Tivanusantara – Industri pengolahan dan hilirisasi mineral di Maluku Utara telah mengubah wajah perekonomian kawasan timur Indonesia. Investasi berskala besar, pembangunan kawasan industri, dan peningkatan aktivitas produksi menjadikan provinsi ini salah satu motor baru pertumbuhan industri nasional. Meski begitu, di tengah pesatnya ekspansi industri tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana masyarakat lokal ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung?. Pertanyaan itu relevan mengingat Maluku Utara mencatat pertumbuhan industri pengolahan sebesar 62,64 persen sepanjang 2025. Angka tersebut menempatkannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan industri pengolahan tertinggi kedua secara nasional setelah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Capaian ini memperlihatkan besarnya potensi Maluku Utara sebagai pusat pertumbuhan industri nasional, terutama melalui hilirisasi mineral dan pengolahan sumber daya alam. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja, penguatan usaha masyarakat, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok industri. Di tengah perkembangan kawasan industri berbasis mineral, tantangan pembangunan Maluku Utara bukan semata-mata mendatangkan investasi dan meningkatkan kapasitas produksi. Lebih dari itu, industrialisasi harus mampu menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dengan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, keberhasilan pembangunan industri nasional tidak cukup diukur dari peningkatan investasi maupun jumlah industri yang beroperasi. Menurutnya, pembangunan industri harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan tersebut terlihat di kawasan Subwilayah Timur II yang meliputi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Sepanjang 2021–2025, nilai industri pengolahan di kawasan tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp64,61 triliun menjadi Rp149,41 triliun. Kontribusinya terhadap industri manufaktur nasional juga meningkat dari 1,62 persen menjadi 2,69 persen. Secara riil, industri manufaktur di kawasan tersebut tumbuh rata-rata 18,21 persen per tahun, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,17 persen.
Selain Maluku Utara, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan industri sebesar 14,91 persen dan menempati peringkat kelima nasional. Sulawesi Utara tumbuh 9,97 persen di peringkat kesembilan, sedangkan Papua Barat mencapai 9,04 persen dan berada di posisi ke-11. Pertumbuhan industri di sejumlah daerah tersebut terutama ditopang oleh pengembangan hilirisasi mineral dan pengolahan sumber daya alam. Meski demikian, kontribusi masing-masing provinsi terhadap industri manufaktur nasional masih perlu ditingkatkan. Pada 2025, kontribusi Maluku Utara terhadap industri manufaktur nasional tercatat sebesar 1,01 persen, Papua Barat 0,59 persen, Sulawesi Utara 0,41 persen, dan Sulawesi Tenggara 0,38 persen.
Aktivitas industri juga masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah, seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan di Maluku Utara, Teluk Bintuni di Papua Barat, serta Konawe di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Sulawesi Utara memiliki basis industri yang lebih beragam melalui pengolahan komoditas agro dan perikanan, dengan Bitung sebagai salah satu pusat industrinya. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy, mengatakan pengembangan industri di kawasan timur harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah yang dapat dinikmati masyarakat setempat. “Pengembangan industri di wilayah timur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kegiatan produksi, tetapi juga pada perluasan nilai tambah di daerah,” kata Tri dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/11/2026).
Dia menilai, potensi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, serta keterlibatan pelaku usaha lokal perlu dibangun dalam satu ekosistem yang saling terhubung. “Potensi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, serta keterlibatan IKM, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pemasok lokal perlu saling terhubung agar manfaat industrialisasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya. Dalam konteks Maluku Utara, pendekatan tersebut menjadi penting agar pertumbuhan industri tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari kegiatan ekonomi produktif.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem industri. Komoditas lokal seperti kelapa, misalnya, dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari produk pangan, minyak kelapa, kerajinan berbahan sabut, hingga produk berbasis tempurung. Pengembangan antardesa dengan spesialisasi produk yang saling melengkapi juga berpotensi membentuk klaster produksi terintegrasi. Langkah ini diharapkan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok industri di daerah. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan industri besar. Salah satu contoh yang telah berjalan adalah kerja sama Kementerian Perindustrian dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Program tersebut telah membangun 36 kemitraan yang melibatkan 32 IKM komponen otomotif dan 16 perusahaan Tier-1. Hingga Juni 2024, realisasi pesanan atau purchase order (PO) mencapai Rp110,45 miliar atau 105 persen dari target Rp105,19 miliar. Sebanyak 29 dari 32 IKM yang terlibat telah memperoleh pesanan. Model kemitraan tersebut dapat diperluas ke berbagai sektor industri sesuai potensi daerah. Peningkatan teknologi, kualitas produk, standardisasi, kapasitas produksi, dan akses pasar menjadi aspek penting untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Penguatan sentra IKM di kawasan timur juga mulai menunjukkan hasil. Di Raja Ampat, penyediaan 41 unit mesin pada Sentra Bata Merah mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga 1.500–2.000 bata per hari.
Tri menambahkan, penguatan industri di wilayah timur membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan infrastruktur, konektivitas, energi, sumber daya manusia, pembiayaan, serta akses pasar menjadi faktor penting untuk memperluas pusat pertumbuhan industri dan memperkuat keterkaitan kegiatan produksi dengan perekonomian lokal. Bagi Maluku Utara, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan industri yang mencapai 62,64 persen tidak berhenti sebagai capaian statistik ekonomi. Pertumbuhan tersebut perlu diterjemahkan menjadi lebih banyak kesempatan kerja berkualitas, tumbuhnya UMKM dan IKM lokal, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta terbukanya peluang usaha bagi generasi muda.
Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya tercermin dari besarnya investasi dan nilai produksi mineral, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat Maluku Utara menjadi bagian dari rantai nilai industri dan merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata. (rii)
Tinggalkan Balasan