Anomali Bangsa

Oleh: Muhammad Wahyudin

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Khairun

____________________

INDONESIA tengah menghadapi ironi pembangunan yang sulit diabaikan. Di tengah hebatnya narasi tentang pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur, rakyat justru dihadapkan pada kenyataan yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya pendidikan semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin sulit diperoleh, sementara nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Di atas kertas, Indonesia tampak bergerak menuju kemajuan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak rakyat justru merasakan kecemasan yang semakin besar terhadap masa depan.

Kondisi inilah yang disebut sebagai anomali bangsa. Sebuah keadaan ketika keberhasilan yang diperlihatkan negara tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipresentasikan sebagai indikator kemajuan, tetapi kesejahteraan rakyat tidak meningkat secara seimbang. Investasi terus berdatangan, tetapi daya beli masyarakat justru melemah. Infrastruktur tumbuh di berbagai daerah, tetapi kualitas pendidikan dan kesehatan masih menghadapi banyak persoalan. Seolah-olah terdapat dua Indonesia yang berjalan beriringan. Indonesia dalam laporan statistik dan Indonesia dalam realitas kehidupan rakyat.

Secara ilmiah, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus diukur dari sejauh mana ia mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kehidupan yang lebih bermartabat bagi seluruh warga negara. Ketika pertumbuhan dijadikan tujuan utama dan manusia ditempatkan sebagai pelengkap, maka yang lahir adalah berbagai paradoks pembangunan.

Belakangan ini masyarakat kembali menghadapi tekanan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian kalangan, pelemahan rupiah mungkin hanya terlihat sebagai angka dalam berita ekonomi. Namun bagi rakyat kecil, pelemahan rupiah berarti naiknya biaya hidup. Ketika dolar menguat, harga bahan baku impor meningkat, biaya produksi naik, dan harga barang di pasar ikut terdorong naik. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan yang sama.

Situasi tersebut semakin berat ketika kenaikan nilai dolar diikuti oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga Pertamax yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.600 per liter pernah melonjak hingga sekitar Rp16.600 per liter. Kenaikan tersebut mungkin tampak biasa bagi kelompok ekonomi atas, tetapi bagi petani, nelayan, buruh, pengemudi angkutan, dan pedagang kecil, kenaikan itu merupakan tambahan beban yang sangat nyata. BBM bukan sekadar bahan bakar kendaraan, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi rakyat.

Ketika harga BBM naik, biaya transportasi ikut meningkat. Ketika biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengolah lahan dan mengangkut hasil panen. Nelayan harus membeli bahan bakar lebih mahal untuk melaut. Pedagang harus menambah biaya distribusi barang. Semua rantai ekonomi mengalami kenaikan biaya, dan pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi pihak yang paling terdampak.

Ironisnya, semua itu terjadi di negeri yang dikenal kaya sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan nikel, emas, batu bara, minyak, gas, dan berbagai kekayaan alam lainnya yang menjadi incaran dunia. Maluku Utara bahkan kini menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Triliunan rupiah investasi masuk setiap tahun. Kawasan industri tumbuh dengan cepat. Produksi dan ekspor meningkat secara signifikan. Namun pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah kekayaan tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat secara fundamental?

Pertanyaan ini penting karena pembangunan yang berhasil tidak hanya ditunjukkan melalui meningkatnya nilai investasi, tetapi juga melalui meningkatnya kualitas hidup rakyat. Jika investasi meningkat tetapi kemiskinan masih tinggi, jika ekspor meningkat tetapi harga kebutuhan pokok terus naik, jika kekayaan alam melimpah tetapi pendidikan masih tertinggal, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi dari arah pembangunan tersebut.

Di berbagai wilayah penghasil sumber daya alam, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Fasilitas pendidikan belum merata, akses kesehatan masih terbatas, kerusakan lingkungan semakin terasa, dan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan belum sepenuhnya hadir. Jalan-jalan industri dibangun dengan kualitas tinggi untuk memperlancar distribusi hasil tambang, tetapi tidak semua desa menikmati kualitas infrastruktur yang sama. Kekayaan alam terus diekstraksi, tetapi rasa keadilan belum tentu ikut tumbuh.

Dalam konteks ini, pemikiran ilmuwan Iran, Ali Syariati, menjadi sangat relevan. Syariati pernah mengingatkan bahwa masyarakat dapat mengalami keterasingan ketika struktur sosial tidak lagi bekerja untuk kepentingan manusia. Menurutnya, bentuk ketidakadilan yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat tidak lagi menyadari bahwa dirinya sedang mengalami ketidakadilan. Ketimpangan dianggap normal. Kemiskinan dianggap takdir. Dan kritik dianggap ancaman.

