Oleh: Abbas Hi Hamid
_________________
Sejak masa SMP, penulis sudah sangat
sering mengkritisi kebijakan pada birokrasi tertinggi di negeri ini meski hanya melalui tulisan-tulisan “receh” di media sosial. Walau nampak tak berdampak, setidaknya memiliki
gerak yang bisa dipertanggungjawabkan
kelak, serta menjadi bukti dari sebuah
konsistensi.
Namun seiring meningkatnya taraf
kebijaksanaan, merasa adanya suatu hal
yang perlu diluruskan. Kritik harus
direkonstruksi agar selaras dengan esensi.
Munculnya perasaan dalam masa transisi itu dimulai saat penulis melihat orang-orang “suci” menganggap tindak tanduknya yang hanya fokus pada kesalahan dan keburukan tanpa
sedikit pun melihat kebenaran dan kebaikan pemangku kebijakan, seolah menganggapnya sebagai sebuah kebenaran.
Nampaknya, bijak dan cerdas selalu lenyap oleh subjektivitas. Dengan dalih harapan keidealan; perbuatan menghinakan, ujaran kebencian, hingga mencaci-maki pemimpin negeri seolah hal yang normal dan “dibenarkan”.
Memang betul kritik merupakan upaya dari stabilitas politik, tapi bisakah kritik itu kau sandingkan dengan dua mata yang terbuka walau hanya sedetik saja untuk melihat nilai kebaikan yang pemimpin lakukan.?
Ataukah sebuah hukum menjadi berubah ketika yang menjadi sasaran kebencian merupakan pimpinan tertinggi di sebuah tatanan?
Hingga akhirnya saya sampai pada jawaban dari beberapa pertanyaan itu, bahwa kritik harus dibangun atas dasar kepedulian, bukan kepentingan apalagi kebencian. Kritik pun harus disuguhkan dengan narasi dalam bentuk argumen bukan sentimen.
Mari untuk terus upayakan #mengajakbijak
demi Indonesia Emas 2045.
Tinggalkan Balasan