Tivanusantara – Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kota Ternate mengarahkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026 tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Ternate, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD. Hadir pula Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Ia menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), penyusunan APBD harus memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan anggaran, serta hal-hal khusus lainnya.
Rusdi juga meminta pemerintah daerah mencermati kondisi keuangan daerah pada 2027 agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar selektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. “Pemerintah daerah juga perlu menyikapi kondisi keuangan daerah tahun 2027. Oleh karena itu, program-program pembangunan sebaiknya lebih selektif, diprioritaskan pada layanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat,” harapnya. Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam pidatonya menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional, dan daerah, serta mempertimbangkan kondisi dan kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara cermat, adaptif, dan bertanggung jawab. Kebijakan fiskal pun diarahkan pada optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, penguatan kesehatan keuangan daerah, serta pemanfaatan sumber daya fiskal secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tauhid mengakui kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan keuangan daerah masih memiliki keterbatasan. Karena itu, kebijakan penganggaran harus menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan. Prioritas diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja wajib dan mengikat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap program prioritas daerah.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus diperkuat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk perbaikan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dari sisi perekonomian, Wali Kota menyebut Kota Ternate memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa sekaligus simpul konektivitas wilayah di Provinsi Maluku Utara. Aktivitas ekonomi daerah ditopang sejumlah sektor, antara lain perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta transportasi dan pergudangan. Potensi tersebut, katanya, perlu terus dikembangkan melalui penguatan sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan konektivitas antarwilayah.
Dalam pemaparannya, Tauhid menjelaskan bahwa rancangan APBD 2027 merupakan hasil pemutakhiran terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan memperhitungkan perkembangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan daerah agar APBD tetap realistis, terukur, serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Untuk Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah Kota Ternate direncanakan sebesar Rp1.064.857.085.651, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp167.819.000.000. PAD akan diperkuat melalui optimalisasi sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, penguatan basis data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.
Pendapatan Transfer sebesar Rp888.756.365.151.
Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Pengelolaannya akan dilakukan secara cermat dan akuntabel dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat serta mekanisme transfer antardaerah.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp8.281.720.500.
Komponen ini bersumber dari penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Sementara itu, belanja daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.061.857.085.651.
Alokasi belanja tersebut disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar, serta kesinambungan program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD dan dijabarkan melalui KUA-PPAS 2027.
Belanja daerah tersebut terdiri atas:
Belanja Operasi sebesar Rp962.342.110.670.
Belanja operasi mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah menekankan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan efisiensi, pengendalian, dan akuntabilitas sehingga setiap pengeluaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Belanja Modal sebesar Rp79.514.974.981.
Belanja modal diarahkan pada penyediaan dan peningkatan aset daerah yang memberikan manfaat jangka panjang untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Alokasinya memperhatikan pemerataan pembangunan, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar.
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000.
Anggaran ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penggunaannya dilakukan secara selektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Surplus Rp3 Miliar untuk Penyertaan Modal BPRS
Pada sisi pembiayaan, Pemerintah Kota Ternate merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp0 atau tidak mengalokasikan penerimaan pembiayaan dalam struktur APBD 2027. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 yang dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PT BPRS Kota Ternate. Penyertaan modal tersebut merupakan upaya memperkuat kapasitas permodalan BPRS sekaligus mendukung perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM, guna mendorong aktivitas ekonomi dan pengembangan sektor usaha produktif.
Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 direncanakan mengalami surplus sebesar Rp3.000.000.000. Surplus tersebut selanjutnya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah.
Wali Kota berharap pembahasan bersama DPRD dapat menyempurnakan seluruh kebijakan penganggaran dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate. (rii)
Tinggalkan Balasan