Tivanusantara – Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun geliat proyek infrastruktur. Kualitas hidup masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Karena itu, kepala daerah dituntut lebih cermat membaca data, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai dasar menentukan arah kebijakan pembangunan. Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini. Bima menyentil masih adanya kepala daerah yang lebih tertarik membicarakan elektabilitas dan popularitas dibandingkan menganalisis data sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan. “Banyak kepala daerah yang tidak suka berbicara data, menganalisis data. Survei yang dilihat pun (mengenai) elektabilitas (dan) popularitas,” ujar Bima.
Menurutnya, kemampuan membaca dan memahami data sangat penting agar pemerintah daerah mampu menyusun strategi pembangunan yang tepat sasaran. Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian serius adalah IPM, termasuk angka harapan hidup masyarakat. “Kita mendorong agar para kepala daerah juga mampu membaca data IPM. IPM ini kan bukan didapat begitu saja dan autopilot. Semua diikhtiarkan bagaimana menggenjotnya, kemudian angka harapan hidup juga diatur strateginya,” katanya.
Pesan Bima tersebut relevan dengan tantangan pembangunan di Provinsi Maluku Utara (Malut). Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, industri pengolahan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, Malut membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya, perlu diikuti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, daya beli masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarkabupaten dan kota. Dengan demikian, pemerintah daerah di Malut perlu menjadikan data IPM sebagai salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Data tersebut dapat membantu mengidentifikasi persoalan mendasar, mulai dari akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, hingga kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Tantangan geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih terukur. Ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, akses pendidikan, dan infrastruktur dasar harus disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah. Di sisi lain, geliat investasi dan hilirisasi industri di Malut perlu diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya tercermin dalam angka statistik, sementara pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah.
Bagi kepala daerah di Malut, pesan Wamendagri tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya dilihat dari popularitas maupun pencapaian politik, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat secara terukur. Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Sumatra sendiri diselenggarakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Forum tersebut menghadirkan Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai pengisi keynote speech. Mengusung tema besar “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat”, forum regional Sumatra secara khusus mengangkat tema “Dari Sumber Daya Menuju Kesejahteraan Bersama Hilirisasi Hutan, Perkebunan & Manufaktur – Akselerasi Ekonomi Sumatra”.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antarpemimpin daerah sekaligus merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan dan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Bagi Maluku Utara, substansi pesan forum tersebut patut menjadi perhatian: kekayaan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan seberapa besar kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. (rii)
Tinggalkan Balasan