Tivanusantara – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan keprihatinan terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari rencana pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden (Wapres) RI, krisis ekologis berat, pemborosan APBN, hingga hukum yang dijadikan alat kekuasaan.
Sebagaimana diketahui, Gibran saat ini menghadapi desakan pengunduran diri dan wacana pemakzulan menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan miliknya. Karena itu, KAMMI mendesak Gibran untuk mundur atau dimundurkan dari jabatan sebagai wakil presiden.
“Kami juga mendesak DPR RI untuk menggunakan hak angket atau setidaknya hak menyampaikan pendapat atas tindakan melawan hukum dan amoral yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka,” ujar Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, dalam keterangan rilis yang diterima pada Rabu (11/11).
KAMMI juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut belum mampu ditangani pemerintah pusat. Sehingga itu, KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Raja Juli Antoni dari posisi Menteri Kehutanan karena tidak mampu dan kompeten dalam menjaga, mengelola dan melindungi kawasan hutan Indonesia.
Di sisi lain, Ricki menambahkan, KAMMI menolak keras pemborosan anggaran melalui program-program yang dinilai semata-mata populis namun minim urgensi dan efektivitas, seperti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang rentan penyimpangan dan penggelembungan anggaran.
“Kami menuntut penggunaan APBN diprioritaskan penuh untuk menopang daya beli, daya tahan ekonomi, dan kedaulatan pangan masyarakat bawah,” tegas Ricki.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), juga tidak luput dari sorotan KAMMI. Menurut Ricki, hukum di negeri ini semakin kehilangan marwahnya akibat dijadikan instrumen politik kekuasaan.
“Diskursus publik yang diwarnai oleh dugaan penyadapan institusi kepolisian terhadap persiden hingga kontroversi ‘ijazah gate’ dan keabsahan etika/administrasi pejabat publik menunjukan betapa rapuhnya integritas tata kelola negara kita,” tandas Ricki.
Ia menegaskan, apabila negara terus berjalan dalam arah yang salah, membiarkan korporasi merusak alam, menghamburkan APBN dengan program populis, serta membiarkan hukum diacak-acak demi kekuasaan, maka PP KAMMI menyerukan konsolidasi nasional bagi seluruh mahasiswa, pemuda, dan elemen rakyat untuk turun ke jalan. (tan)
Tinggalkan Balasan