Tivanusantara – Kebijakan pihak kepolisian terkait larangan penyelenggaraan pesta dan ronggeng di Kepulauan Sula yang dinilai kerap berujung pada kericuhan, pertikaian, bahkan tindak pidana, mendapat respons positif dari Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kepulauan Sula, M Gadri Sanaba.
Ia menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah pihak keamanan, khususnya Kapolres Kepulauan Sula, dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah preventif yang patut dihargai, mengingat keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama yang tidak dapat dikompromikan.
“Saya sangat mengapresiasi dan merespons positif tekad serta sikap baik pihak keamanan di Kepulauan Sula melalui kebijakan larangan penyelenggaraan pesta yang sering berakhir ricuh dan berujung pada persoalan pidana. Kami memandang ini sebagai langkah serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya konflik sosial,” ujar Gadri.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya menjaga ketertiban masyarakat hendaknya tidak hanya berfokus pada pembatasan kegiatan pesta atau ronggeng, tetapi juga perlu menyentuh faktor-faktor lain yang kerap menjadi pemicu terjadinya pertikaian dan tindak kekerasan.
Ia menilai, konsumsi minuman keras (miras) merupakan salah satu persoalan serius yang perlu mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum. Dalam berbagai peristiwa keributan di lingkungan masyarakat, kondisi mabuk akibat konsumsi minuman keras kerap menjadi faktor yang memicu hilangnya kendali, tindakan agresif, perselisihan, hingga berujung pada konflik dan tindak pidana.
“Kami mengusulkan agar kebijakan penertiban ini tidak cukup hanya pada acara pesta semata. Persoalan minuman keras, terutama praktik jual beli dan peredarannya, juga harus menjadi perhatian serius. Jika kita ingin mencegah konflik sosial secara menyeluruh, maka sumber-sumber yang berpotensi memicu konflik harus ditangani. Penindakan terhadap peredaran dan penjualan miras perlu dilakukan secara tegas dan keras sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Gadri.
IKADI Kepulauan Sula memandang bahwa menjaga ketertiban, mencegah kemudaratan, dan melindungi masyarakat dari berbagai perilaku yang merusak merupakan bagian dari prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
Dakwah, menurutnya, tidak hanya sebatas menyampaikan pesan keagamaan di mimbar, tetapi juga harus hadir dalam merespons persoalan sosial, memberikan nasihat, membangun kesadaran masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan bermartabat.
Gadri menegaskan bahwa agama mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan, persaudaraan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan maupun permusuhan di tengah masyarakat.
Karena itu, setiap upaya yang bertujuan mencegah konflik, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial merupakan langkah yang patut didukung bersama, selama pelaksanaannya tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, serta sesuai dengan ketentuan hukum.
Jangan Hanya Menertibkan, tetapi Menyelesaikan Akar Persoalan
IKADI Kepulauan Sula berharap kebijakan Kapolres tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat agenda pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah Kepulauan Sula.
Menurutnya, penanganan konflik sosial membutuhkan pendekatan yang komprehensif, bukan hanya tindakan terhadap peristiwa yang terjadi, tetapi juga pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi melahirkan keributan.
Ia mendorong pihak keamanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran miras, menindak praktik penjualan ilegal, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi upaya sesaat untuk meredam keributan, tetapi menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam menciptakan Kepulauan Sula yang aman dan damai. Pesta ditertibkan, peredaran miras juga harus diberantas. Jangan sampai kita hanya menangani akibat, sementara sumber persoalannya dibiarkan terus berkembang,” tambah Gadri.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang upaya menjaga keamanan sebagai tanggung jawab aparat kepolisian semata. Setiap warga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, menghindari tindakan provokatif, tidak mengonsumsi minuman keras yang dapat memicu tindakan destruktif, serta mengedepankan penyelesaian masalah secara damai.
Menjaga Sula adalah Tanggung Jawab Bersama
IKADI Kepulauan Sula menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam upaya pembinaan keagamaan, penguatan moral masyarakat, serta dakwah yang berorientasi pada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.
Apresiasi terhadap kebijakan Kapolres Sula, kata Gadri, harus diikuti dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan, persaudaraan, dan kedamaian merupakan kebutuhan bersama.
“Kami mendukung langkah pihak keamanan dalam menjaga Kepulauan Sula agar tetap aman dan kondusif. Namun, kami juga berharap penanganannya dilakukan secara menyeluruh, termasuk ketegasan terhadap peredaran minuman keras. Sebab, menjaga masyarakat dari konflik dan kerusakan sosial merupakan tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.
Bagi IKADI Sula, menciptakan masyarakat yang aman bukan hanya tentang menghentikan keributan, melainkan membangun lingkungan sosial yang sehat, menjaga nilai-nilai agama, memperkuat persaudaraan, dan memastikan setiap kebijakan keamanan benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Sebelumnya, Polres Sula mengeluarkan larangan pelaksanaan kegiatan masyarakat berupa pesta ronggeng pada malam hari di seluruh desa yang berada di wilayah Sula. Larangan tersebut berlaku di 78 desa di Kabupaten Sula.
Dalam imbauan resminya, kepolisian menegaskan dasar hukum penerapan aturan ini, yakni Pasal 274 ayat (1) KUHP yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
Selain itu, merujuk pada Pasal 274 ayat (2) KUHP, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Kapolres Sula, AKBP Handres, menjelaskan kebijakan ini diambil untuk menyikapi perkembangan situasi di wilayah hukumnya. Menurutnya, pelaksanaan pesta ronggeng kerap memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, hingga penikaman atau pembacokan antarpengunjung di lokasi acara. Oleh karena itu, aturan larangan pesta ronggeng pada malam hari dinilai mendesak untuk diberlakukan.
“Jika ditemukan pesta ronggeng dilaksanakan pada malam hari, maka penanggungjawab acara atau tuan rumah akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Handres, Rabu (18/11/2026).
Ia juga menambahkan, Polres Sula tidak akan menerbitkan izin keramaian untuk kegiatan pesta ronggeng yang diselenggarakan pada malam hari. (tan)

Tinggalkan Balasan