Ketika rakyat menuntut pelayanan publik yang lebih baik, anggaran pemerintah semestinya menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan internal birokrasi. Efisiensi anggaran bukan sekadar jargon yang terdengar lantang dalam pidato pemerintah. Ia harus hadir dalam keputusan nyata, terutama ketika pemerintah menentukan ke mana uang rakyat dialokasikan dan seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Di Halmahera Tengah, Maluku Utara, prinsip tersebut layak diuji melalui dua pos anggaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, tercantum anggaran sekitar Rp10,5 miliar untuk belanja makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), serta sekitar Rp9 miliar untuk kebutuhan rumah tangga Setda.
Angka ini tentu mengundang pertanyaan. Bukan karena belanja operasional pemerintahan tidak diperlukan, melainkan karena setiap alokasi anggaran publik harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perhitungan yang masuk akal, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Hampir Rp20 miliar untuk kebutuhan internal birokrasi bukan angka yang bisa dijelaskan hanya dengan alasan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan. Pemerintah perlu menunjukkan lebih dari sekadar alasan administratif. Berapa volume kebutuhan makan dan minum yang direncanakan? Kegiatan apa saja yang akan dibiayai? Bagaimana standar biaya dan perhitungan kebutuhan rumah tangga Setda ditetapkan? Seberapa besar ruang penghematan yang telah diperhitungkan?.
Pemerintah tidak dapat terus-menerus meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran, sementara belanja internalnya sendiri tidak disertai penjelasan yang memadai. Jika efisiensi benar-benar menjadi komitmen, pemerintah daerah semestinya menjadi pihak pertama yang menunjukkan kesediaan meninjau ulang pengeluaran yang berpotensi ditekan.
Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran secara membabi buta. Kebutuhan operasional yang benar-benar menunjang pelayanan pemerintahan tetap harus dipenuhi. Namun, antara kebutuhan dan keinginan birokrasi terdapat batas yang wajib dijelaskan secara terbuka. Belanja yang sah secara administratif pun tetap perlu diuji kewajarannya. Sebab, persoalan pengelolaan anggaran tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu pengeluaran diperbolehkan, tetapi juga apakah pengeluaran itu diperlukan, proporsional, dan memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya.
Dalam konteks ini, alokasi Rp19,5 miliar tersebut patut memperoleh penjelasan yang terukur. Bukan untuk buru-buru menyimpulkan adanya pemborosan, apalagi penyimpangan, melainkan untuk memastikan bahwa anggaran direncanakan berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar kebiasaan belanja yang terus berulang dari tahun ke tahun. Data SIRUP sendiri merupakan informasi rencana umum pengadaan, sehingga tidak otomatis menggambarkan keseluruhan anggaran final maupun realisasi belanja. Karena itu, penilaian yang utuh harus merujuk pula pada dokumen APBD, penjabaran APBD, rincian paket pengadaan, dan laporan realisasi anggaran. Namun, keterbatasan informasi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pertanyaan publik. Sebaliknya, itulah alasan pemerintah perlu membuka dokumen dan menjelaskan dasar perhitungannya.
Sorotan terhadap besarnya anggaran Setda tidak boleh berhenti pada pemerintah daerah. DPRD Halmahera Tengah juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana alokasi tersebut dibahas dan dinilai dalam proses penganggaran. Fungsi anggaran dan pengawasan DPRD bukan formalitas yang selesai setelah rapat dilaksanakan dan dokumen APBD disahkan. Fungsi tersebut seharusnya menjadi mekanisme untuk menguji kebutuhan, mempertanyakan kewajaran, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat memperoleh tempat yang semestinya dalam prioritas belanja daerah. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran makan dan minum sebesar Rp10,5 miliar serta kebutuhan rumah tangga Setda sekitar Rp9 miliar telah dibahas secara mendalam. Apakah Badan Anggaran DPRD meminta rincian kebutuhan dan dasar perhitungan? Apakah kemungkinan penghematan pernah diperhitungkan? Jika alokasi itu dinilai wajar, apa dasar penilaiannya?. Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk membedakan pengawasan yang substantif dari pengawasan yang hanya memenuhi prosedur.
