PT. Nuansa Media Grup

Email:
redaksi@mail.com (Redaksi)
marketing@mail.com (Marketing)
kerjasama@mail.com (Kerjasama)
cs@mail.com (Customer Care)

Copyright © 2024 WPTerkini ThemesApp.com. All rights reserved.

Tivanusantara – Dugaan penyimpangan anggaran proyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Nusliko Park, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), bakal berbuntut panjang. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Maluku Utara berencana melaporkan sederet temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).

Laporan itu rencananya menyeret pihak kontraktor pelaksana CV YPP hingga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Halteng, Salmun Saha, yang saat proyek berjalan menjabat sebagai kepala dinas.

Ketua DPD LIN Maluku Utara, Wahyudi, menegaskan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap temuan BPK yang mengungkap sejumlah persoalan dalam proyek bernilai kontrak Rp3,487 miliar tersebut.

Menurutnya, temuan kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang belum dipungut, hingga ketidaksesuaian klasifikasi penganggaran tidak boleh hanya berakhir sebagai catatan pemeriksaan tanpa penelusuran lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan pada proyek Nusliko Park sebesar Rp288.762.404,34.

Ironisnya, hingga batas pemeriksaan pada 10 Mei 2026, belum ada pengembalian dana ke kas daerah. Realisasi penyetoran masih nihil atau Rp0,00.

Temuan tersebut menambah daftar persoalan proyek yang dikerjakan CV YPP menggunakan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, BPK juga mengungkap keterlambatan pekerjaan yang mengakibatkan denda sebesar Rp103.164.902,46.

Proyek dengan kontrak awal tertanggal 30 Agustus 2024 itu memiliki masa pelaksanaan 120 hari kalender hingga 27 Desember 2024. Namun, pekerjaan belum selesai sehingga pemerintah memberikan perpanjangan waktu melalui adendum menjadi 170 hari kalender atau sampai 14 Februari 2025.

Faktanya, hingga batas waktu tersebut, progres pekerjaan baru mencapai 62,26 persen atau senilai sekitar Rp1,956 miliar. Artinya, masih terdapat 37,74 persen pekerjaan yang belum diselesaikan.

Bahkan, ketika pemeriksaan BPK berakhir pada 12 Mei 2025, aktivitas pekerjaan masih berlangsung di lapangan. BPK mencatat keterlambatan selama 87 hari, terhitung sejak 15 Februari hingga 12 Mei 2025.

Atas keterlambatan itu, terdapat kewajiban denda sebesar Rp103.164.902,46 yang seharusnya dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Namun, denda tersebut tercatat belum dipungut pemerintah daerah.

Anggaran Rp2,09 Miliar Ikut Disorot

Tak hanya persoalan fisik pekerjaan dan keterlambatan, BPK juga menemukan ketidaksesuaian klasifikasi belanja pada proyek Nusliko Park dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.092.200.000.

BPK menyoroti ketidaktepatan penganggaran yang berkaitan dengan klasifikasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal.

Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BPK turut menyoroti ketidakcermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Sementara Kepala Disbudpar dinilai kurang cermat dalam mengalokasikan kegiatan ke dalam jenis belanja yang tepat.

Dalam persoalan ini, posisi Salmun Saha sebagai kepala dinas ketika proyek dilaksanakan menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri. Termasuk bagaimana proses penganggaran, pengendalian pekerjaan, pengawasan fisik, hingga persetujuan pembayaran kepada pihak penyedia.

DPD LIN menilai pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan kepada kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran juga perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing.

LIN Siapkan Laporan ke APH

Wahyudi menegaskan, rencana pelaporan tersebut merupakan bentuk dorongan agar persoalan proyek Nusliko Park mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum.

Menurutnya, Kejaksaan dan Polda Maluku Utara perlu menelusuri seluruh rangkaian persoalan, mulai dari dugaan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume Rp288,76 juta, denda keterlambatan Rp103,16 juta, hingga ketidaksesuaian klasifikasi penganggaran senilai Rp2,092 miliar.

Penelusuran juga perlu mencakup dokumen kontrak, realisasi fisik pekerjaan, proses pencairan anggaran, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Sebab, apabila ditemukan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan terdapat unsur perbuatan melawan hukum, persoalan itu berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu dasar penelusuran apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.

Pengembalian kerugian keuangan negara pun tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana korupsi terbukti dilakukan.

Karena itu, LIN mendorong APH tidak hanya memeriksa pihak penyedia, tetapi juga menelusuri peran mantan Kepala Disbudpar Salmun Saha, PPK, serta pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan proyek.

Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Sebab, proyek yang semestinya mendukung pengembangan kawasan wisata Nusliko Park justru menyisakan persoalan keuangan daerah yang belum tuntas.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan mengenai penyelesaian pengembalian kekurangan volume Rp288,76 juta maupun pemungutan denda keterlambatan Rp103,16 juta.

Redaksi sudah berupaya mengonfirmasi Salmun Saha, namun tak merespons. (ask)