Oleh: Abbas Hi Hamid
________________
SAYA lebih suka menyebutnya “Selamat tanggal 17 Agustus” daripada “Selamat Hari Kemerdekaan.” Karena menyebutnya “Hari Kemerdekaan” rasanya terlalu munafik.
Kemerdekaan siapa yang kita rayakan?
Apa yang kita ‘selamat’-kan sebenarnya?
Selamat karena jutaan rakyat kita masih jadi pengangguran?
Selamat karena jutaan saudara sebangsa kita masih hidup di bawah garis kemiskinan?
Atau selamat karena kita berhasil mempertahankan kemerdekaan… hanya untuk segelintir elite yang duduk manis di kursi kekuasaan?
Fakta menyakitkan di negara kita..
Angka kemiskinan katanya turun, tapi masih jauh dari kata tuntas. Pada tahun 2026 sekarang, tingkat kemiskinan tercatat 8,07%, rekor terendah sepanjang sejarah. Kedengarannya bagus, tapi kalau dilihat lebih dalam 8,07% itu artinya 24,02 juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Dua puluh empat juta jiwa.
Yang lebih menyakitkan, standar garis kemiskinan yang dipakai BPS sangat rendah: Rp595.242 per bulan, atau Rp21.250 per hari. Artinya, kalau seseorang bisa mengeluarkan Rp22 ribu dalam sehari, ia dianggap tidak miskin. Pertanyaannya, hidup macam apa yang bisa dijalani dengan angka itu? Makanan, transportasi, listrik, semua serba mahal. Bahkan sekadar nasi bungkus pun hari ini bisa Rp20 ribu.
Di sisi lain, laporan Oxfam pernah menyebut, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Satu persen menguasai setengahnya, sementara puluhan-ratusan juta orang berjuang sekadar agar bisa makan besok. Apakah ini wajah dari negara yang katanya merdeka?
Elite Rakus, Rakyat Lapar
Di istana, ribuan tikus rakus menari di atas penderitaan rakyat. Mereka hidup dari pajak kita, dari jerih payah orang-orang kecil yang bahkan untuk makan tiga kali sehari saja masih harus memutar otak. Ratusan juta rupiah, tunjangan mereka para “wakil rakyat.” Sementara rakyat yang mereka wakili, jangankan ratusan juta, satu juta pun sering tak punya.
Yang mereka wakili hanyalah kekayaan dan fasilitas yang seharusnya menjadi hak kita semua.
Rakyatnya sengsara, penguasanya kenyang. Rakyatnya lapar, penguasanya pesta pora. Apakah ini yang dimaksud dengan kemerdekaan?
Tan Malaka pernah menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajah asing. Kemerdekaan sejati adalah bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan di tanah sendiri. Tapi lihat hari ini, kita memang tidak lagi dijajah Belanda, tapi dijajah oleh sesama anak bangsa yang rakus dan tega menindas bangsanya sendiri.
Mungkin hari ini kita bisa mengibarkan bendera merah putih. Kita bisa berdiri tegak, menyanyikan Indonesia Raya, bahkan mengheningkan cipta untuk menghormati para pejuang yang rela mati demi negeri ini. Tapi jujur saja, kemerdekaan itu kini perlahan kembali dijauhkan dari tangan rakyat. Yang merdeka hanya mereka yang punya kuasa. Segelintir elite yang hobi mempertahankan perut buncit dan kursi empuknya. Rakyat? Dibuat tetap lapar, tetap miskin, supaya mudah digiring setiap lima tahun sekali.
Itulah “kemerdekaan” yang nyata hari ini.
Guru: Pahlawan yang Dikhianati
Coba kita lihat, guru-guru, mereka yang seharusnya menjadi tombak peradaban, garda depan mencerdaskan bangsa, masih banyak yang digaji tak layak. Bahkan tak sedikit yang harus mencari pekerjaan sampingan sekadar untuk menutup biaya hidup. Apakah ini kemerdekaan yang para pendahulu kita cita-citakan?
