Nilai Rupiah Melemah di Luar Batas: Saatnya Mengevaluasi Arah Pemerintahan

Oleh: Jufri Senen
Aktivis HMI Cabang Ternate

___________________

PERGERAKAN nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus batas yang dianggap wajar belakangan ini menjadi salah satu indikator yang menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Bagi sebagian kalangan, kondisi ini tidak hanya sekadar persoalan angka di pasar keuangan, melainkan cerminan dari arah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketika rupiah terus tertekan, dampaknya terasa langsung ke kehidupan sehari-hari: harga kebutuhan pokok cenderung naik, biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal yang berujung pada sulitnya usaha kecil menengah berkembang, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Para pengamat yang kritis menilai bahwa pelemahan ini terjadi karena kurangnya kejelasan kebijakan ekonomi, ketidakstabilan kepercayaan pelaku pasar, serta pengelolaan keuangan negara yang dinilai tidak tepat sasaran.

Dari sudut pandang ini, situasi yang terus memburuk dianggap sebagai bukti bahwa rezim yang berkuasa gagal menjaga stabilitas ekonomi yang menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat.

Munculnya seruan untuk menurunkan pemerintahan dalam situasi seperti ini merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan yang sering terjadi dalam sistem demokrasi. Bagi pihak yang mendukung pandangan tersebut, ketika pemerintahan dianggap tidak mampu mengatasi masalah mendasar seperti kestabilan nilai mata uang dan kesejahteraan rakyat, maka menjadi hak masyarakat untuk menyampaikan keinginan akan perubahan arah kepemimpinan.

Namun, perlu disadari bahwa persoalan pelemahan rupiah juga dipandang dari sisi lain. Sebagian ekonom dan pendukung pemerintah berpendapat bahwa nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali pemerintahan, seperti kondisi ekonomi global, pergerakan suku bunga di negara maju, hingga ketidakpastian geopolitik dunia. Mereka juga berpendapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil kebijakan ekonomi tidak bisa diukur dalam waktu singkat.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit memunculkan pandangan yang beragam. Apakah pelemahan rupiah ini semata-mata akibat kegagalan rezim berkuasa sehingga perubahan kepemimpinan dianggap jalan satu-satunya, atau justru diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara bertahap? Semua pandangan ini berhak disampaikan, namun tetap harus dijalankan dengan cara yang damai, konstitusional, dan menghormati aturan hukum yang berlaku. (*)