Kerja sama antara Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) dengan sejumlah perusahaan pertambangan, termasuk PT Wana Kencana Mineral (WKM), patut mendapat perhatian serius publik. Bukan semata-mata karena kerja sama itu melibatkan institusi kepolisian dan korporasi tambang, melainkan karena terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap independensi penegakan hukum. Di atas kertas, kerja sama tersebut mungkin dikemas dalam semangat kepedulian sosial. Program beasiswa bagi mahasiswa, pembangunan rumah dinas personel kepolisian, serta dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat tentu terdengar positif. Tidak ada yang salah dengan keterlibatan perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.
Akan tetapi, persoalannya bukan sekadar apa yang diberikan perusahaan, melainkan siapa yang menerima, bagaimana mekanismenya, dan apakah hubungan tersebut berpotensi memengaruhi independensi institusi penegak hukum. Jangan sampai bantuan sosial menjadi pintu masuk ketergantungan institusi terhadap korporasi. Publik tentu berhak bertanya: mengapa perusahaan pertambangan yang aktivitas bisnisnya berada dalam ruang pengawasan aparat penegak hukum justru membangun hubungan kerja sama langsung dengan institusi kepolisian?. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika PT WKM pernah dikaitkan dengan dugaan persoalan penjualan bijih nikel sekitar 90 ribu metrik ton yang menjadi perhatian dalam proses penanganan perkara di Polda Maluku Utara.
Memang, adanya dugaan atau perkara hukum tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan bersalah. Demikian pula, kerja sama sosial tidak otomatis membuktikan adanya intervensi atau konflik kepentingan. Namun, kedua fakta tersebut cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah persoalan etik kelembagaan menjadi penting. Polisi bukan lembaga sosial milik perusahaan. Polisi adalah institusi negara yang harus berdiri independen, menjaga jarak profesional dengan seluruh pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang aktivitas usahanya dapat menjadi objek pengawasan maupun penegakan hukum.
Ketika perusahaan tambang memberikan dukungan pembangunan fasilitas bagi personel kepolisian, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas hubungan antara kepentingan korporasi dan kewenangan negara. Apakah seluruh bantuan tersebut telah melalui mekanisme resmi? Apakah terdapat kajian hukum dan pengawasan internal? Apakah nilai bantuan, sumber pendanaan, serta peruntukannya diumumkan kepada masyarakat? Dan yang paling penting, bagaimana Polda menjamin bahwa kerja sama tersebut tidak memengaruhi objektivitas penanganan perkara yang melibatkan perusahaan pemberi bantuan?.
Jangan sampai niat membangun kesejahteraan personel justru menimbulkan persepsi bahwa institusi kepolisian memiliki kedekatan khusus dengan korporasi tertentu. Institusi kepolisian harus menjaga jarak dari kepentingan bisnis yang berpotensi bersinggungan dengan kewenangan penegakan hukum. Polda Malut perlu memahami bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama kepolisian. Kepercayaan itu tidak dibangun melalui seremoni penandatanganan nota kesepahaman, foto bersama, ataupun pengumuman program bantuan. Kepercayaan lahir dari transparansi, integritas, konsistensi, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Karena itu, Kapolda Maluku Utara perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai substansi MoU dengan PT WKM. Jangan biarkan masyarakat menafsirkan sendiri hubungan antara kerja sama tersebut dengan persoalan hukum yang pernah dikaitkan dengan perusahaan. Polda juga perlu memastikan bahwa tidak ada klausul, komitmen, maupun hubungan nonformal yang dapat membatasi independensi penyidik dalam menangani perkara apa pun.
Kita tidak sedang menolak kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Kita juga tidak sedang menghakimi PT WKM. Yang dipersoalkan adalah batas etik dan kelembagaan ketika korporasi yang berada dalam ekosistem pengawasan aparat ikut memberikan dukungan kepada institusi pengawasnya. Di tengah berbagai persoalan tata kelola pertambangan di Maluku Utara, masyarakat membutuhkan aparat yang tegas terhadap pelanggaran, bukan aparat yang menimbulkan persepsi terlalu dekat dengan kepentingan perusahaan tambang. Polisi harus menjadi pengawas kekuasaan ekonomi, bukan justru terlihat bergantung pada kemurahan hati pemilik modal.
Jika kerja sama tersebut memang bersih, terbuka, dan sesuai aturan, tidak ada alasan bagi Polda Malut untuk menutup diri dari pertanyaan publik. Sebaliknya, semakin sensitif hubungan yang dibangun, semakin besar pula kewajiban institusi untuk membuka informasi dan menjelaskan dasar hukumnya. Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang PT WKM dan Polda Malut. Ini menyangkut marwah institusi kepolisian dan masa depan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Maluku Utara. Jangan sampai atas nama bantuan sosial, independensi kepolisian justru menjadi tanda tanya. Sebab, hukum tidak boleh berutang budi kepada korporasi. Dan polisi tidak boleh kehilangan jarak dengan pihak yang sewaktu-waktu harus diawasinya. (*)
Tinggalkan Balasan