Kemerdekaan apa, kalau guru masih diperlakukan seperti kuli, bukan intelektual bangsa?
Mari Bicara soal UMR
UMR kita saja sudah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi ironinya lebih dari 50% pekerja bahkan masih digaji di bawah UMR. Bagaimana bisa sebuah negara merayakan kemerdekaan, sementara rakyatnya tidak merdeka secara ekonomi?
Pemerintah suka ajak-ajak rakyat hidup sederhana. Coba gantian: sekali saja para pejabat itu hidup dengan gaji buruh, apakah mereka sanggup bertahan? Harga makanan yang mereka santap dalam satu malam, sama dengan gaji mayoritas dari kita dalam sebulan. Lalu mereka bilang kita sudah merdeka?
Bagaimana bisa kita disebut merdeka, kalau anak-istri pejabat bisa liburan ke Eropa tiap bulan, menenteng tas ratusan juta, sementara anak-anak rakyat tidak bisa sekolah karena biaya terlalu mahal? Bagaimana bisa merdeka, ketika rakyat masih mengais sampah untuk makan malam?
Setiap hari mereka pulang pergi dengan mobil mewah hasil dari pajak rakyat, dikawal patwal, dijaga ajudan. Sementara rakyat, yang pajaknya menggaji mereka, hidup sengsara, berdesakan naik transum, antre minyak, dan mati-matian bertahan hidup. Apa itu kemerdekaan?
Politik, Hukum, dan Demokrasi
Yang lebih menjijikkan, setiap pemilu mereka datang mengemis suara, menjanjikan kesejahteraan, berjanji akan memperbaiki hidup kita. Tapi begitu duduk di kursi kekuasaan, mendadak mereka lupa. Mendadak amnesia. Rakyat dibiarkan tenggelam dalam kesusahan. Tak apa, selama kursi empuk sudah mereka dapatkan.
Kita diajari bahwa demokrasi adalah oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Tapi yang berjalan di negeri ini sering kali adalah ‘demokrashit’. Suara rakyat dibeli dengan sembako, uang receh, atau sekadar janji kosong. Partai politik lebih sibuk berkoalisi untuk bagi-bagi kursi ketimbang merancang kebijakan publik. Demokrasi yang mestinya jadi wadah kebebasan justru melahirkan oligarki, di mana segelintir orang dengan modal besar mengendalikan arah bangsa. Rakyat? Lagi-lagi hanya jadi penonton di pinggir lapangan.
Kemerdekaan yang katanya hasil perjuangan darah dan nyawa itu kini dipermainkan dengan berbagai cara. Hukum dijadikan alat politik: melindungi mereka yang “satu kolam”, menghancurkan siapa pun yang berseberangan. Hukum kehilangan makna. Tidak lagi jadi tempat rakyat mencari perlindungan, justru alat untuk menakut-nakuti. Masyarakat jadi ragu bersuara, karena tahu hukum bisa dijadikan borgol kapan saja. Keadilan menjadi barang mewah, sesuatu yang sulit disentuh oleh rakyat biasa.
Apa benar ini wajah merdeka?
Selamat tanggal 17 Agustus!
Dengan segala ironi ini, kita masih tega mengucapkan “Selamat Hari Kemerdekaan”?
Siapa yang merdeka sebenarnya? Hanya mereka yang duduk di istana.
Sementara rakyat masih berjuang mati-matian untuk merdeka dari lapar, dari sakit, dari bodoh, dari utang, dari cengkeraman sistem yang mereka bangun.
Maka sekali lagi, saya menutup tulisan ini dengan ucapan yang lebih jujur:
“Selamat tanggal 17 Agustus.”
Karena hari ini merdeka bukan lagi milik rakyat, melainkan milik penguasa. (*)
Tinggalkan Balasan