Oleh: Riyanto Basahona
___________________
ADA sebuah pengalaman sederhana dari masa kecil saya yang sampai hari ini masih menyimpan pelajaran berharga.
Dulu, ketika masih kecil, saya bersama beberapa orang teman pernah mencoba merebus alpukat yang masih mentah. Kami ingin alpukat itu cepat matang agar bisa segera dimakan. Maklum, kalau hanya disimpan, kami harus menunggu beberapa hari sampai alpukat tersebut benar-benar matang. Karena tidak sabar menunggu prosesnya, kami pun mencari jalan pintas.
Akhirnya, kami pun punya ide buruk alpukat mentah itu kami rebus. Setelah selesai direbus, kami menambahkan gula, Jasjus, dan kopi dengan harapan rasanya akan menjadi enak dan bisa langsung dinikmati bersama-sama.
Yang menarik, teman-teman saya juga ikut berkorban. Ada yang membawa Jasjus, ada yang menanggung kopi, dan ada pula yang menyediakan gula. Semuanya dilakukan dengan satu harapan yakni kami bisa menikmati alpukat tersebut bersama-sama.
Namun, kenyataan tidak sesuai harapan. Ketika alpukat itu dicicipi, rasanya pahit dan tidak bisa dimakan. Kami pun kecewa. Bukan hanya saya yang dirugikan, tetapi juga teman-teman yang sudah mengeluarkan bahan dan tenaga untuk mewujudkan keinginan bersama.
Dari pengalaman kecil itu, saya belajar satu hal penting bahwa sesuatu yang dipaksakan matang sebelum waktunya bukan hanya berpotensi merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menyeret orang lain untuk ikut menanggung akibatnya.
Dalam kehidupan, ada proses yang tidak boleh dilompati. Ada tahapan yang harus dihormati. Sebab, kematangan bukan sekadar persoalan waktu, melainkan juga kesiapan, kemampuan, pengalaman, dan proses yang benar.
Pelajaran sederhana ini sejalan dengan dinamika politik Indonesia saat ini, khususnya perjalanan Gibran Rakabuming Raka menuju kursi Wakil Presiden.
Dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024, publik menyaksikan kontroversi mengenai perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah. Putusan tersebut kemudian memungkinkan Gibran yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden. Putusan itu juga diwarnai persoalan etik terkait Ketua MK saat itu, Anwar Usman.
Kini, persoalan lain muncul terkait persyaratan pendidikan Gibran. Pada Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan penyelesaian pendidikan setingkat SMA. Sementara itu, Mahkamah Agung membatalkan keabsahan sertifikat penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya.
Pada 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Saya tidak sedang menyimpulkan bahwa seluruh proses tersebut merupakan rekayasa atau memastikan bahwa ada perintah seorang ayah untuk memaksakan kekuasaan kepada anaknya. Namun, rangkaian peristiwa ini layak menjadi bahan refleksi tentang bagaimana kekuasaan, aturan, dan proses demokrasi seharusnya dijalankan.
Di sinilah saya teringat kembali pada alpukat mentah yang pernah saya rebus bersama teman-teman sewaktu kecil.
Kami terlalu ingin segera menikmati alpukat. Kami tidak sabar menunggu proses pematangannya. Kami bahkan melibatkan teman-teman untuk menyumbangkan gula, kopi, dan Jasjus. Semua berharap mendapatkan kenikmatan, tetapi karena prosesnya dipaksakan, hasilnya justru pahit. Bukan hanya saya yang kecewa, teman-teman yang ikut berkorban pun harus menanggung kerugian.
Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jabatan publik bukanlah sesuatu yang seharusnya dipaksakan hanya karena seseorang memiliki keinginan, dukungan, atau hubungan kekeluargaan dengan pemegang kekuasaan. Ada persyaratan, kompetensi, etika, dan proses demokrasi yang harus dihormati.
Jika aturan harus diubah hanya untuk membuka jalan bagi seseorang, jika proses hukum menimbulkan persoalan etik, dan jika persyaratan dasar kemudian menjadi polemik setelah seseorang menduduki jabatan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib individu. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan demokrasi juga ikut dipertaruhkan.
Jangan sampai ambisi untuk mempercepat seseorang mencapai puncak kekuasaan justru membuat banyak pihak harus menanggung akibatnya. Sebab, dalam politik, yang menanggung rasa pahit dari sebuah keputusan tidak selalu orang yang membuat keputusan tersebut, tetapi bisa jadi seluruh rakyat.
Pada akhirnya, alpukat yang matang karena proses akan menghasilkan rasa yang semestinya. Namun, alpukat yang dipaksakan matang sebelum waktunya justru bisa menjadi pahit. Begitu pula kekuasaan: jangan memaksakan seseorang menduduki suatu jabatan dengan mengorbankan aturan, etika, dan kepercayaan publik.
Karena negara bukan milik keluarga, jabatan bukan warisan, dan demokrasi bukan kebun pribadi yang hasilnya boleh dipetik sebelum waktunya. (*)
Tinggalkan Balasan