Tivanusantara – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mulai menyiapkan perubahan pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Sebanyak lima kelurahan ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga yang ditargetkan mulai berjalan pada April 2027. Lima kelurahan tersebut yakni Sulamadaha di Kecamatan Ternate Barat, Tubo (Ternate Utara), Stadion (Ternate Tengah), Mangga Dua Utara (Ternate Selatan), dan Jambula (Pulau Ternate).
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membenahi tata kelola persampahan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkot Ternate akan menyiapkan satu unit mobil operasional jenis L300 untuk setiap kelurahan. Selain itu, masing-masing kelurahan juga akan dilengkapi tiga unit tempat penampungan sampah dengan kapasitas sekitar 1.200 kilogram. “Mulai 2027, kita siapkan seluruh instrumen pendukungnya. Targetnya April sudah bisa berjalan, karena pengadaan kendaraan operasional dan tempat penampungan sampah harus disiapkan lebih dahulu,” kata Rizal, Selasa (17/11/2026). Dalam skema baru tersebut, mekanisme pembayaran retribusi sampah di lima kelurahan percontohan juga akan mengalami perubahan. Jika sebelumnya retribusi dipungut bersamaan dengan pembayaran rekening air PDAM, nantinya masyarakat akan membayar langsung melalui kelurahan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Besaran retribusi yang selama ini berlaku, yakni Rp10 ribu, tetap menjadi acuan. Namun, dalam program percontohan ini akan ada tambahan partisipasi masyarakat sebesar Rp2 ribu. Sebagian penerimaan juga direncanakan dialokasikan untuk mendukung operasional RT, dengan mekanisme pembagian yang masih akan diatur lebih lanjut. Rizal menjelaskan, RT akan menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan program. Setiap RT bertanggung jawab mengatur pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah masing-masing, mulai dari pengumpulan hingga pengangkutan menuju tempat penampungan sementara, sebelum diteruskan ke transfer depo dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan sampah yang dirancang pemerintah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. “Kita ingin pengelolaan sampah ini berjalan dengan keterlibatan masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga. Karena itu, kebersamaan menjadi kunci agar program ini berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia berharap lima kelurahan percontohan tersebut dapat menjadi model bagi wilayah lainnya. Jika pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, program akan diperluas secara bertahap hingga seluruh kelurahan di Kota Ternate menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Musli Mohammad, mengungkapkan bahwa persoalan sampah di daerah tersebut masih menjadi tantangan serius, terutama terkait volume sampah harian dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Ia menyebutkan, volume sampah yang masuk ke TPA mencapai 90-100 ton per hari pada kondisi biasa. Dalam kondisi tertentu, jumlahnya berkisar 80-90 ton per hari, bahkan dapat meningkat hingga 110-120 ton per hari, terutama menjelang perayaan hari besar seperti Lebaran. Selain persoalan volume, DLH juga menghadapi tantangan menjaga kebersihan alur sungai atau barangka. Pembersihan dilakukan secara rutin dua kali dalam sepekan, tanpa bergantung pada musim hujan maupun kemarau.
Tercatat sekitar delapan hingga sembilan alur barangka dibersihkan secara berkala, mulai dari wilayah Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara hingga kawasan Pulau Ternate.
Namun, upaya pembersihan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Musli mencontohkan, kawasan barangka di Kota Baru yang telah dibersihkan kerap kembali dipenuhi sampah hanya dalam waktu dua hingga tiga hari. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, sekaligus membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Musli menegaskan, menjaga kebersihan lingkungan bukan semata-mata menjadi tugas DLH, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, penyuluh dan pengawas lapangan terus dikerahkan bersama pihak kecamatan dan kelurahan guna memberikan edukasi kepada warga.
Ia menambahkan, DLH juga tengah menyiapkan skema baru pengelolaan sampah berbasis kelurahan yang akan diuji coba di lima wilayah percontohan tersebut. Skema ini mencakup pemilahan sampah serta pengangkutan dari sumber menggunakan kendaraan roda tiga menuju transfer depo. Melalui penerapan sistem tersebut, Pemkot Ternate berharap pengelolaan sampah tidak lagi hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan rumah tangga dan tingkat RT. (udi)

Tinggalkan Balasan