Kepekaan Pemerintah Kota Ternate terhadap masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan, seperti fasilitas kesehatan, pembangunan dan lainnya, masih biasa-biasa saja. Justru yang ramai di media massa dan media sosial adalah saling rebut panggung. Kegiatan-kegiatan seremonial dijadikan batu loncatan untuk pencitraan segelintir pejabat. Mereka mengabaikan kesulitan yang dialami warga di Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua.
Lihat saja, belum lama ini, salah satu pasien di Pulau Moti meninggal dunia karena tidak dijemput ambulans laut dengan alasan kehabisan bahan bakar minyak (BBM). Keluarga pasien menghubungi petugas berwenang di Kota Ternate supaya Andalan Bahim (nama ambulans laut) bertolak ke Pulau Moti menjemput pasien tersebut. Lebih dari lima jam menunggu, ambulans tak kunjung tiba, pasien itu akhirnya meninggal dunia.
Padahal, tujuan ambulans itu diadakan untuk sarana rujukan pasien gawat darurat dari Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua menuju dibawa ke Kota Ternate guna mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Masalah ini sempat dibahas di DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dipanggil untuk dimintai keterangan dalam hearing terbatas. Sayangnya, kini seperti apa hasil rapat dengar pendapat itu sudah tak ada hasilnya.
Lain di Moti, lain lagi di Pulau Hiri. Sekira dua bulan lalu salah satu ruas jalan mengalami amblas dan mengganggu perjalanan warga. Ruas jalan itu selama ini menjadi akses satu-satunya warga di Kelurahan Tomajiko dan Dodari Isa. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat sudah menyuarakannya dengan harapan direspons cepat oleh Pemkot Ternate, tapi tak berbuah hasil.
Petinggi di Pemkot Ternate baru angkat bicara ketika jalan amblas itu disuarakan secara masif di media. Pemkot merespons karena suara-suara dari warga itu dianggap mengurangi nilai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itupun Pemkot mengaku belum bisa ambil sikap. Mereka masih harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Artinya, sudah lebih dari dua bulan jalan yang amblas itu tak bisa diperbaiki.
Lambannya Pemkot merespons kesulitan yang dialami masyarakat sudah menjadi pembicaraan luas. Sebaliknya, petinggi Pemkot terlihat begitu antusias jika ada kegiatan seremonial. Acara-acara seremonial itu kemudian dijadikan sebagai media untuk pencitraan. Lihat kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) baru-baru ini. Di penghujung acara, JKPI dijadikan panggung untuk pencitraan pejabat tertentu. Di sejumlah media, muncul apresiasi terhadap salah satu pejabat, meski tidak jelas apresiasi itu datang dari mana.
Kegiatan lain yang dipolitisasi seperti halnya bagi-bagi bantuan. Program yang mestinya cukup diatasi Camat atau Kepala OPD terkait, masih juga dibuat menjadi panggung bagus untuk membentuk popularitas dan pencitraan. Saling rebut panggung di Pemkot Ternate oleh beberapa petinggi bukan lagi sebuah rahasia. Perebutan panggung seremonial ini kabarnya untuk membentuk citra diri menuju pemilihan wali kota periode berikut. Yang harus disadari pejabat-pejabat yang sementara sibuk pencitraan, bahwa publik sudah tidak begitu gampang terhipnotis dengan model pencitraan murahan seperti yang tampak selama ini. (*)
Tinggalkan Balasan