Tivanusantara – Besarnya investasi smelter dan ekspor produk olahan nikel ke China menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memaksimalkan nilai tambah dari kekayaan mineralnya. Situasi ini relevan bagi Maluku Utara, salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional melalui kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di tengah dominasi modal dan pasar China dalam rantai industri nikel Indonesia. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai dominasi China sebagai investor smelter sekaligus importir utama produk olahan nikel Indonesia berisiko membatasi nilai tambah yang dapat dinikmati di dalam negeri.
Dalam riset berjudul Assessing Market Risk in Indonesia’s Critical Mineral: Strategies for a Resilient Supply Chain, LPEM UI mencatat sekitar 75% pabrik peleburan dan pengolahan nikel atau smelter di Indonesia terafiliasi dengan China. Pada saat yang sama, sebanyak 90,58% ekspor produk olahan nikel Indonesia pada 2024 diserap pasar China. Dari total ekspor produk nikel Indonesia senilai US$21,71 miliar pada 2024, pengiriman ke China mencapai US$19,67 miliar. Ketergantungan tersebut terlihat pada sejumlah produk utama. Seluruh ekspor nikel sulfat (HS 283324) senilai US$527,52 juta pada 2024 dikirim ke China. Untuk produk oxide sinters dan produk antara metalurgi nikel lainnya (HS 750120), China menyerap 99,51% ekspor Indonesia atau senilai US$3,93 miliar dari total US$3,95 miliar.
Dominasi juga terjadi pada feronikel (HS 720260). China menyerap 94,32% ekspor komoditas tersebut atau US$13,26 miliar dari total US$14,06 miliar. Sementara itu, pangsa China dalam ekspor nickel matte (HS 750110) mencapai 61,45%, dengan nilai US$1,95 miliar dari total US$3,18 miliar. “Dominasi China meningkatkan risiko terbatasnya nilai tambah yang dapat dinikmati di dalam negeri, kerentanan terhadap guncangan spesifik China seperti involution dan perubahan kebijakan, serta ketegangan geopolitik yang dapat mendorong diversifikasi rantai pasok menjauh dari jaringan yang didominasi China,” tulis LPEM UI.
Bagi Maluku Utara, persoalan ini menjadi penting karena IWIP di Halmahera Tengah merupakan salah satu kawasan industri yang menjadi bagian dari konsentrasi kegiatan hilirisasi nikel nasional. Bersama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, kawasan tersebut mencerminkan pemusatan aktivitas pengolahan nikel dalam skala besar. Menurut LPEM UI, konsentrasi kepemilikan smelter oleh perusahaan asal China menimbulkan kekhawatiran terhadap persaingan usaha yang tidak sempurna, termasuk potensi monopsoni. Kondisi tersebut dapat mengurangi persaingan antarpelaku usaha sekaligus melemahkan posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai nikel.
Akibatnya, besarnya cadangan mineral dan berkembangnya fasilitas pengolahan belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan Indonesia menguasai nilai tambah industri. “Dengan sebagian besar smelter dan fasilitas hilir berada di bawah kepemilikan China, Indonesia hanya mengendalikan sektor pertambangan dan menyumbang sekitar 0,4% dari produksi baterai kendaraan listrik global. Kondisi ini menyulitkan Indonesia untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dari ekspor nikelnya,” tegas LPEM UI.
LPEM UI juga memperingatkan risiko guncangan permintaan apabila terjadi perlambatan produksi kendaraan listrik maupun baja nirkarat. Perubahan kebijakan industri, pengendalian ekspor, dan kebijakan perdagangan juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan rantai pasok nikel Indonesia. Di sisi lain, meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan negara-negara maju dapat mendorong perubahan strategi perdagangan dan investasi global melalui tren de-risking, friendshoring, dan reshoring. Pergeseran tersebut berpotensi memengaruhi permintaan terhadap produk nikel yang berasal dari rantai pasok yang didominasi China. “Indonesia juga perlu mewaspadai risiko geopolitik yang berkaitan dengan posisi China dalam rantai pasok global. Mengingat ketegangan antara China dan banyak negara maju semakin meningkat, tren global berupa de-risking, friendshoring, dan reshoring makin memengaruhi keputusan perdagangan dan investasi,” tulis LPEM UI.
Temuan mengenai dominasi China juga disoroti organisasi penelitian Amerika Serikat, Center for Advanced Defense Studies (C4ADS). Dalam risetnya, C4ADS mencatat bahwa perusahaan China menjadi pemilik manfaat sekitar 75% kapasitas smelter nikel Indonesia. Berdasarkan data kapasitas smelter pada 2023, C4ADS mencatat industri pengolahan nikel Indonesia tersebar di 33 perusahaan. Kepemilikan saham China mencapai 61% dari total kapasitas smelter, sedangkan perusahaan atau pemegang saham Indonesia hanya mengendalikan sekitar 13% kapasitas pemurnian.
C4ADS menilai besarnya kendali perusahaan China tidak selalu terlihat secara langsung karena struktur kepemilikan dapat melibatkan sejumlah entitas korporasi yang terdaftar di negara lain. Salah satu contoh yang disoroti adalah PT Gunbuster Nickel Industry. Menurut C4ADS, perusahaan tersebut sebagian besar dimiliki oleh entitas yang terdaftar di Singapura, yang pada akhirnya dikendalikan oleh Dai Li, pemegang saham mayoritas Jiangsu Delong Nickel Industry Company Ltd. Jiangsu Delong disebut memiliki hubungan erat dengan smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). “Perusahaan atau pemegang saham China pada akhirnya mengendalikan setidaknya 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia, tetapi hal ini disembunyikan di balik lapisan perusahaan cangkang yang menyamarkan kepemilikan asing,” tulis C4ADS.
C4ADS juga menyebut sejumlah perusahaan China yang terlibat dalam industri pengolahan nikel Indonesia memiliki hubungan dengan pemerintah Republik Rakyat China atau memperoleh dukungan pembiayaan besar dari bank-bank China. Di tengah dominasi tersebut, posisi Indonesia dalam produksi nikel olahan dunia terus meningkat. C4ADS mencatat pangsa Indonesia tumbuh dari 23% pada 2020 menjadi 27% pada 2023. Pada 2030, Indonesia diproyeksikan menyumbang sekitar 44% produksi nikel olahan global.
Besarnya kapasitas industri pengolahan juga tercermin dari data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Asosiasi tersebut mencatat terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Dari jumlah itu, sebanyak 55 fasilitas menggunakan teknologi pirometalurgi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 pabrik menggunakan teknologi hidrometalurgi high pressure acid leach (HPAL), 10 fasilitas menghasilkan nickel matte, dan enam smelter merupakan fasilitas baja nirkarat terintegrasi. Jika seluruh fasilitas beroperasi pada kapasitas penuh, kebutuhan bijih nikel untuk memasok 79 smelter tersebut dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun.
Besarnya kebutuhan bahan baku itu memperlihatkan skala industri nikel Indonesia sekaligus tantangan untuk memastikan bahwa peningkatan produksi dan hilirisasi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Bagi Maluku Utara, yang menjadi salah satu pusat pengolahan nikel nasional, persoalan tersebut menempatkan penguasaan rantai nilai, struktur kepemilikan industri, diversifikasi pasar, dan peningkatan nilai tambah sebagai isu strategis. Besarnya aktivitas smelter perlu diimbangi kemampuan Indonesia memperkuat posisi dalam industri hilir agar manfaat ekonomi dari kekayaan nikel tidak berhenti pada produksi dan ekspor produk antara. (xel)
Tinggalkan Balasan