Tivanusantara – Polda Maluku Utara kelihatannya menaruh perhatian serius untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Ternate tahun 2024-2025 senilai Rp37 miliar lebih. Lihat saja, bahkan Kapolda Irjen (Pol) Arif Budiman angkat bicara soal proses hukum dugaan korupsi di DPRD Ternate tersebut. Sebagai informasi untuk publik, Kapolda menyampaikan bahwa dugaan korupsi Perjadin sementara ini diproses hukum oleh penyidik Subdit III Direktorat Reskrimsus.
Proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti sementara berjalan. Penyidik juga menelaah setiap keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan, termasuk meneliti dokumen yang telah diamankan yang ada kaitannya dengan dugaan korupsi di DPRD Ternate. Sudah lima orang saksi yang diperiksa penyidik, termasuk Sekretaris Dewan, Aldi Ali. Selain Aldi, ada nama Nurjaya H Ibrahim, anggota DPRD dari Partai Gerindra.
Menurut Kapolda, penyidik begitu teliti selama proses hukum berlangsung. Ketelitian dan kehati-hatian penyidik itu bertujuan agar berkas kasusnya kokoh. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi setiap tersangka yang ingin mengajukan praperadilan. “Memang untuk kasus korupsi itu butuh waktu, teliti dan hati-hati, supaya tidak bisa lagi mereka mau praperadilan. Kasus perjadin ini sementara masih penyelidikan. Penyidik sedang dalami bukti-buktinya,” jelasnya.
Sementara Itu
Kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Ternate ini seperti sebuah modus praktik dugaan korupsi. Setidaknya hal ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum supaya lebih teliti melakukan penyelidikan, agar mampu mengungkap kejahatan luar bisa tersebut. Informasinya, pihak sekretariat dan oknum anggota DPRD diduga bekerja-sama membuat rekening khusus untuk menampung dana yang sumbernya dari beberapa item kegiatan yang diduga fiktif. Uang yang ditampung itu nantinya dibagi-bagi ke pihak-pihak yang memang sejak awal berkompromi dalam pembuatan rekening siluman tersebut. Salah satu sumber dana yang ditampung di rekening siluman adalah anggaran perjalanan dinas tahun 2024-2025.
Kabarnya dari beberapa rekening siluman, baru satu yang sementara ditelusuri penyidik, yakni rekening di BCA. Uang hasil tampung itu dibagi-bagi saat wakil rakyat dan pejabat di sekretariat keluar daerah, Jakarta salah satunya. Tak hanya rekening siluman, invoice hotel pun diduga direkayasa oleh pihak sekretariat. Cara itu dilakukan agar uang saku yang didapat masing-masing anggota DPRD jauh lebih banyak, termasuk jajaran sekretariat yang ikut keluar daerah.
Sementara itu, informasi lain menyebutkan, sebagian besar anggota DPRD tetap percaya diri. Mereka yakin tidak akan tersentuh hukum. Kabarnya beberapa wakil rakyat sudah membangun komunikasi dengan beberapa tokoh berpengaruh di Jakarta, dengan tujuan bisa menekan penyidik Polda atau Kejati supaya tidak melanjutkan proses hukum. (rii)
Tinggalkan Balasan