Tivanusantara – DPRD Kota Ternate akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam karena munculnya sejumlah masalah. Dua hal serius yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah dugaan penyalahgunaan uang perjalanan dinas dan tingkah lima wakil rakyat yang mengganti lokasi reses. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku Utara, Syaiful Bahri, angkat bicara menyikapi krisis yang sementara terjadi di tubuh DPRD Ternate.
Menurut Syaiful, sejumlah masalah terjadi di DPRD Ternate tidak hanya dapat dilihat dari aspek politik, hukum, atau administrasi. Ada dimensi psikologi organisasi yang juga penting untuk diperhatikan, terutama menyangkut budaya organisasi, komunikasi dan konflik internal, serta kepercayaan publik.
DPRD merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat individu dengan latar belakang, kepentingan, karakter, dan perspektif yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang normal dalam lembaga, tetapi akan menjadi persoalan ketika tidak dikelola melalui mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan yang sehat.
Konflik internal dalam lembaga bukan selalu sesuatu yang buruk. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana konflik itu dikelola. Konflik yang dikelola secara konstruktif dapat menghasilkan koreksi dan perbaikan, tetapi konflik yang bersifat personal dan tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kohesivitas organisasi serta menurunkan kepercayaan terhadap lembaga.
Dalam perspektif psikologi organisasi, mahasiswa doktor di Universitas Muhammadiyah Solo itu menuturkan, masyarakat perlu melihat apakah DPRD memiliki organizational culture yang mendorong transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, dan orientasi pada pelayanan publik. Budaya organisasi tercermin bukan hanya dari aturan tertulis, tetapi dari kebiasaan sehari-hari. Bagaimana anggota DPR berkomunikasi, bagaimana perbedaan pendapat diselesaikan, bagaimana kritik diterima, dan bagaimana keputusan diambil. Semua itu merupakan bagian dari budaya organisasi.
“Ketika terjadi persoalan yang berulang, evaluasi seharusnya tidak hanya diarahkan kepada individu. Jangan setiap persoalan lembaga selalu dibaca sebagai kesalahan personal. Kita juga harus bertanya apakah ada masalah sistem, prosedur, komunikasi, pembagian peran, atau budaya organisasi yang memungkinkan persoalan tersebut muncul,” jelasnya pada Nuansa Media Grup (NMG), Jumat (18/9/2026).
Syaiful menambahkan, salah satu hal yang paling disorot adalah soal trust atau kepercayaan. DPRD bekerja dengan mandat masyarakat. Karena itu, kepercayaan publik sebenarnya merupakan modal psikologis yang sangat penting. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan transparansi, soal reses yang seharusnya resesnya di Moti tetapi hanya melaksanakan reses di Ternate, kemudian penggunaan anggaran, perjalanan dinas, tunjangan, maupun dinamika internal lembaga, maka yang perlu diperhatikan bukan hanya substansi persoalannya, tetapi juga dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap institusi. Persepsi publik dapat terbentuk sangat cepat, terutama melalui media sosial dan pemberitaan media online.
“Ketika informasi tidak segera dijelaskan secara terbuka, akan muncul ruang interpretasi. Masyarakat bisa membangun persepsi berdasarkan potongan informasi, rumor, atau informasi yang belum lengkap. Karena itu, komunikasi organisasi yang transparan menjadi sangat penting,” tambahnya mengakhiri. (rii)
Tinggalkan Balasan