PT. Nuansa Media Grup

Email:
redaksi@mail.com (Redaksi)
marketing@mail.com (Marketing)
kerjasama@mail.com (Kerjasama)
cs@mail.com (Customer Care)

Copyright © 2024 WPTerkini ThemesApp.com. All rights reserved.

Ada sesuatu yang patut dipertanyakan dari agenda pembentukan Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) dalam kegiatan Temu Tambang yang digelar PERHAPI di Ternate. Di tengah rentetan persoalan pertambangan di Maluku Utara, tiba-tiba muncul gagasan membentuk forum yang diklaim sebagai wadah pengawasan terhadap kinerja pertambangan, terutama menyangkut keselamatan dan kecelakaan kerja.

Sekilas, gagasan ini terdengar ideal. Siapa pun tentu mendukung upaya memperkuat keselamatan kerja di sektor pertambangan. Tapi, persoalannya bukan semata-mata pada gagasan membentuk forum, melainkan pada rekam jejak, urgensi, dan motivasi di balik pembentukannya.

Mengapa baru sekarang?

Pertanyaan ini penting diajukan. Sebab, kecelakaan kerja di sektor pertambangan bukan persoalan baru di Maluku Utara. Insiden yang merenggut nyawa pekerja, persoalan keselamatan operasional, hingga berbagai masalah tata kelola pertambangan telah berulang kali menjadi perhatian publik. Lantas, selama berbagai persoalan itu terjadi, di mana suara kolektif PERHAPI? Di mana solidaritas para KTT dan PJO? Mengapa tidak terlihat gerakan yang konsisten dan terbuka untuk mendesak perusahaan tambang bertanggung jawab atas keselamatan pekerjanya? Ketika pekerja kehilangan nyawa, masyarakat membutuhkan suara yang tegas, bukan sekadar pertemuan formal. Ketika persoalan keselamatan mencuat, publik membutuhkan keberanian untuk mengkritik perusahaan, bukan hanya diskusi di antara kalangan profesional pertambangan. Jangan sampai forum yang baru hendak dibentuk ini justru memperlihatkan bahwa selama ini terdapat ruang kosong dalam tanggung jawab moral dan sosial para profesional pertambangan terhadap persoalan yang terjadi di daerah ini. Jangan jadikan keselamatan sebagai pintu masuk kepentingan.

Kita tentu tidak ingin berprasangka buruk terhadap siapa pun. Namun, publik juga tidak boleh kehilangan hak untuk mempertanyakan motif dan arah pembentukan sebuah organisasi atau forum. Apakah forum KTT dan PJO benar-benar akan menjadi instrumen pengawasan keselamatan pertambangan? Ataukah sekadar menjadi ruang konsolidasi dan perluasan jejaring antarpelaku industri tambang yang berpotensi menguntungkan kepentingan pribadi maupun kelompok? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan konsekuensi dari minimnya rekam jejak keterlibatan terbuka dalam mengawal persoalan pertambangan selama ini.

Sebab, membentuk forum sangat mudah. Menyusun kepengurusan tidak sulit. Menggelar pertemuan dan membuat pernyataan komitmen juga bukan pekerjaan berat. Tetapi, beranikah forum tersebut mengkritik perusahaan tambang ketika terjadi pelanggaran keselamatan? Beranikah mereka bersikap terbuka ketika ada kecelakaan kerja yang melibatkan perusahaan tempat para anggotanya bekerja? Beranikah mereka berdiri bersama pekerja dan masyarakat ketika kepentingan keselamatan berbenturan dengan kepentingan bisnis? Di situlah integritas sebuah forum diuji.

Maluku Utara bukan ruang kosong tanpa ingatan

Masyarakat Maluku Utara bukan kelompok yang buta terhadap dinamika industri pertambangan. Aktivis lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok warga selama ini telah berulang kali menyuarakan berbagai persoalan tambang, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga lemahnya tanggung jawab perusahaan. Dalam berbagai momentum advokasi tersebut, publik patut mempertanyakan sejauh mana PERHAPI dan kalangan KTT mengambil bagian secara terbuka. Mengapa tidak ada kolaborasi yang kuat dan konsisten antara para profesional pertambangan dengan aktivis yang selama ini berada di garis depan mengkritisi industri ekstraktif? Jangan sampai para profesional tambang hanya merasa perlu berkumpul ketika berbicara tentang pengembangan industri, tetapi tidak menunjukkan antusiasme yang sama ketika masyarakat membutuhkan keberanian mereka untuk mengungkap persoalan di lapangan. Padahal, keahlian teknis yang dimiliki para KTT dan PJO semestinya menjadi kekuatan penting untuk memastikan praktik pertambangan berjalan sesuai standar keselamatan, kaidah teknik pertambangan yang baik, dan ketentuan hukum.

Jika pembentukan Forum KTT dan PJO memang dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola keselamatan pertambangan di Maluku Utara, maka ada sejumlah hal yang harus dijelaskan kepada publik. Apa mandat dan kewenangan forum tersebut? Bagaimana independensi anggotanya dijamin? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap perusahaan? Apakah hasil evaluasi keselamatan akan dibuka kepada publik? Dan yang paling penting, bagaimana forum ini akan mengambil sikap ketika terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa?

Jangan sampai forum ini hanya menjadi wadah silaturahmi profesional, memperluas koneksi industri, atau memperkuat posisi kelompok tertentu dalam ekosistem bisnis pertambangan.

Maluku Utara tidak kekurangan forum, pertemuan, seminar, maupun deklarasi komitmen. Yang masih sangat dibutuhkan adalah keberanian, konsistensi, transparansi, dan tindakan nyata. Pada akhirnya, keselamatan pekerja tambang bukan proyek pencitraan organisasi. Nyawa manusia tidak boleh dijadikan legitimasi untuk membangun jaringan dan memperkuat pengaruh.

Jika benar ingin mengawasi tambang, mulailah dengan mengawasi diri sendiri. Jika benar peduli terhadap keselamatan pekerja, buktikan dengan keberanian bersuara ketika nyawa mereka terancam. Pasalnya, masyarakat tidak sedang menunggu lahirnya forum baru yang hanya ramai dalam seremoni. Masyarakat sedang menunggu keberanian para profesional tambang untuk berdiri di sisi keselamatan, keadilan, dan kemanusiaan.

Dan satu hal yang harus diingat: di Maluku Utara, publik tidak hanya menilai apa yang dibicarakan dalam sebuah forum, tetapi juga mencatat apa yang selama ini tidak pernah disuarakan. (*)