Hibur Diri, KPU Maluku Utara Nekat Datangkan Artis Nasional

Tivanusantara – Penyelenggara pemilu disorot lagi. Respons negatif yang dialamatkan ke penyelenggara karena kegiatan yang mereka lakukan tidak berkolerasi dengan tugas pokok. Launching pemilihan kepala daerah yang digelar KPU Maluku Utara di Kota Ternate pada Sabtu (25/5), mendapat kecaman keras dari publik. Sebab, rangkaian acara dalam launching itu tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas KPU dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah.

Lihat saja, entah apa dalam pikiran komisioner KPU, mereka nekat datangkan artis. Tentu saja artis yang didatangkan itu bukan menghibur masyarakat, tapi untuk komisioner, staf dan jajaran pejabat yang hadiri kegiatan tersebut. Dengan mendatangkan artis nasional, sudah tentu lembaga KPU mengeluarkan dana puluhan hingga ratusan juta.

Acara KPU yang tidak berkaitan dengan tugas pokok ini sebenarnya sudah ditegur keras oleh anggota DPR RI saat rapat dengar pendapat di gedung DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu. Yang disorot termasuk tingkah hura-hura penyelenggara yang sering ramai-ramai karaoke. Bukannya ada efek jera lantaran sudah ditegur, malah KPU Maluku Utara kembali melakukan hal yang sama seperti KPU RI buat di Yogyakarta baru-baru ini.

Baca Juga:

Soal Tunggakan Rp 10 Miliar, Gubernur Perintahkan Dispenda Surati Perusahaan Tambang

Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara, Jainul Yusup menuturkan, kegiatan yang dibuat KPU Maluku Utara itu tidak mencerminkan hal yang baik, justru menghamburkan uang tanpa tujuan yang jelas. Ia menilai kegiatan launching ini belum mendesak, apalagi dengan mengundang artis dari ibukota yang tidak penting.

Sebab bagi Jainul, kegiatan launching Pilkada ini sudah dilakukan oleh KPU RI di Yogyakarta beberapa hari lalu dengan mengundang KPU se-Indonesia juga menghadirkan artis. Tentu hal ini sudah cukup. “Masa kegiatan hanya launching Pilkada Malut saja harus undang artis lagi, inikan menghamburkan uang rakyat namanya. Apa urgensinya di tengah rakyat yang beli beras saja susah, rakyat tidak bisa sekolah dan lanjut kuliah. Pemakaian uang rakyat itu yang substansi saja,” ujarnya

“Ini namanya pemborosan. Mending uang itu digunakan untuk menaikan honor atau operasional penyelenggara di kecamatan dan desa sampai TPS untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024 atau diberikan kepada organisasi mahasiswa, kepemudaan, atau ormas, untuk sosialisasi meningkatkan partisipasi pemilih,” sambungnya.

Mantan komisioner KPU Kota Tidore ini juga menyayangkan sikap KPU Provinsi Maluku Utara yang mengundang media televisi dari Jakarta. Jelas ini tidak mendesak, karena orang orang yang tinggal di pelosok Maluku Utara belum tentu menikmati dan nonton televisi. “Jadi kenapa harus undang media sampai di Jakarta,” katanya kesal.

Lebih lanjut, dosen Ilmu Sejarah Unkhair menyebut KPU provinsi lebih baik memberdayakan media-media lokal dengan undang semua media cetak, online, televisi lokal, media elektronik, agar meliput kegiatan KPU. “Sehingga mereka dapat berkah dari situ, dan warga kita juga lebih familiar dengan media-media di Maluku Utara. Kan pasti mereka (media) senang itu,” tandasnya menutup. (tan)