Tivanusantara – Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Pulau Morotai diwarnai aksi demonstrasi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tertindas (ARIT) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (28/10/2026), untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana menjadikan Morotai sebagai pusat latihan militer internasional. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat di tengah konflik lahan antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan warga yang belum terselesaikan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian tuntas dari pemerintah, terutama konflik lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu orator, Nudin, menegaskan bahwa rencana latihan militer internasional harus ditolak jika berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat lokal. “Jika latihan militer ini dipaksakan, maka pasti ruang hidup warga Morotai akan dirampas dan dieksploitasi oleh mereka yang berkepentingan mendatangkan personel latihan militer,” teriak Nudin dalam orasinya.
Ia menegaskan, rencana tersebut perlu dikaji kembali mengingat konflik tanah antara TNI AU dan masyarakat hingga kini belum terselesaikan. “Itulah sebabnya latihan militer di Morotai harus ditolak. Sebab, konflik tanah yang sudah berlangsung puluhan tahun sampai saat ini tak kunjung diselesaikan,” sambungnya.
Mahasiswa meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana menjadikan Pulau Morotai sebagai pusat latihan militer internasional. Mereka mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal maupun dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Selain menolak rencana latihan militer internasional, ARIT menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Mahasiswa mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik lahan antara TNI AU dan masyarakat, menolak aktivitas tambang pasir besi, serta mendorong kenaikan harga komoditas lokal.
Mereka juga menuntut pemerataan infrastruktur pendidikan di Pulau Morotai. Di sektor kelautan, mahasiswa meminta pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindak praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Tak hanya itu, pemerintah juga didesak memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi para nelayan. Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Morotai, mulai dari konflik agraria dan ancaman terhadap ruang hidup hingga persoalan ekonomi, pendidikan, serta perlindungan nelayan. (ula)
Tinggalkan Balasan