Tivanusantara – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, meminta pemerintah dan Perum Bulog Maluku Utara segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga Minyakita di Kota Ternate. Menurutnya, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena harga minyak goreng bersubsidi dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Hasby menyampaikan bahwa aspirasi dan pernyataan sikap yang disampaikan DPD APPSI Kota Ternate merupakan suara nyata para pedagang pasar dan masyarakat yang merasakan langsung dampak terbatasnya pasokan Minyakita di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk segera merespons tuntutan tersebut secara serius.
“Minyakita adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat. Karena itu, negara wajib memastikan pasokannya tersedia dan dapat diakses dengan harga yang sesuai ketentuan. Jangan sampai subsidi yang diberikan pemerintah justru tidak dirasakan masyarakat akibat masalah distribusi dan pengawasan,” tegas Hasby, Senin (8/6).
Ia mendukung usulan APPSI agar Bulog Maluku Utara segera menggelar operasi pasar secara menyeluruh di seluruh pasar tradisional Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menstabilkan harga sekaligus menjamin ketersediaan stok bagi masyarakat.
Selain itu, Hasby menilai pelibatan organisasi pedagang dalam pengawasan distribusi merupakan langkah yang patut dipertimbangkan. Dengan melibatkan APPSI yang menaungi pedagang di Pasar Gamalama, Pasar Bastiong, Pasar Dufa-Dufa, dan Pasar Kota Baru, pengawasan dapat berjalan lebih efektif sehingga distribusi benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari praktik penimbunan maupun permainan harga.
“Pedagang pasar adalah pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan konsumen. Karena itu, pemerintah perlu membangun kemitraan yang kuat dengan organisasi pedagang agar pengawasan distribusi lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Senator asal Maluku Utara itu juga mendukung gagasan pemangkasan rantai distribusi yang terlalu panjang. Menurutnya, jalur distribusi yang berbelit-belit berpotensi menimbulkan biaya tambahan dan membuka ruang terjadinya spekulasi harga. Karena itu, ia mendorong Bulog untuk mengevaluasi sistem distribusi yang ada dan mempertimbangkan pelibatan jaringan pedagang pasar sebagai mitra distribusi resmi.
Hasby menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Minyakita tidak boleh bersifat sementara. Ia meminta Bulog dan instansi terkait memberikan kepastian mengenai kuota, jadwal distribusi, serta ketersediaan pasokan Minyakita untuk Maluku Utara secara berkelanjutan.
“Kita membutuhkan sistem distribusi yang adil, transparan, dan berkesinambungan. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menghadapi kelangkaan kebutuhan pokok. Saya meminta pemerintah pusat, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah nyata agar harga kembali stabil dan pasokan Minyakita tersedia di seluruh pasar rakyat di Kota Ternate,” pungkas Hasby. (tan)
Tinggalkan Balasan