Anggota DPRD Semprot Pemkab Morotai Imbas Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi

DARUBA, TN – DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2024 bersama Pemkab Morotai, bertempat di ruang paripurna DPRD Morotai, Selasa (28/11).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Rusminto Pawane dan didampingi Wakil Ketua ll Fahri Hairudin. Hadir pula Plt Sekretaris Daerah Suriyani Antarani, dan seluruh jajaran Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD melayangkan kritik usai Plt Sekda Suriyani Antarani membacakan pidato Pj Bupati M Umar Ali terkait penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD 2024.

Baca Juga:

Senator Hasby di Peringatan Hari Kartini: Momentum Tepat bagi Perempuan Maluku Utara

Para wakil rakyat itu menilai rancangan APBD 2024 tidak jauh berbeda dengan APBD 2023 yang hanya mementingkan pembangunan infrastruktur daripada perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

“Kita berkeinginan bahwa APBD ini berdampak positif kepada masyarakat. Kalau saudara-saudara ke pasar, para pedagang mengeluh karena jualan tidak laku terjual. Kalau saudara-saudara naik bentor, orang bentor mengeluh karena pendapatannya menurun jauh,” ujar salah satu anggota DPRD Rasmin Fabanyo.

“Keinginan kita, APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 itu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan pegawai. Jadi konsen APBD 2024 harus ke arah situ, bukan lagi lari ke arah pembangunan, bukan lagi mengacuh kepada infrastruktur,” sambungnya.

Sementara, Mahmud Kiat, anggota dewan lainnya mengatakan, rehabilitasi dan semua yang disampaikan oleh pemberi kuasa oleh Pj Bupati tidak sejalan dengan apa yang dialami masyarakat sepanjang 2023.

“Itu fakta yang dibuktikan kepada kita semua dan hal ini disampaikan oleh yang diberi kuasa Plt Sekda Suryani Antarani. Saya kira kita jangan dibuat semacam sugesti di ruangan ini seakan-akan kita lagi hidup tenang. Baru pernah terjadi anggota DPRD selama lima bulan tidak dibayar tunjangan itu cuma di Morotai,” cetusnya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa asumsi kita di 2023 masih tetap sama, terutama soal ekonomi. Faktanya, kita dikocak lagi,” tambah Mahmud.

Menurutnya, ada sekian banyak pasar yang tidak beroperasi karena imbas dari perputaran ekonomi di Morotai yang melemah.

“Kebetulan OPD Perindagkop itu mitra kami di komisi I. Dari 58 pasar di 2023 rapat kerja kita terakhir dengan Perindagkop, itu tinggal 12 yang aktif ini pasar. Bagaimana bilang ekonomi kita lagi baik-baik saja. Itu lintas OPD yang menyampaikan ke kita,” ujarnya.

Senada, Fadli Djaguna, anggota dewan dari Fraksi PAN menegaskan, bahwa siklus perputaran ekonomi gambarannya sederhana untuk dilihat. Di Morotai sendiri, kata Fadli, masyarakat yang keluar bekerja di luar Kabupaten Pulau Morotai sudah sekitar 10.000 orang.

“Jadi kalau 10.000 dikali 1 juta per bulan orang kirim doi, ada perputaran uang sekitar Rp10 miliar di Morotai, itu yang menunjang. Ini yang kemudian dibaca oleh Pemda. silakan periksa ke Bank, karena itu, arus perputaran ekonomi hanya dibaca lewat itu datanya,” ujarnya.

“Jadi perputaran APBD itu stagnan, habis, tidak ada perputaran, semuanya dibelanjakan untuk fisik. Pertanyaannya adalah fisik ini dikerjakan oleh siapa. Ada sekitar 200 miliar itu tidak ada rotasi perputaran yang bisa menjadi perputaran ekonomi kita di tingkat lokal,” tegasnya.

Menurut Fadli, ada pendapatan Rp10 miliar yang dibacakan Plt Sekda, dan ada perbaikan ekonomi 3,5 persen merupakan pendapatan warga Morotai yang bekerja di sejumlah perusahaan di luar Kabupaten Pulau Morotai.

“Pendapatan yang ada di IWIP, Halmahera Tengah, kemudian yang ada di Halmahera Timur, itu yang masuk dibaca oleh Pemda. Itu yang butuh diklarifikasi, jadi kerja Pemda itu habis, tidak ada,” tutupnya menegaskan. (tr1/tan)