Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) akan digelar pada 15–18 November 2026 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di tengah masifnya investasi dan aktivitas industri nikel di Maluku Utara, kegiatan yang mempertemukan ratusan profesional pertambangan tersebut ditantang untuk membuktikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang memperkuat jejaring bisnis dan kepentingan kelompok di antara para pelaku industri tambang. Sejumlah tamu pada kegiatan itu sudah tiba di Ternate, termasuk sejumlah bos tambang.
Dengan mengusung tema “Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi”, TPT XXXV PERHAPI seharusnya tidak berhenti pada diskusi teknis, pertemuan organisasi, presentasi ilmiah, ataupun agenda silaturahmi antarpelaku industri. Betapa tidak, ada persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi pertanyaan masyarakat Maluku Utara: sejauh mana industri nikel benar-benar memberikan kesejahteraan bagi warga di daerah penghasil?. Maluku Utara telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri nikel nasional. Investasi berskala besar, pembangunan kawasan industri, aktivitas pertambangan, hingga pengolahan mineral terus berkembang. Namun, besarnya aktivitas ekonomi tersebut perlu diuji dengan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Apakah nelayan semakin sejahtera? Apakah petani mendapatkan perlindungan atas ruang hidupnya? Apakah tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan menduduki posisi strategis? Apakah masyarakat lingkar tambang mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menjadi agenda utama dalam pertemuan para ahli pertambangan di Ternate. Temu Profesi Tahunan PERHAPI memang menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi, bertukar pengetahuan, dan memperkuat jejaring profesional. Namun, kegiatan tersebut akan kehilangan relevansi sosial apabila manfaatnya hanya berputar di antara kepentingan pribadi, organisasi, perusahaan, dan kelompok profesional pertambangan.
Masyarakat Maluku Utara tidak membutuhkan sekadar pertunjukan kedekatan para profesional dengan petinggi perusahaan tambang. Warga juga tidak membutuhkan forum yang hanya menjadi panggung untuk memperlihatkan siapa mengenal siapa, siapa dekat dengan bos perusahaan, atau siapa memiliki akses terhadap jaringan industri. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan nyata dalam tata kelola pertambangan. Jika setelah kegiatan selesai para peserta kembali ke perusahaan masing-masing tanpa membawa komitmen menyelesaikan persoalan lingkungan, konflik lahan, kesempatan kerja, dan ketimpangan ekonomi masyarakat, maka publik patut mempertanyakan apa sesungguhnya manfaat kegiatan tersebut bagi daerah. Jangan sampai Maluku Utara hanya dijadikan lokasi penyelenggaraan pertemuan nasional, sementara masyarakatnya tetap menjadi penonton dari perputaran ekonomi industri nikel.
Tema besar yang diusung PERHAPI sesungguhnya mengandung tanggung jawab moral dan profesional. Kata kesejahteraan masyarakat tidak boleh hanya menjadi pemanis tema kegiatan atau jargon dalam pidato pembukaan. Pertambangan berkelanjutan harus dibuktikan melalui perlindungan lingkungan, pemulihan wilayah terdampak, penghormatan terhadap hak masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, serta kontribusi ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga. PERHAPI juga perlu membuka ruang bagi masyarakat terdampak, nelayan, petani, akademisi, organisasi lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Jangan sampai forum yang membicarakan masa depan pertambangan justru didominasi suara industri, sementara suara warga yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan tidak mendapatkan tempat yang memadai.
Penyelenggaraan TPT XXXV PERHAPI di Ternate seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesepakatan konkret antara kalangan profesional pertambangan, pemerintah, dan perusahaan. Misalnya, komitmen peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, beasiswa pendidikan pertambangan bagi anak-anak Maluku Utara, penguatan ekonomi masyarakat lingkar tambang, evaluasi dampak lingkungan, serta mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat. Bahkan, PERHAPI dapat mendorong lahirnya rekomendasi terbuka mengenai standar kontribusi industri terhadap pembangunan daerah yang dapat dipantau pelaksanaannya. Ukuran keberhasilan kegiatan tidak seharusnya hanya dihitung dari jumlah peserta, kemeriahan acara, banyaknya perusahaan yang hadir, atau luasnya jaringan profesional yang terbentuk. Lebih penting dari itu, apa yang berubah setelah para ahli pertambangan meninggalkan Ternate?.
Maluku Utara bukan sekadar wilayah yang kaya nikel dan layak menjadi tuan rumah pertemuan para profesional tambang. Maluku Utara adalah rumah bagi masyarakat yang memiliki hak untuk hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan yang sehat, dan menikmati manfaat dari kekayaan alam daerahnya. Jangan datang hanya untuk membicarakan masa depan industri nikel. Datanglah juga untuk mendengar masa depan masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Sebab, industri boleh berkembang, investasi boleh bertambah, dan jejaring profesional boleh semakin luas, tetapi semua itu tidak akan berarti apabila kesejahteraan rakyat tetap tertinggal. (*)

Tinggalkan Balasan