Tivanusantara – Di tengah persaingan geopolitik dan pergeseran peta perdagangan dunia, Maluku Utara memiliki posisi strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu daerah penghasil nikel dan pusat pengembangan industri pengolahan mineral, Maluku Utara berpotensi menjadi bagian penting dari upaya Indonesia memperluas pasar ekspor, menarik investasi, serta membangun rantai pasok industri global yang lebih kuat dan berkelanjutan. Strategi tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang menekankan pentingnya membuka koridor perdagangan dan investasi baru untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Hal itu disampaikan Anindya dalam diskusi panel B20 Stage at District Pier bertajuk “Trade Shifting Global Markets”, salah satu rangkaian B20 USA 2026 Summit di The Wharf, Washington, D.C., Amerika Serikat (AS), belum lama ini. Anindya mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa dan usia median sekitar 30 tahun. Namun, potensi tersebut juga diikuti tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Setiap tahun, kita perlu menciptakan setidaknya 4 hingga 5 juta lapangan kerja. Hal ini karena ada sekitar 4 hingga 5 juta bayi yang lahir setiap tahunnya,” ujarnya.
Dalam konteks perdagangan internasional, Ketaa Umum Kadin menjelaskan bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral sekitar US$160 miliar. Sementara Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan nilai perdagangan sekitar US$40 miliar. Indonesia juga mencatatkan surplus perdagangan dengan kedua negara tersebut pada tahun ini. Menurutnya, salah satu strategi meningkatkan nilai perdagangan Indonesia adalah memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Ia mencontohkan komoditas nikel yang sebelumnya diekspor dalam bentuk bijih dengan nilai sekitar US$3 miliar. Setelah diolah menjadi baja tahan karat dan material baterai, nilai ekspornya meningkat menjadi sekitar US$33 miliar. “Ini baru satu jenis mineral kritis. Kami juga memiliki bauksit, tembaga, dan berbagai komoditas lainnya,” jelas Anindya.
Peluang hilirisasi tersebut memiliki relevansi besar bagi Maluku Utara. Daerah ini menjadi salah satu kawasan penting dalam pengembangan industri nikel nasional, terutama melalui aktivitas pertambangan, pengolahan, dan pengembangan industri turunan mineral. Perkembangan industri nikel di Maluku Utara membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan investasi daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan aktivitas industri tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, melainkan berkembang menuju industri bernilai tambah lebih tinggi, termasuk material baterai dan komponen pendukung ekosistem kendaraan listrik.
Di sisi lain, pengembangan industri tersebut membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta akses pasar internasional. Karena itu, diversifikasi mitra dagang dan investasi menjadi penting agar pengembangan industri mineral nasional tidak bergantung pada sejumlah negara tertentu. Anindya menekankan bahwa Indonesia perlu memperluas koridor perdagangan dan investasi melalui penguatan perjanjian internasional. Di antaranya Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang telah ditandatangani pada tahun sebelumnya serta Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang diharapkan dapat ditandatangani pada akhir November 2026.
Perluasan kerja sama tersebut dinilai dapat memberikan stabilitas dan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan dan investasi lintas negara. Meski memiliki sumber daya alam melimpah, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap teknologi dan permodalan dari negara lain. “Kita melihat ini sebagai peluang, tetapi juga sebagai risiko strategis. Sebab, meskipun memiliki sumber daya alam di dalam negeri, kita masih bergantung pada negara lain dalam hal teknologi dan permodalan,” katanya.
Anindya menambahkan, investasi ke Indonesia telah mencapai sekitar 40 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau dua kali lipat rata-rata negara-negara G20. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat hubungan dengan berbagai mitra internasional dan membuka peluang investasi bersama, khususnya di sektor mineral kritis dan hilirisasi. Bagi Maluku Utara, arah kebijakan tersebut membuka ruang untuk memperkuat peran daerah dalam rantai pasok industri global. Tidak hanya sebagai lokasi produksi dan pengolahan nikel, Maluku Utara juga berpeluang mengembangkan ekosistem industri pendukung, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, serta memperluas keterlibatan pelaku usaha daerah.
Namun, besarnya investasi juga perlu diikuti perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, pemerataan manfaat ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. “Ketika berbicara tentang ketahanan, kita perlu memastikan rantai pasok yang aman dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan untuk berinvestasi bersama dalam rantai pasok tersebut,”tutupnya. Dengan demikian, penguatan koridor perdagangan dan investasi internasional bukan hanya menjadi agenda pemerintah pusat, tetapi juga peluang bagi daerah penghasil mineral seperti Maluku Utara untuk mengambil peran lebih besar dalam transformasi ekonomi Indonesia. (rii)
Tinggalkan Balasan