PT. Nuansa Media Grup

Email:
redaksi@mail.com (Redaksi)
marketing@mail.com (Marketing)
kerjasama@mail.com (Kerjasama)
cs@mail.com (Customer Care)

Copyright © 2024 WPTerkini ThemesApp.com. All rights reserved.

Tivanusantara – Percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Pemerintah mulai melakukan pembenahan besar-besaran melalui transformasi MBG 2.0, dengan memangkas anggaran hingga Rp44 triliun sekaligus memperketat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini menjadi perhatian bagi pelaksanaan program MBG di Maluku Utara (Malut). Selain memastikan distribusi makanan bergizi menjangkau seluruh penerima manfaat, SPPG di daerah juga dituntut memenuhi standar operasional, menjaga keamanan pangan, serta mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi salah satu prioritas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kasus keracunan makanan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memastikan adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program. “Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda,” ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan, anggaran hasil efisiensi tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Untuk memperkuat transparansi, setiap SPPG diwajibkan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Bahkan, SPPG yang tidak menyampaikan laporan tersebut akan dikenai penghentian pencairan dana operasional.

“SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” tegasnya.

Bagi SPPG yang beroperasi di Malut, ketentuan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, pelaksanaan program di wilayah kepulauan membutuhkan pengelolaan distribusi, logistik, dan operasional yang terukur. Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat aktivasi SPPG, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 2.413 SPPG melalui tiga tahap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sementara sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah menjadwalkan peresmian SPPG yang siap beroperasi pada minggu kedua Desember. BGN juga telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan mengacu pada pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memvalidasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.

Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.

Zulhas menegaskan, validasi data tersebut diperlukan agar bantuan makanan bergizi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Selain efisiensi anggaran dan validasi penerima manfaat, pemerintah juga berupaya menertibkan praktik percaloan serta perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan program MBG. Penguatan keamanan pangan turut menjadi perhatian. BGN menargetkan kejadian fatal akibat persoalan keamanan pangan dapat ditekan hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem penyajian makanan secara prasmanan di sekolah. Skema ini mengadopsi praktik program makan sekolah di sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkannya.

Hasil evaluasi penerapan sistem tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan panduan operasional, pemenuhan fasilitas sekolah, hingga integrasi edukasi gizi dalam kegiatan kokurikuler. Untuk memperketat pengawasan, BGN juga akan mengoptimalkan inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG melalui satuan tugas MBG di daerah. Pengawasan tersebut diperkuat dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan kamera CCTV di seluruh SPPG. Dengan berbagai pembenahan tersebut, pelaksanaan MBG di Maluku Utara diharapkan tidak hanya berorientasi pada percepatan pembentukan dan operasional SPPG, tetapi juga memastikan kualitas makanan, ketepatan penerima manfaat, serta transparansi penggunaan anggaran. Sebab, keberhasilan program MBG bukan semata-mata diukur dari banyaknya SPPG yang beroperasi, melainkan juga dari terjaminnya keamanan pangan dan manfaat nyata yang diterima masyarakat. (tan)