mengakui bahwa kebijakan menggratiskan pendidikan belum sepenuhnya mampu memastikan seluruh anak memperoleh hak untuk bersekolah. “Sudah kita gratiskan pendidikannya, tetapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” kata Sarbin. Pernyataan itu bukan sekadar kritik terhadap capaian sektor pendidikan. Lebih dari itu, ada persoalan mendasar yang sedang dipertaruhkan: apakah setiap anak di Maluku Utara benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan?.
Di atas kertas, pendidikan gratis menjadi salah satu langkah penting untuk menghilangkan hambatan ekonomi keluarga dalam menyekolahkan anak. Tetapi Maluku Utara bukan wilayah dengan bentang geografis yang sederhana. Provinsi ini terdiri atas gugusan pulau, wilayah pesisir, kawasan pegunungan, dan permukiman yang tersebar berjauhan. Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang merata. Bagi sebagian anak, persoalannya mungkin bukan lagi soal membayar uang sekolah. Persoalannya adalah bagaimana mencapai sekolah itu sendiri. Sarbin menyoroti masih adanya anak-anak yang harus menyeberangi perairan dengan mempertaruhkan keselamatan demi memperoleh pendidikan. Bayangkan, ketika sebagian anak di kota dapat berjalan kaki atau menggunakan kendaraan menuju sekolah, sebagian anak lainnya harus menghadapi tantangan geografis yang jauh lebih berat.
Jarak bukan hanya soal kilometer. Dalam wilayah kepulauan, jarak juga berarti biaya transportasi, waktu perjalanan, kondisi cuaca, dan keselamatan. Di sinilah pendidikan gratis menemukan batasnya apabila tidak disertai pembangunan infrastruktur dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah. Sekolah boleh saja tidak memungut biaya. Namun, jika akses menuju sekolah sulit, fasilitas terbatas, dan tenaga pengajar tidak tersedia secara merata, hak pendidikan tetap belum sepenuhnya terpenuhi. Persoalan anak tidak sekolah atau Anak Tidak Sekolah (ATS) juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun ruang kelas atau mengumumkan program bantuan pendidikan.
Ada anak yang mungkin belum pernah masuk sekolah. Ada pula yang pernah bersekolah, tetapi berhenti di tengah perjalanan. Sebagian lainnya telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan, namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Setiap kondisi memiliki persoalan dan membutuhkan penanganan berbeda. Anak yang berhenti sekolah karena persoalan ekonomi tentu membutuhkan pendekatan berbeda dengan anak yang tinggal di wilayah terpencil dan kesulitan menjangkau sekolah. Demikian pula anak yang sudah bekerja. Mereka mungkin tidak lagi bisa mengikuti pola pendidikan reguler karena harus membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sarbin mengusulkan agar pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi anak-anak tersebut. Bagi mereka yang sudah bekerja, pemerintah juga perlu membuka peluang pendidikan melalui Universitas Terbuka maupun sistem pembelajaran jarak jauh. Gagasan ini penting karena kesempatan belajar seharusnya tidak berhenti hanya karena seseorang telah melewati usia sekolah atau terpaksa bekerja. Pendidikan harus menyediakan jalan kembali bagi mereka yang pernah tertinggal.
Tantangan Maluku Utara ternyata bukan hanya memastikan anak masuk sekolah. Kualitas pendidikan yang diterima juga membutuhkan perhatian serius. Dalam forum yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Any Sayekti, menyampaikan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Maluku Utara berada pada angka 49,17, masih jauh dari target 80.
Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi rendahnya capaian literasi dan numerasi, belum optimalnya pembelajaran fondasi PAUD, pemerataan tenaga pengajar, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah sektor pendidikan tidak berhenti ketika anak berhasil masuk ruang kelas. Mereka juga harus mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan kemampuan.
Pasalnya, anak yang bersekolah tetapi tidak memperoleh kualitas pembelajaran yang layak juga berisiko tertinggal ketika memasuki dunia kerja dan kehidupan sosial. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi menentukan kualitas generasi yang akan memimpin Maluku Utara pada masa mendatang. Karena itu, persoalan 34 ribu anak tidak sekolah harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak dalam satu arah. Pendataan harus menjadi langkah pertama. Setelah itu, pemerintah perlu memastikan setiap anak memiliki solusi yang sesuai dengan persoalannya. Wilayah yang kesulitan akses membutuhkan dukungan transportasi dan infrastruktur. Anak dari keluarga rentan membutuhkan intervensi sosial dan pendidikan. Anak yang sudah bekerja membutuhkan jalur pembelajaran yang fleksibel. Sementara sekolah-sekolah yang kekurangan guru harus mendapat perhatian dalam pemerataan tenaga pendidik.
Perencanaan dan penganggaran pendidikan tahun 2027 juga harus diarahkan pada program yang benar-benar menjawab persoalan tersebut. Jangan sampai angka puluhan ribu anak tidak sekolah hanya menjadi bahan pembicaraan dalam rapat koordinasi, kemudian hilang dari perhatian setelah kegiatan selesai. Ada sebuah pesan penting dari pernyataan Sarbin Sehe dalam forum pendidikan tersebut: jika ingin mengubah wajah Maluku Utara, maka pendidikannya harus diubah. Pesan itu mengandung makna yang jauh lebih besar daripada sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah. Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Aktivitas pertambangan, industri pengolahan, perikanan, perdagangan, dan berbagai sektor ekonomi lainnya terus menjadi bagian dari perjalanan pembangunan daerah. Namun, kekayaan alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi kualitas sumber daya manusia yang memadai.
Generasi muda harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan agar kelak tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri. Karena itu, 34 ribu anak yang belum bersekolah bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Mereka adalah bagian dari masa depan Maluku Utara yang membutuhkan perhatian hari ini. Setiap anak yang tidak memperoleh pendidikan berpotensi kehilangan kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dan setiap tahun yang berlalu tanpa solusi berarti semakin banyak waktu belajar yang terlewatkan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan gratis bukanlah seberapa banyak sekolah yang mengumumkan pembebasan biaya. Ukurannya adalah seberapa banyak anak yang benar-benar bisa bersekolah, bertahan dalam proses pembelajaran, dan menyelesaikan pendidikannya. Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa kaya sebuah daerah, tetapi juga tentang seberapa besar kesempatan yang diberikan kepada setiap anak untuk tumbuh dan meraih masa depan. Jangan sampai Maluku Utara kaya akan sumber daya alam, tetapi kehilangan kesempatan membangun sumber daya manusia. (*)
Tinggalkan Balasan