Tivanusantara – Isu akuisisi atau pengambilalihan sejumlah kekuatan besar terhadap Partai NasDem, sementara ini menghebohkan publik. Tak hanya pihak istana, kekuatan besar yang diketahui mengincar NasDem itu termasuk Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana ini terendus pada diskusi “Bocor Alus Politik” Tempo. Bahkan, dalam diskusi tersebut sempat diungkap tentang pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Hambalang pada pertengahan Februari 2026.
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh itu kabarnya membahas usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 8 persen. Jika 8 persen, maka sudah tentu menyulitkan partai menengah ke bawah, termasuk NasDem. Wacana akuisisi tersebut diduga tak lepas dari kondisi bisnis Media Group Surya Paloh yang sempat terhambat setelah Pilpres 2024. Bayangkan saja, proyek Menara Indonesia One di Thamrin, Jakarta, sempat terhambat hingga tiga tahun lamanya. Sekarang, kegiatan di proyek Menara Indonesia One dikabarkan sudah mulai jalan.
Hal ini dikaitan juga pencairan kredit dari bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tak lama setelah pertemuan di Hambalang. Muncul dugaan adanya kesepakatan politik di balik cairnya pendanaan tersebut. Serangkain isu miring, termasuk soal ‘merger’ atau fusi partai, tentu saja membuat Kader NasDem di setiap daerah menjadi was-was, begitu juga di Maluku Utara.
Menyikapi isu merger partai tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Maluku Utara mengeluarkan surat edaran yang berjudul “NasDem Maluku Utara tegaskan: isu penggabungan adalah spekulasi politik yang menyesatkan. Edaran yang ditandatangani Ketua DPW Husni Bopeng dan Sekretaris Abd Rahim Odeyani itu berisikan beberapa poin. Pertama: tidak ada satupun pembahasan resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat terkait rencana fusi atau penggabungan partai. Isu ini murni spekulasi yang terus diproduksi tanpa basis data.
Kedua: kami melihat adanya kecenderungan sebagian pihak yang tidak mampu membaca dinamika koalisi secara jernih, lalu menyederhanakannya menjadi narasi peleburan kekuasaan. Padahal, dalam sistem demokrasi komunikasi dan kerja sama politik adalah keniscayaan, bukan indikasi hilangnya identitas baru. Ketiga: Partai NasDem adalah partai dengan garis perjuangan yang jelas. Kami tidak lahir untuk melebur, tetapi untuk memperjuangkan gagasan restorasi dan menjaga keseimbangan demokrasi.
Keempat: kami mengingatkan bahwa penyebaran spekulasi tanpa dasar justru merusak kualitas demokrasi dan menyesatkan publik. Demokrasi membutuhkan argumen, bukan asumsi. Kelima: kami meminta seluruh pihak untuk menghentikan politisasi isu yang tidak berdasar, dan mulai membangun diskursus yang lebih sehat, rasional, dan bertanggung jawab. Partai NasDem akan tetap berdiri pada prinsipnya, terbuka dalam komunikasi, tegas dalam identitas dan konsisten dalam perjuangan. (xel)
Tinggalkan Balasan