Tivanusantara – Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Maluku Utara menuai sorotan dari mantan pengurus organisasi tersebut. Eks pengurus HIPMI Malut, Rafik Kailul, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses menuju Musdalub yang kini sedang dipersiapkan.
Menurut Rafik, pelaksanaan Musdalub kali ini menjadi musyawarah ketiga dalam satu periode kepengurusan. Padahal, kata dia, dua Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya telah menghasilkan ketua umum terpilih, yakni Rio C. Pawane dan Firdaus Amir.
“BPP harus menjelaskan kepada kami mengapa dua Musda sebelumnya dianggap tidak sah. Musda pertama yang memenangkan Rio tidak diakui, begitu pula Musda kedua yang memenangkan Firdaus Amir,” ujar Rafik.
Ia mengungkapkan, dalam dua Musda sebelumnya para kandidat telah mengikuti seluruh tahapan, termasuk menyetor biaya pendaftaran hingga ratusan juta rupiah. Namun hingga kini, tidak ada satu pun ketua terpilih yang dilantik.
“Kini BPP malah ingin menggelar musyawarah ketiga yang kami duga hasilnya akan sama saja,” katanya.
Rafik juga menyoroti penunjukan Mohdar Bailusy sebagai bagian dari tim caretaker oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. Menurutnya, Mohdar sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Steering Committee (SC) pada Musda pertama di periode ini.
“Pada Musda pertama, Mohdar adalah koordinator SC. Artinya, dia sudah gagal karena tidak ada ketua terpilih yang berhasil dilantik. Anehnya, Mohdar sendiri tidak pernah menjelaskan mengapa BPP mengabaikan hasil Musda sebelumnya dan justru memaksakan Musdalub baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, Musda pertama yang memenangkan Rio C. Pawane dihadiri langsung Ketua OKK BPP HIPMI. Sedangkan Musda kedua yang dimenangkan Firdaus Amir juga dihadiri Ketua Umum BPP HIPMI.
“Kami meminta penjelasan terbuka dari BPP maupun tim caretaker yang saat ini menyiapkan Musdalub. Mengapa hasil dari dua Musda sebelumnya tidak diakomodasi?,” pungkasnya. (ask)
Tinggalkan Balasan