Tivanusantara – Modus praktik dugaan korupsi dewasa ini terbilang makin beragam. Setidaknya hal ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum supaya lebih teliti melakukan penyelidikan, agar mampu mengungkap kejahatan luar bisa tersebut. Di Kota Ternate, modus baru dugaan korupsi terjadi di Sekretariat DPRD. Praktik yang diduga dilakukan secara kolektif itu nyaris mengelabui penegak hukum.
Informasinya, pihak sekretariat dan oknum anggota DPRD diduga bekerja-sama membuat rekening khusus untuk menampung dana yang sumbernya dari beberapa item kegiatan yang diduga fiktif. Uang yang ditampung itu nantinya dibagi-bagi ke pihak-pihak yang memang sejak awal berkompromi dalam pembuatan rekening siluman tersebut. Salah satu sumber dana yang ditampung di rekening siluman adalah anggaran perjalanan dinas tahun 2024-2025.
Kabarnya dari beberapa rekening siluman, baru satu yang sementara ditelusuri penyidik, yakni rekening di BCA. Uang hasil tampung itu dibagi-bagi saat wakil rakyat dan pejabat di sekretariat keluar daerah, Jakarta salah satunya. Tak hanya rekening siluman, invoice hotel pun diduga direkayasa oleh pihak sekretariat. Cara itu dilakukan agar uang saku yang didapat masing-masing anggota DPRD jauh lebih banyak, termasuk jajaran sekretariat yang ikut keluar daerah.
Terkait dengan rekening siluman dan rekayasa invoice hotel di luar daerah, sempat diungkap salah satu anggota DPRD Ternate, Nurjaya H. Ibrahim melalui penasehat hukumnya beberapa waktu lalu. Kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Ternate ini sementara diusut penyidik Rekrimsus Polda Maluku Utara. Beberapa orang saksi telah diperiksa, termasuk Sekretaris Dewan (Sekwan), Aldi Ali.
Publik juga sudah mencium aroma busuk dugaan praktik korupsi di DPRD Ternate tersebut. Pada Rabu (26/8/2026), Gerakan Pemuda Marhain (GPM) dan FPAKI Maluku Utara melakukan demonstrasi di Mapolda Maluku Utara, kantor Kejati Maluku Utara, kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kantor DPRD Ternate. Pada aksi itu, massa yang dipimpin Andika Syaputra itu mendesak agar penegak hukum benar-benar serius mengusut dugaan korupsi tersebut.
Sementara itu, informasi lain menyebutkan, sebagian besar anggota DPRD tetap percaya diri. Mereka yakin tidak akan tersentuh hukum. Kabarnya beberapa wakil rakyat sudah membangun komunikasi dengan beberapa tokoh berpengaruh di Jakarta, dengan tujuan bisa menekan penyidik Polda atau Kejati supaya tidak melanjutkan proses hukum. (xel)
Tinggalkan Balasan