Tivanusantara – Bupati Halmahera Barat, James Uang, akhirnya buka suara terkait polemik pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) dan dugaan penyimpangan beasiswa kedokteran yang menyeret namanya. Ia menegaskan, tudingan proyek RSP mangkrak maupun beasiswa bermasalah tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Klarifikasi tersebut disampaikan James kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dalam perkara bantuan sosial (bansos), Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, James membeberkan sejumlah hal, mulai dari realisasi anggaran pembangunan RSP, alasan pemindahan lokasi proyek, hingga mekanisme penyaluran beasiswa kedokteran bagi mahasiswa asal Halmahera Barat. Terkait pembangunan RSP, James meluruskan informasi mengenai anggaran proyek senilai Rp43 miliar. Ia menegaskan, anggaran tersebut tidak seluruhnya dicairkan. “Dari Rp43 miliar yang cair kurang lebih Rp17 miliar. Itu pun dikembalikan ada Rp7 miliar,” ungkap James. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan anggaran yang telah dicairkan. Sementara kelebihan pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau penyedia jasa.
James menilai, anggapan bahwa seluruh anggaran Rp43 miliar telah dicairkan merupakan informasi keliru. “Orang yang membangun opini liar di luar sana itu tidak tahu-menahu dengan substansi ini,” tegasnya. James juga menjelaskan alasan pemerintah daerah memindahkan lokasi pembangunan RSP dari Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, ke Kecamatan Ibu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan akses menuju lokasi awal pembangunan. “Kalau kita membangun di sana itu sama dengan bangun gedung di tengah hutan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, setelah proses tender berlangsung, penyedia jasa menyampaikan keberatan karena kesulitan mendatangkan material bangunan. Kendala tersebut terjadi karena akses transportasi, baik melalui jalur darat maupun laut, belum memadai. Atas kondisi itu, Pemkab Halmahera Barat bersama DPRD kemudian menyurati Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait untuk meminta persetujuan pemindahan lokasi. James menyebut, tim dari Jakarta yang berjumlah sekitar 11 orang sempat turun melakukan pemantauan. Namun, tim tersebut tidak berhasil mencapai lokasi akibat kondisi cuaca dan hujan. Akhirnya, pembangunan RSP dialihkan ke Kecamatan Ibu. James menyebut fasilitas kesehatan tersebut nantinya akan dimanfaatkan sekitar 52.000 warga.
Untuk memastikan kelanjutan pembangunan RSP, James mengaku telah menyurati Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2025 dan mengikuti rapat bersama kementerian terkait. Dari proses tersebut, terdapat tiga rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Pertama, audit tujuan tertentu oleh BPKP. Hasil audit memuat 21 poin yang harus ditindaklanjuti Dinas Kesehatan. James menyebut seluruh tindak lanjut telah dilakukan dan saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu penilaian BPKP. Kedua, meminta pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun). Menurut James, rekomendasi tersebut juga telah dilaksanakan. Ketiga, melakukan uji kelayakan bangunan melalui konsultan independen. Berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan tersebut, James menyatakan bangunan RSP dinilai layak untuk dilanjutkan.
Ia menambahkan, rapat tindak lanjut juga telah digelar di Ternate pada bulan lalu. Pertemuan itu dihadiri Gubernur Maluku Utara, perwakilan Kejati, Kejari Halmahera Barat, BPKP, Inspektorat Provinsi, Bupati, tim anggaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD Halmahera Barat. James berharap seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan dapat segera dituntaskan agar pembangunan RSP bisa dilanjutkan. Dengan begitu, menurutnya, polemik mengenai proyek yang disebut mangkrak tidak lagi menjadi perdebatan. Ia bahkan membandingkan pembangunan RSP di Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menurutnya dapat dilanjutkan menggunakan APBD tanpa polemik berkepanjangan. “Kadang-kadang ini menjadi konsumsi politik, bukan lagi persoalan hukum,” katanya.
Selain proyek RSP, James turut memberikan penjelasan mengenai dugaan penyimpangan beasiswa kedokteran yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Ia menjelaskan, program beasiswa tersebut berawal dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Halmahera Barat dan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate. Program itu, kata dia, bertujuan mencetak dokter dari kalangan putra-putri daerah. Sebab, selama ini tenaga dokter yang bertugas di Halmahera Barat mayoritas berasal dari luar daerah. James mengakui penerima beasiswa tidak diseleksi berdasarkan latar belakang ekonomi orang tua. Pasalnya, biaya pendidikan kedokteran tergolong mahal sehingga dukungan pembiayaan diperlukan bagi mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Bahkan, ia tidak menampik terdapat anak pejabat, termasuk mantan pejabat, yang ikut menerima beasiswa. Menurut James, persoalan justru terletak pada penggunaan nomenklatur anggaran yang disebut sebagai bantuan sosial (bansos).
Ia berpandangan, program beasiswa kedokteran seharusnya masuk dalam ranah Dinas Pendidikan karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan dikategorikan sebagai bansos yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. James juga menjelaskan bahwa anggaran beasiswa tersebut bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) miliknya ketika masih menjabat sebagai anggota DPRD. Saat dirinya mengundurkan diri dari DPRD, anggaran tersebut belum dapat dicairkan. Dana itu kemudian baru dicairkan sekitar dua bulan setelah dirinya dilantik sebagai Bupati Halmahera Barat. Ia membantah adanya penerima fiktif maupun penyelewengan dana dalam program tersebut. “Tidak ada yang fiktif, semua tersalurkan dan masuk ke rekening penerima mahasiswa dan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan,” tegas James.
sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Halmahera Barat yang juga menjabat Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhammad, menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sembako tahun anggaran 2023 dan 2024. Djufri memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 WIT dan baru keluar dari ruang Pidana Khusus (Pidsus) sekitar pukul 15.00 WIT. Selama pemeriksaan, ia mengaku dicecar sekitar 36 pertanyaan. Pertanyaan penyidik berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil bupati, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, penyidik juga mendalami sejauh mana pengetahuan Djufri mengenai perencanaan dan penganggaran program bansos di Dinas Sosial, kemungkinan adanya temuan dalam pelaksanaan program, hingga pembahasan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebagai Ketua NasDem Halbar sekaligus Wakil Bupati, Djufri menegaskan bahwa dirinya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui. Ia mengaku tidak mengetahui maupun terlibat dalam hal-hal yang berada di luar pengetahuannya. Djufri juga tidak menutup kemungkinan penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan darinya dalam proses pendalaman perkara tersebut. Dalam perkara yang sama, Bupati Halmahera Barat James Uang turut diperiksa sebagai saksi. Ia menjalani pemeriksaan sekitar lima jam, mulai pukul 14.30 hingga 19.00 WIT, dengan menjawab lebih dari 30 pertanyaan penyidik. James menjelaskan bahwa bansos sembako merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah bertajuk Halmahera Barat Sejahtera.
Ia juga menanggapi informasi mengenai angka Rp6 miliar yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, angka tersebut merupakan total anggaran, bukan kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi. Kejari Halmahera Barat masih mendalami dugaan korupsi bansos sembako yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023 dan 2024 di Dinas Sosial. Hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka maupun penghitungan resmi kerugian negara. Djufri Muhammad dan James Uang masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. (xel)
Tinggalkan Balasan