Tivanusantara – Proyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Nusliko Park, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), kian disorot. Proyek bernilai Rp3,487 miliar yang dikerjakan CV YPP itu menyisakan sederet persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.
Mulai dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp288.762.404,34, denda keterlambatan Rp103.164.902,46 yang belum dipungut, hingga ketidaksesuaian klasifikasi penganggaran senilai Rp2.092.200.000.
Rangkaian temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, pertanggungjawaban anggaran, hingga kepatuhan penyedia dalam melaksanakan kontrak pekerjaan.
Sorotan juga mengarah kepada Salmun Saha, yang saat proyek berjalan menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Halteng, serta pihak kontraktor yang dalam informasi yang dihimpun disebut terkait dengan Ko Cae.
Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan pada proyek rehabilitasi kawasan wisata Nusliko Park sebesar Rp288.762.404,34.
Temuan ini semakin serius karena hingga batas pemeriksaan pada 10 Mei 2026, realisasi pengembalian ke kas daerah masih nihil atau Rp0,00. Dengan demikian, nilai kekurangan volume tersebut belum diselesaikan berdasarkan data pemeriksaan BPK.
Persoalan itu bukan satu-satunya. Sebelumnya, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, BPK juga mengungkap denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp103.164.902,46 yang belum dipungut.
Proyek dengan nilai kontrak Rp3.487.000.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 itu ditandatangani pada 30 Agustus 2024. Masa pelaksanaan awal ditetapkan selama 120 hari kalender atau hingga 27 Desember 2024.
Namun, pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal. Pemerintah kemudian memberikan perpanjangan melalui adendum kontrak pada 27 Desember 2024 sehingga masa pelaksanaan menjadi 170 hari kalender atau sampai 14 Februari 2025.
Ironisnya, setelah memperoleh tambahan waktu, progres pekerjaan tetap belum mencapai 100 persen.
Hasil pemeriksaan fisik dan laporan kemajuan pekerjaan per 14 Februari 2025 menunjukkan realisasi baru mencapai 62,26 persen atau senilai sekitar Rp1,956 miliar.
Artinya, masih terdapat 37,74 persen pekerjaan yang belum diselesaikan. Bahkan, ketika pemeriksaan BPK berakhir pada 12 Mei 2025, aktivitas pekerjaan masih berlangsung di lapangan.
BPK mencatat keterlambatan selama 87 hari, terhitung sejak 15 Februari hingga 12 Mei 2025. Atas keterlambatan tersebut, terdapat kewajiban denda sebesar Rp103.164.902,46 yang seharusnya dipungut dan disetorkan ke kas daerah.
Namun, kewajiban tersebut tercatat belum dipungut sebagaimana mestinya.
Anggaran Rp2 Miliar Ikut Disorot
Masalah berikutnya menyangkut tata kelola penganggaran. Dalam pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024, BPK mengidentifikasi ketidaksesuaian klasifikasi belanja pada proyek Nusliko Park dengan nilai pembayaran Rp2.092.200.000.
BPK menyoroti ketidaktepatan penganggaran yang berkaitan dengan klasifikasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal.
Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
BPK juga menyoroti ketidakcermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Sementara Kepala Disbudpar dinilai kurang cermat dalam mengalokasikan kegiatan ke dalam jenis belanja yang tepat.
Dalam konteks ini, Salmun Saha tidak bisa begitu saja dilepaskan dari kewajiban memberikan penjelasan. Sebagai kepala dinas pada periode pelaksanaan proyek, peran dan kewenangannya dalam proses penganggaran, pengendalian kegiatan, pengawasan pekerjaan, serta pembayaran kepada penyedia perlu ditelusuri.
Ko Cae Dan Salmun Saha Perlu Dimintai Klarifikasi
Salmun Saha, sebagai mantan Kepala Disbudpar yang menjabat saat proyek Nusliko Park dilaksanakan, perlu memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangannya dalam proyek tersebut. Demikian pula pihak kontraktor, termasuk Ko Cae apabila benar memiliki keterkaitan langsung dengan penyedia, harus menjelaskan pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian realisasi fisik dengan nilai kontrak.
Nama Ko Cae ikut menjadi perhatian setelah muncul informasi yang menyebut proyek tersebut merupakan proyek miliknya.
Jika keterkaitan tersebut benar dan dapat dibuktikan melalui dokumen kontrak maupun hubungan usaha, maka peran pihak yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan patut ditelusuri.
Aparat penegak hukum (APH) perlu memastikan siapa pihak yang menandatangani kontrak, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik, bagaimana proses pencairan pembayaran dilakukan, serta siapa yang menerima manfaat dari pekerjaan tersebut.
Sebab, persoalan kekurangan volume bukan sekadar masalah administrasi apabila ditemukan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
Begitu pula denda keterlambatan yang tidak dipungut. Harus ditelusuri mengapa kewajiban penyedia tidak ditagih, siapa pihak yang memiliki kewenangan menagih, dan apakah terdapat tindakan atau pembiaran yang menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Dalam perspektif hukum, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi dasar penelusuran apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.
Perlu ditegaskan, temuan BPK tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Namun, rangkaian persoalan tersebut cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman, termasuk menguji kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak dan pengelolaan anggaran.
Pengembalian kerugian keuangan negara juga tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana korupsi terbukti.
Karena itu, Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara didesak tidak menutup mata terhadap persoalan proyek Nusliko Park.
Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap kekurangan volume Rp288,76 juta, tetapi juga denda keterlambatan Rp103,16 juta dan ketidaksesuaian klasifikasi anggaran Rp2,092 miliar.
Publik berhak mengetahui bagaimana proyek senilai Rp3,487 miliar tersebut dikelola, mengapa pekerjaan terlambat, mengapa ditemukan kekurangan volume, serta mengapa kewajiban pengembalian dan pemungutan denda belum diselesaikan.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan mengenai penyelesaian pengembalian kekurangan volume maupun pemungutan denda keterlambatan. Redaksi sudah berupaya mengonfirmasi Salmun Saha melalui WhatsApp, namun tak menggubris hingga berita ini diturunkan. Sementara pihak Ko Cae masih dalam upaya mengonfirmasi terkait persoalan tersebut. (ask)

Tinggalkan Balasan