Dugaan Pengaturan Tender Puskesmas Sula Menguat, LIN Resmi Laporkan ke Kejati

Tivanusantara – Lembaga Investigasi Negara (LIN) Maluku Utara resmi membawa dugaan persoalan tender pembangunan Puskesmas Kabau Tahap II dan Puskesmas Fuata Tahap II di Kabupaten Kepulauan Sula ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Ketua LIN Malut, Wahyudi M. Zen, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses tender kedua proyek tersebut. Nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Sula, Rosihan Buamona, turut disebut dalam laporan karena diduga berperan dalam proses pengadaan sejak masih menjabat sebagai Kabag ULP.

“Data yang kami kantongi menunjukkan dugaan pengaturan sejak awal. Ada perusahaan yang diarahkan untuk mengikuti tender dan kemudian muncul persoalan dalam proses penetapan pemenang,” ujar Wahyudi usai memasukan laporan ke Kejati Malut, Senin (24/8) tadi.

LIN menyoroti paket Puskesmas Fuata yang dikerjakan CV Dwiyan Pratama. Perusahaan tersebut disebut memiliki SBU kode BG005 yang berdasarkan data LPJK PUPR berstatus ditangguhkan. Kondisi itu dinilai perlu diperiksa karena perusahaan tetap dapat memenangkan tender.

Sementara pada proyek Puskesmas Kabau, LIN mempertanyakan penetapan CV Ziyad Bilal Berqah sebagai pemenang. Perusahaan tersebut berdiri pada Maret 2025, SBU diterbitkan pada April 2025, kemudian mengikuti tender pada Juni 2025.

Kejanggalan lain, kata Wahyudi, terjadi karena proses tender Puskesmas Kabau disebut mengalami pembatalan hingga tiga kali. Bahkan, CV Permata Bersama yang sempat ditetapkan sebagai pemenang pada 2 Juli 2025 kemudian dibatalkan.

“Kenapa pemenang sebelumnya dibatalkan dan kemudian perusahaan lain ditetapkan sebagai pemenang? Apalagi ada perusahaan yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi teknis, tetapi kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Ini harus dibuka,” tegasnya.

LIN juga menyoroti dugaan intervensi terhadap Pokja serta pergantian salah satu anggota Pokja dalam proses tender tersebut.

Wahyudi menegaskan, laporan ke Kejati Malut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, tetapi meminta aparat penegak hukum menguji seluruh proses pengadaan secara menyeluruh.

“Kami minta Kejati memeriksa dari tahap perencanaan, dokumen pemilihan, proses evaluasi, pembatalan pemenang hingga penetapan pemenang akhir. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum, harus ditindak,” pungkasnya. (ask)