Tivanusantara – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai mendukung penuh jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan evaluasi serius terhadap PT Harta Samudera, salah satu perusahaan ikan yang sudah sekian tahun beroperasi. Jika perlu, PT Harta yang diketahui milik Robert itu dibatasi ruang geraknya. Dengan begitu, bagi HMI, nelayan di Kabupaten Morotai bisa mendapat keadilan, karena harga ikan dari hasil tangkap mereka bisa dihargai dengan baik oleh perusahaan lain.
“Morotai adalah wilayah maritim dengan konsep kepulauan, yang berarti memiliki perairan luas dan sumber daya laut yang sangat melimpah. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan sebagai instrumen utama dalam menopang kehidupan mereka. Namun realitasnya, dalam beberapa tahun terakhir, nelayan Morotai justru menjerit karena merasa tidak mendapatkan keadilan dari hasil jerih payah mereka di laut,” jelas Ketua Umum HMI Cabang Morotai, Afrizal Kharie dalam rilisnya ke Nuansa Media Grup (NMG), Senin (26/5).
Menurutnya, masalah utamanya terletak pada penyalahgunaan wewenang oleh pihak industri, dalam hal ini PT Harta Samudera, yang terindikasi tidak menerapkan prinsip keadilan terhadap hasil tangkapan nelayan. Para nelayan mulai resah karena hasil tangkap mereka dihargai sangat rendah atau bahkan tidak dihargai sama sekali oleh perusahaan. Padahal, PT Harta Samudera merupakan salah satu perusahaan yang telah menghegemoni pasar perikanan lokal. Seharusnya, perusahaan ini menjadi mitra strategis yang membantu peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan sebaliknya.
“Kami menilai bahwa pernyataan terbaru dari manajemen PT Harta Samudera justru menunjukkan ketidakterbukaan informasi dan keengganan untuk bertanggung jawab atas ketimpangan sistem kemitraan dengan nelayan dan pemasok. Pernyataan yang menyebutkan bahwa ikan lokal tidak dapat dijual hingga tertahan dalam tiga kontainer adalah cermin dari persoalan manajerial perusahaan, yang tidak bisa dibebankan kepada nelayan,” tegasnya.
Afrizal menambahkan, sudah saatnya pemerintah daerah berpikir jauh ke depan dalam upaya memastikan kesejahteraan nelayan. Tidak boleh hanya bergantung pada satu investor atau perusahaan, melainkan membuka ruang bagi berbagai mitra yang benar-benar berpihak pada nasib nelayan Morotai.
“Kami mendesak PT Harta Samudera untuk membuka data resmi terkait harga beli ikan yang selama ini diterapkan dan menjelaskan secara jujur kepada publik apakah penurunan harga benar-benar disebabkan oleh dinamika pasar global, atau justru terdapat praktik monopoli harga di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi jalannya industri perikanan agar tidak merugikan masyarakat,” tuturnya dengan nada tegas.
HMI Cabang Morotai juga mendukung penuh langkah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendengar langsung keluhan para nelayan. Namun, pihaknya menegaskan bahwa keluhan tersebut tidak cukup hanya didengar, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan kebijakan yang berpihak pada nelayan. Evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT Harta Samudera adalah keniscayaan. Transparansi harga ikan harus menjadi standar. Karena kesejahteraan nelayan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Hentikan ketimpangan, bangun keadilan maritim demi Morotai yang lebih berdaulat. (xel)
Tinggalkan Balasan