PT. Nuansa Media Grup

Email:
redaksi@mail.com (Redaksi)
marketing@mail.com (Marketing)
kerjasama@mail.com (Kerjasama)
cs@mail.com (Customer Care)

Copyright © 2024 WPTerkini ThemesApp.com. All rights reserved.

Keseriusan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut dugaan praktik pertambangan ilegal yang dikaitkan dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan patut mendapat perhatian publik. Langkah penggeledahan sejumlah kantor yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara menjadi sinyal bahwa penegakan hukum terhadap persoalan tambang tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Kini, perhatian publik mulai tertuju ke Maluku Utara. Munculnya sinyal kemungkinan penyidik Kejagung memperluas penelusuran ke wilayah ini disambut dengan harapan besar oleh masyarakat. Harapan agar penegakan hukum tidak tebang pilih, tidak berhenti pada aktor tertentu, dan tidak gentar menghadapi siapa pun yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan bermasalah.

Sebab, persoalan tambang bukan semata-mata soal izin, keuntungan perusahaan, atau perebutan konsesi. Ada kepentingan publik yang jauh lebih besar: kepastian hukum, perlindungan lingkungan, transparansi pengelolaan sumber daya alam, dan keberanian negara menghadapi dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Publik Maluku Utara kini menanti kejelasan mengenai pihak-pihak yang disebut-sebut sebagai kontraktor maupun konsultan pertambangan dalam pusaran persoalan PT Halmahera Mineral Utama, PT Kencana Reksa Gemilang, dan PT Dharma Rosadi Internasional. Siapa saja pihak yang terlibat? Apa peran masing-masing? Apakah terdapat hubungan bisnis, aliran dana, atau bentuk kerja sama yang berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut? Semua pertanyaan ini perlu dijawab melalui penyelidikan yang transparan dan berdasarkan alat bukti.

Lebih jauh, selama ini beredar pula berbagai cerita mengenai sejumlah orang yang diduga memiliki kedekatan dengan jaringan bisnis pertambangan tertentu. Mereka disebut-sebut kerap membangun kesan seolah-olah memiliki kekuatan dan perlindungan sehingga tidak tersentuh hukum. Jika benar ada pihak yang menggunakan nama bekingan, kedekatan dengan pejabat, atau pengaruh politik untuk menciptakan kesan kebal hukum, maka persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Aparat penegak hukum harus menguji setiap informasi tersebut secara objektif. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih besar daripada hukum hanya karena memiliki jaringan bisnis atau akses kekuasaan. Bahkan, beredar pula pembicaraan mengenai dugaan dukungan pendanaan dan penyediaan sekretariat bagi salah satu kandidat kepala daerah pada momentum politik sebelumnya. Jangan sampai politik dijadikan instrumen untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu atau membangun hubungan saling menguntungkan yang merugikan masyarakat.

Kejagung tidak boleh hanya berhenti pada penggeledahan kantor dan pemeriksaan dokumen. Jika ditemukan bukti yang cukup, penelusuran harus diperluas hingga kepada pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali, perantara, kontraktor, konsultan, maupun pihak lain yang memiliki peran dalam aktivitas pertambangan bermasalah tersebut. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, sementara siapa pun yang belum terbukti bersalah tetap berhak atas proses hukum yang adil. Maluku Utara tidak membutuhkan orang-orang yang merasa kebal hukum. Maluku Utara membutuhkan kepastian bahwa kekayaan alamnya dikelola secara sah, lingkungan hidupnya dilindungi, dan hukum berlaku sama bagi semua orang. Karena itu, harapan masyarakat sederhana: jika penyidik Kejagung menemukan petunjuk yang mengarah ke Maluku Utara, jangan ragu menelusurinya sampai tuntas. Bongkar fakta, periksa semua pihak yang relevan, telusuri aliran uang, dan ungkap siapa yang sesungguhnya berada di balik dugaan praktik pertambangan ilegal tersebut.

Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh pekerja lapangan, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pemilik modal, jaringan bisnis, dan orang-orang yang mengaku memiliki bekingan. Sebab, sebesar apa pun kekuatan seseorang, tidak boleh ada yang berdiri di atas hukum. Dan sebesar apa pun keuntungan dari tambang, tidak boleh lebih berharga daripada keadilan bagi masyarakat Maluku Utara. (*)