Tivanusantara – Peluang masyarakat untuk mengelola sumber daya mineral melalui pertambangan rakyat kini memiliki batasan yang lebih tegas. Pemerintah membatasi luas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maksimal 5 hektare bagi perseorangan dan 10 hektare bagi koperasi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kebijakan ini menjadi perhatian bagi Maluku Utara, salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya mineral cukup besar dan aktivitas pertambangan yang melibatkan masyarakat. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat sekaligus mendorong pengelolaan tambang yang lebih tertib dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Selain mengatur batas luas IPR, regulasi tersebut juga menetapkan mekanisme pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Gubernur dapat mengusulkan WPR dengan mempertimbangkan hasil evaluasi wilayah pertambangan yang telah ditetapkan, daya dukung dan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta jenis dan karakteristik endapan mineral yang akan ditambang. Menariknya, usulan WPR juga dapat mencakup wilayah yang selama ini telah diusahakan masyarakat melalui aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Namun, setiap blok WPR yang diusulkan dibatasi dengan luas maksimal 100 hektare. Ketentuan ini perlu dibedakan dari batas luas IPR. Jika luas satu blok WPR maksimal 100 hektare, maka izin yang diberikan kepada pemohon tetap dibatasi maksimal 5 hektare untuk perseorangan dan 10 hektare untuk koperasi.
Setelah Menteri ESDM menetapkan WPR dan dokumen pengelolaannya disetujui, gubernur dapat menerbitkan IPR sesuai dengan blok wilayah yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat di Maluku Utara yang ingin memperoleh IPR, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pemohon, baik perseorangan maupun koperasi, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi bidang usaha yang sesuai dengan kegiatan pertambangan.
Sebelum izin diterbitkan, pemerintah provinsi juga diwajibkan menyiapkan rencana reklamasi dan pascatambang untuk setiap blok WPR, mengumumkan pembagian koordinat wilayah, serta menyosialisasikan rencana penerbitan dan pengelolaan IPR kepada perangkat daerah dan masyarakat terdampak. Pemerintah provinsi turut bertugas memfasilitasi pemenuhan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
Setelah IPR diterbitkan, tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada pemberian izin. Gubernur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat, termasuk memastikan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemulihan dampak lingkungan melalui reklamasi dan kegiatan pascatambang. Selain itu, gubernur juga dapat menunjuk badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta untuk mengolah dan memurnikan mineral logam yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan rakyat. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah di Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mendorong penataan pertambangan rakyat, mulai dari pengusulan WPR, penerbitan IPR, hingga pengawasan kegiatan pertambangan. Tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut tidak hanya menjadi instrumen penertiban aktivitas tambang ilegal, tetapi juga membuka akses legal bagi masyarakat untuk mengelola potensi mineral daerah secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. (tan)

Tinggalkan Balasan