Tivanusantara – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menginstruksikan seluruh jajaran Muhammadiyah untuk bergerak cepat membantu korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi tersebut ditujukan kepada pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, organisasi otonom, serta lembaga dan amal usaha terkait.
Arahan itu tertuang dalam poin kedelapan Surat Pernyataan PP Muhammadiyah Nomor 87/PER/I.0/H/2026 yang disampaikan pada Selasa (20/10/2026). Haedar meminta seluruh unsur Muhammadiyah memperkuat pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, pendidikan lingkungan, pendampingan masyarakat, serta advokasi bagi warga terdampak sesuai kapasitas masing-masing. “Menginstruksikan kepada pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan, ‘Aisyiyah bersama organisasi otonom lain, Majelis Lingkungan Hidup, Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), serta amal usaha terkait untuk memperkuat pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, pendidikan lingkungan, pendampingan masyarakat, dan advokasi bagi warga terdampak sesuai kapasitas masing-masing,” kata Haedar.
Ia juga mendorong Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) berkontribusi melalui kajian ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh upaya penanganan karhutla harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan inklusif agar bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. “Tunjukkan jiwa Al-Ma’un dan karakter Muhammadiyah untuk senantiasa terpanggil melakukan praksis kemanusiaan serta pengkhidmatan untuk kepentingan kemaslahatan seluruh umat manusia dan lingkungannya,” tutur Haedar.
Selain menginstruksikan jajaran Muhammadiyah, Haedar mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong dalam menghadapi bencana karhutla. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, menjaga kelestarian lingkungan, serta segera melaporkan kebakaran maupun dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. Haedar menegaskan, kepedulian terhadap sesama harus diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan, perlindungan kelompok rentan, dan partisipasi aktif dalam pengawasan publik. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan iktikad baik. “Kepedulian kepada sesama perlu diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan, perlindungan kelompok rentan, dan partisipasi dalam pengawasan publik. Pemerintah dan aparat wajib melindungi masyarakat yang menyampaikan laporan dengan iktikad baik,” ujarnya.
Haedar turut menyoroti pentingnya keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu. Ia juga menekankan tanggung jawab dunia usaha dalam menangani dampak kebakaran, termasuk memulihkan kehidupan masyarakat serta memperbaiki kondisi lingkungan di wilayah terdampak. “Muhammadiyah menegaskan bahwa karhutla tidak boleh dinormalisasi sebagai bencana tahunan yang terus membebani rakyat,” tegasnya.
Haedar menambahkan, pemerintah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha harus membuktikan komitmen mereka melalui tindakan nyata. Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat, menindak pelanggaran, memulihkan kerusakan lingkungan, serta mencegah kebakaran agar tidak terus berulang. “Kesungguhan pemerintah, aparat, dunia usaha harus dibuktikan melalui tindakan nyata agar masyarakat terlindungi, pelanggaran ditindak, kerusakan dipulihkan, dan kebakaran dicegah agar tidak terus berulang,” tandasnya. (rii)
Tinggalkan Balasan