Tivanusantara – Pengusutan dugaan praktik pertambangan ilegal yang dikaitkan dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025 membuka ruang penelusuran lebih luas terhadap jaringan bisnis pertambangannya di wilayah lain, termasuk Maluku Utara. Selain enam perusahaan yang telah diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara tersebut, terdapat dua nama perusahaan di Maluku Utara yang perlu mendapat perhatian, yakni PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) di Halmahera Timur dan PT Bartra Putra Mulia (BPM) di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.
Kedua perusahaan tersebut menjadi penting untuk ditelusuri menyusul pemberitaan mengenai keterkaitan Arif Kurniawan dengan aktivitas usaha pertambangan nikel di Maluku Utara. PT ANI sebelumnya disebut sebagai salah satu dari enam perusahaan yang dikendalikan AK melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI. Perusahaan tersebut dikaitkan dengan wilayah IUP sekitar 106 hektare di Halmahera Timur. Sementara itu, nama PT Bartra Putra Mulia juga diketahui ada hubungannya dengan AK. Perusahaan ini beroperasi di Pula Gebe, Halmahera Tengah. Arif Kurniawan disebut menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan tersebut. PT BPM diketahui memiliki konsesi pertambangan sekitar 1.850 hektare berdasarkan informasi perizinan yang diberitakan. Riwayat penerbitan IUP, perubahan status perizinan, serta aktivitas operasional perusahaan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, sebelumnya mendesak Kejagung mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung atau beking di balik aktivitas pertambangan ilegal yang dikaitkan dengan AK di Sulawesi Tenggara. Menurut Rudianto, penindakan hukum tidak boleh hanya menyasar perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga harus mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Dalam perkara di Sulawesi Tenggara, Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang diduga berada dalam kendali AK melalui holding PT DDA bersama LEI. Keenam perusahaan tersebut adalah PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, dan PT HJ.
Penyidik menemukan dugaan bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap menjalankan aktivitas pertambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Kegiatan tersebut diduga berlanjut melalui mekanisme suspend, padahal izin kedua perusahaan seharusnya dikembalikan kepada negara. Kejagung juga menyatakan masih mendalami dugaan hubungan AK dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, pendalaman tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan ataupun perlindungan terhadap aktivitas pertambangan.
Keberadaan PT ANI dan PT BPM di Maluku Utara memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran transaksi korporasi. Pertama, bagaimana hubungan kepemilikan dan pengendalian PT ANI serta PT BPM dengan jaringan bisnis Arif Kurniawan?. Kedua, apakah kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan keuangan, manajemen, pembiayaan, atau transaksi dengan holding PT DDA dan enam perusahaan yang sedang didalami Kejagung? Ketiga, bagaimana riwayat penerbitan dan perpanjangan IUP, persetujuan RKAB, pelaksanaan kegiatan produksi, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dan penerimaan negara?. Keempat, siapa saja pejabat dan pihak yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan kedua perusahaan tersebut?.
Maluku Utara merupakan salah satu kawasan strategis industri nikel nasional. Karena itu, transparansi dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan menjadi sangat penting, terlebih apabila terdapat dugaan hubungan korporasi dengan pihak yang sedang diperiksa dalam perkara pertambangan di daerah lain. Kejagung perlu memastikan apakah penelusuran perkara AK hanya mencakup enam perusahaan di Sulawesi Tenggara atau juga perlu diperluas terhadap perusahaan lain yang memiliki hubungan kepemilikan maupun pengendalian yang dapat dibuktikan. Publik berhak mengetahui bagaimana struktur bisnis pertambangan tersebut berjalan, siapa penerima manfaat sebenarnya, bagaimana legalitas konsesinya, serta apakah seluruh kegiatan produksi dan penjualan nikel telah memenuhi ketentuan hukum.
Pengungkapan jaringan korporasi secara menyeluruh akan menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum tidak berhenti pada perusahaan pelaksana, tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab dalam setiap dugaan pelanggaran. Kini, pertanyaan yang patut dijawab adalah: sejauh mana jejak bisnis Arif Kurniawan di Maluku Utara, dan apakah PT ANI serta PT Bartra Putra Mulia memiliki keterkaitan korporasi yang dapat dibuktikan dengan jaringan perusahaan yang sedang diusut Kejagung?. (xel)
Tinggalkan Balasan