Tivanusantara– Pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang menyeret nama pengusaha Arif Kurniawan semestinya tidak berhenti di Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak banyak pihak, termasuk Pelta Maluku Utara dan Lembaga Anatomi Pertambangan Indonesia (API) untuk menelusuri lebih jauh dugaan jejaring bisnis pertambangan yang berkaitan dengan Arif hingga ke Maluku Utara (Malut), termasuk keterkaitannya dengan PT Halmahera Mineral Utama (HMU) serta sejumlah pihak yang diduga berperan sebagai konsultan dan kontraktor pertambangan. Maluku Utara dinilai menjadi salah satu wilayah penting yang perlu mendapat perhatian penyidik. Sebab, di balik aktivitas pertambangan nikel, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pengusaha lokal yang disebut-sebut menjadi penghubung kepentingan bisnis, pengurusan perusahaan, hingga kegiatan operasional tambang.
Nama Arif Kurniawan sendiri tengah menjadi sorotan setelah terseret dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025. Pengusaha yang dijuluki ‘Raja Nikel Indonesia’ itu disebut Kejagung sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan tambang sekaligus menjadi penerima manfaat atau beneficial owner. Perkembangan perkara tersebut membuka peluang penelusuran terhadap jaringan bisnis yang lebih luas, termasuk perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan kepentingan dengan Arif di luar Sulawesi Tenggara. Salah satu perusahaan yang kini menjadi perhatian adalah PT Halmahera Mineral Utama. Perusahaan tersebut tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel tahap Operasi Produksi seluas 540 hektare di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Berdasarkan informasi data perizinan yang dihimpun, IUP tersebut bernomor 42/1/IUP/PMDN/2025, berlaku sejak 3 September 2025 hingga 21 Desember 2029.
Sementara itu, struktur kepemilikan saham PT HMU tercatat melibatkan PT Dharma Rosadi Internasional dengan kepemilikan 30 persen dan PT Kencana Reksa Gemilang sebesar 70 persen. Namun, struktur kepemilikan formal tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan, dari mana sumber pembiayaannya, serta siapa yang menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan tersebut. Selain menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, Kejagung juga didesak memeriksa dugaan keterlibatan sejumlah konsultan dan kontraktor pertambangan di Maluku Utara. Informasi yang berkembang menyebutkan, terdapat sejumlah orang lokal yang diduga memiliki hubungan dengan kepentingan bisnis PT HMU. Mereka disebut mempunyai pengalaman dan jaringan di sektor pertambangan, serta diduga berperan sebagai penghubung dalam berbagai urusan perusahaan.
Tidak tertutup kemungkinan pula terdapat pihak-pihak lain yang selama ini berada di belakang aktivitas operasional perusahaan, tetapi belum tersentuh pemeriksaan aparat penegak hukum. Ada pula Informasi mengenai adanya orang-orang lapangan yang mengklaim mempunyai perlindungan atau bekingan dari pihak tertentu. Besarnya perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang tengah ditangani Kejagung harus menjadi momentum untuk membongkar seluruh mata rantai bisnis yang diduga berkaitan dengan penyimpangan pertambangan. Pemeriksaan tidak cukup hanya menyasar pemilik saham atau pihak yang namanya tercantum dalam dokumen perusahaan. Penyidik juga perlu menelusuri pemilik manfaat sebenarnya, pengendali operasional, pihak pemberi modal, konsultan, kontraktor, hingga kemungkinan aliran dana antarpihak.
Secara khusus, Kejagung diminta mendalami hubungan Arif Kurniawan dengan PT HMU, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan PT Dharma Rosadi Internasional dan PT Kencana Reksa Gemilang. Pemeriksaan juga perlu mencakup legalitas penerbitan IUP, dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), persetujuan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta status penggunaan kawasan hutan. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, baik dari kalangan pengusaha, konsultan, kontraktor maupun pihak yang memiliki pengaruh dalam pengurusan perizinan, penyidik diharapkan tidak ragu melakukan pendalaman. Kejagung juga perlu memeriksa kemungkinan adanya hubungan transaksi, aliran dana, komunikasi bisnis, dan pembagian keuntungan yang dapat menjelaskan siapa sebenarnya pihak-pihak yang berada di balik kegiatan pertambangan tersebut.
Publik Maluku Utara membutuhkan kepastian bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan tidak hanya menyasar pelaku di satu wilayah, tetapi juga menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan bisnis yang sama. Jangan sampai pengusutan perkara di Sulawesi Tenggara justru mengabaikan dugaan hubungan bisnis dan aktivitas pertambangan yang berada di wilayah lain, termasuk Maluku Utara. Kejagung perlu memberikan perhatian khusus terhadap PT HMU dan dugaan keterlibatan konsultan serta kontraktor tambang lokal. Jika memang terdapat hubungan dengan Arif Kurniawan, seluruh mata rantai tersebut harus dibuka secara terang benderang. Kejagung harus serius mengusut Maluku Utara. Jangan sampai ada pihak yang luput dari pemeriksaan hanya karena berada di balik perusahaan, berstatus konsultan, menjadi kontraktor, atau memiliki jaringan bisnis dan kekuasaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (tan)

Tinggalkan Balasan