Tivanusantara – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah tuntutan pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel, pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Maluku Utara, didorong untuk memperkuat pengelolaan informasi publik hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi, serta optimalisasi pemanfaatan kanal digital. Langkah ini diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Bima, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun,” ujar Bima. Sebagai langkah konkret, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 yang memperluas cakupan pengaturan keterbukaan informasi publik hingga pemerintahan desa.
Regulasi tersebut sekaligus memperjelas standar pelayanan, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang. Kebijakan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah di Maluku Utara, mengingat pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga perlu diperkuat hingga pemerintahan desa. Dari sisi capaian, Kemendagri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Penyelesaian permohonan informasi publik juga mencapai 100 persen sepanjang 2025 dan 99 persen hingga September 2026. Kemendagri turut mengoptimalkan berbagai platform digital, mulai dari Instagram, Facebook, X, TikTok, hingga YouTube. Kanal tersebut tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi dan merespons kebutuhan masyarakat.
Upaya penguatan keterbukaan informasi ini juga didorong di 514 kabupaten/kota melalui asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bagi pemerintah daerah di Maluku Utara, penguatan PPID menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran, pelayanan administrasi, hingga kebijakan pemerintah daerah secara terbuka. “Artinya, kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelas Bima. Selain itu, Kemendagri mengoptimalkan media monitoring untuk memetakan isu dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar menyusun respons dan menyampaikan informasi secara proaktif.
Komitmen keterbukaan informasi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Kemendagri memantau perkembangan penanganan bencana sekaligus opini publik agar informasi mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Melalui penguatan kebijakan tersebut, pemerintah daerah di Maluku Utara diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Transparansi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat. (xel)
Tinggalkan Balasan