Apa yang dikemukakan Syariati tampaknya sedang terjadi dalam kehidupan bangsa kita. Masyarakat perlahan dibiasakan menerima berbagai persoalan sebagai sesuatu yang wajar. Kenaikan harga dianggap biasa. Ketimpangan ekonomi dianggap konsekuensi pembangunan. Kerusakan lingkungan dianggap harga yang harus dibayar demi investasi. Lama-kelamaan, masyarakat kehilangan daya kritis untuk mempertanyakan apakah pembangunan benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Padahal demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis. Kritik bukan ancaman bagi negara, melainkan instrumen untuk memperbaiki arah kebijakan. Negara yang sehat bukanlah negara yang sepi kritik, melainkan negara yang mampu menjadikan kritik sebagai sarana evaluasi. Ketika kritik dibungkam atau dicurigai sebagai bentuk permusuhan, maka pembangunan kehilangan mekanisme koreksinya.

Pemikir Jepang, Daisaku Ikeda, pernah mengatakan bahwa krisis terbesar suatu bangsa bukanlah krisis ekonomi, melainkan krisis kemanusiaan. Sebuah bangsa dapat bertahan dari resesi ekonomi, tetapi akan mengalami kemunduran ketika kehilangan orientasi moral dan sosialnya. Kemajuan material tidak akan berarti banyak apabila manusia tidak menjadi pusat dari pembangunan itu sendiri.

Pandangan Ikeda memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Selama ini keberhasilan pembangunan sering diukur melalui angka investasi, panjang jalan yang dibangun, jumlah proyek strategis nasional, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun ukuran-ukuran tersebut tidak selalu mampu menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara utuh. Sebab pada akhirnya pembangunan harus dinilai dari kemampuannya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa bangsa maju bukanlah bangsa yang hanya mengandalkan kekayaan alam. Jepang pasca-Perang Dunia II bangkit bukan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, melainkan karena menjadikan pendidikan, ilmu pengetahuan, disiplin, dan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Mereka memahami bahwa sumber daya alam dapat habis, tetapi kualitas manusia dapat terus berkembang.

Indonesia sebenarnya pernah memiliki pengalaman penting dalam menghadapi krisis ekonomi. Pada masa Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Indonesia berada dalam situasi yang sangat sulit akibat krisis moneter 1998. Ketika Habibie mulai memimpin, nilai tukar rupiah berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Namun melalui berbagai langkah pemulihan ekonomi, restrukturisasi sektor perbankan, serta upaya mengembalikan kepercayaan publik, nilai tukar rupiah secara bertahap mengalami perbaikan. Dalam waktu yang relatif singkat, stabilitas ekonomi mulai dipulihkan dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional perlahan kembali tumbuh.

Habibie memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Sebagai seorang ilmuwan, ia meyakini bahwa masa depan bangsa tidak terletak pada eksploitasi sumber daya alam semata, melainkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, warisan terbesar Habibie bukan hanya keberhasilannya membantu proses pemulihan ekonomi, tetapi juga keyakinannya bahwa kualitas manusia adalah aset utama bangsa.

Sayangnya, orientasi pembangunan hari ini sering kali lebih menekankan aspek material daripada aspek manusia. Negara berlomba mengejar investasi, tetapi pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan. Negara bangga dengan hilirisasi industri, tetapi ketimpangan sosial masih terlihat jelas. Negara berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi banyak rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Di sinilah letak anomali bangsa yang sesungguhnya. Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi masih menghadapi kemiskinan. Kita memiliki investasi besar, tetapi pengangguran masih menjadi masalah. Kita memiliki pertumbuhan ekonomi, tetapi daya beli masyarakat melemah. Kita memiliki berbagai proyek pembangunan, tetapi belum mampu menghadirkan rasa keadilan yang merata.

Jika kondisi ini terus berlangsung, maka bangsa ini berisiko mengalami apa yang disebut para ilmuwan sebagai growth without development, yakni pertumbuhan tanpa pembangunan yang sesungguhnya. Angka ekonomi meningkat, tetapi kualitas hidup masyarakat tidak berubah secara signifikan. Negara tampak maju dari luar, tetapi menyimpan berbagai persoalan mendasar di dalamnya.

Karena itu, pembangunan harus dikembalikan pada tujuan utamanya: memanusiakan manusia. Investasi harus diukur dari manfaatnya bagi rakyat. Hilirisasi harus dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Pertumbuhan ekonomi harus diuji melalui peningkatan kualitas hidup warga negara. Sebab pembangunan yang tidak menghadirkan keadilan hanya akan menjadi pertumbuhan bagi segelintir orang.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan suatu bangsa bukanlah seberapa tinggi gedung yang dibangun, seberapa besar investasi yang masuk, atau seberapa banyak sumber daya alam yang diekspor. Ukuran kemajuan yang sesungguhnya adalah seberapa jauh pembangunan mampu menghadirkan keadilan, martabat, dan harapan bagi rakyatnya.

Tanpa itu semua, pembangunan hanya akan menjadi angka-angka yang indah di atas kertas. Statistik akan terus dipamerkan, laporan akan terus terlihat meyakinkan, tetapi rakyat tetap hidup dalam kecemasan yang sama. Dan ketika keadaan itu terjadi, maka yang sedang kita saksikan bukanlah kemajuan bangsa, melainkan anomali bangsa: sebuah negara yang tumbuh secara ekonomi, tetapi belum sepenuhnya berhasil menumbuhkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. (*)