DPRD tidak harus menolak suatu anggaran hanya karena nominalnya besar. Namun, DPRD wajib memastikan bahwa besarnya anggaran dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Jika terdapat ruang untuk melakukan penghematan tanpa mengganggu pelayanan pemerintahan, ruang itu semestinya menjadi bagian dari pembahasan yang serius. Legitimasi anggaran tidak cukup hanya bersandar pada persetujuan formal. Ia juga membutuhkan alasan yang dapat diuji dan pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat.
Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu kebutuhan berarti ada pilihan penggunaan lain yang harus dipertimbangkan. Dalam kebijakan publik, inilah biaya kesempatan: sumber daya yang digunakan untuk satu tujuan tidak dapat secara bersamaan digunakan untuk tujuan lainnya. Karena itu, pertanyaan mengenai anggaran Setda bukan semata-mata soal makan dan minum atau kebutuhan rumah tangga birokrasi. Pertanyaan yang lebih besar ialah bagaimana pemerintah menentukan prioritas di tengah beragam kebutuhan masyarakat. Apakah seluruh alokasi tersebut telah dihitung berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan? Apakah standar biaya dan volume kegiatannya proporsional? Apakah ada evaluasi berkala terhadap pengeluaran internal? Dan apakah pemerintah telah membandingkan kebutuhan tersebut dengan berbagai kemungkinan penggunaan anggaran lainnya?.
Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dijawab menggunakan data, bukan sekadar pernyataan bahwa anggaran telah disusun sesuai prosedur. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik keputusan yang menggunakan uang publik. Transparansi bukan hadiah dari pemerintah kepada rakyat, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada pemilik anggaran yang sesungguhnya. BPKAD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah, dan pihak terkait perlu menjelaskan bagaimana angka tersebut ditetapkan, apa saja komponen kebutuhannya, serta bagaimana kewajarannya dinilai. Di sisi lain, pimpinan DPRD dan Badan Anggaran DPRD juga perlu menyampaikan pertimbangan yang digunakan saat membahas alokasi tersebut.
Keterbukaan semacam ini tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah. Justru, penjelasan yang lengkap dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penganggaran. Jika alokasi itu memang didasarkan pada kebutuhan yang terukur, pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Jika masih terdapat ruang penghematan, pemerintah dan DPRD memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Yang tidak semestinya terjadi ialah membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban yang memadai.
Pada akhirnya, persoalan Rp19,5 miliar ini bukan tentang menuduh pemerintah melakukan pemborosan sebelum seluruh dokumen diperiksa. Persoalannya adalah memastikan bahwa besarnya belanja internal birokrasi sebanding dengan kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengabaikan prioritas pelayanan masyarakat. Efisiensi harus berlaku bagi seluruh pos belanja, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan internal pejabat dan aparatur. Pengawasan DPRD pun harus terlihat dalam kualitas pertanyaan yang diajukan, kedalaman evaluasi yang dilakukan, dan tindak lanjut atas hasil pembahasan anggaran. Pemerintah daerah perlu membuka rincian, menjelaskan dasar perhitungan, dan menunjukkan ukuran kewajaran alokasi tersebut. DPRD perlu menerangkan bagaimana fungsi anggaran dan pengawasannya dijalankan. Publik, pada saat yang sama, perlu memperoleh akses terhadap informasi yang memungkinkan penilaian dilakukan secara objektif.
Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukanlah seberapa besar anggaran berhasil dialokasikan atau seberapa cepat anggaran dihabiskan. Ukurannya adalah apakah uang rakyat digunakan secara tepat, apakah manfaatnya dapat dirasakan, dan apakah setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Jika efisiensi benar-benar menjadi komitmen, ia harus dimulai dari keberanian pemerintah meninjau belanjanya sendiri dan kesediaan DPRD menguji setiap alokasi secara sungguh-sungguh. Sebab, uang rakyat tidak cukup hanya dianggarkan dan disahkan. Uang rakyat harus dijelaskan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. (*)
Tinggalkan Balasan