Tivanusantara – Kinerja Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Ternate kembali disorot keras. Puluhan massa yang tergabung dalam Kadera Institute menggelar aksi demonstrasi di Kota Ternate dan secara terbuka menilai pengawasan ekonomi ilegal oleh Bea Cukai Ternate gagal total. Mereka mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI segera mencopot Kepala Bea Cukai Ternate, Jaka Riyadi, karena dianggap tidak mampu menjalankan mandat negara.
Aksi ini dipicu oleh semakin maraknya praktik ekonomi ilegal di Maluku Utara yang dinilai terjadi secara sistemik dan masif, mulai dari peredaran rokok tanpa pita cukai, distribusi BBM ilegal, hingga dugaan penyelundupan nikel dan mineral lainnya melalui jalur-jalur tidak resmi.
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa Maluku Utara merupakan wilayah strategis nasional dengan kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun ironisnya, kondisi geografis kepulauan dengan banyak pelabuhan kecil dan jalur laut terbuka justru dimanfaatkan sebagai jalur empuk penyelundupan, yang menurut mereka tidak mungkin terjadi tanpa lemahnya pengawasan aparat kepabeanan.
“Maluku Utara bukan daerah tertinggal. Ini wilayah strategis nasional. Kalau barang ilegal bebas keluar-masuk, itu bukan sekadar kelalaian, tapi bukti kegagalan pengawasan Bea Cukai,” teriak salah satu orator Kadera Institute.
Kadera Institute menilai bahwa maraknya ekonomi ilegal di Maluku Utara merupakan indikator nyata runtuhnya fungsi pengawasan Bea Cukai Ternate. Mereka menyebut, pembiaran terhadap praktik ilegal tersebut telah menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar serta merusak tatanan ekonomi masyarakat yang taat aturan.
Menurut Kadera Institute, lemahnya pengawasan tidak bisa lagi ditutupi dengan klaim penindakan insidental atau operasi seremonial. Selama barang ilegal terus beredar luas di pasar dan jalur ekspor ilegal tetap berjalan, maka kegagalan pengawasan dianggap sebagai fakta yang tidak terbantahkan.
“Bea Cukai adalah garda terdepan penjaga penerimaan negara. Jika praktik ilegal terus berlangsung, publik berhak mencurigai ada pembiaran, bahkan kegagalan kepemimpinan di Bea Cukai Ternate,” tegas massa aksi.
Selain itu, massa aksi juga menuding Bea Cukai Ternate bersikap reaktif dan defensif setiap kali isu ekonomi ilegal mencuat ke ruang publik. Mereka menilai, pendekatan tersebut justru memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa pengawasan dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.
Kadera Institute mendesak agar Bea Cukai Ternate segera membuka data dan jalur resmi ekspor-impor di Maluku Utara kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Tanpa transparansi, pengawasan dinilai hanya akan menjadi formalitas yang gagal menyentuh akar persoalan.
Tuntutan Kadera Institute:
Mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI segera mencopot Kepala Bea Cukai Tipe Madya Ternate karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan ekonomi ilegal.
Menuntut penindakan tegas, konsisten, dan menyeluruh terhadap peredaran rokok ilegal, BBM ilegal, serta praktik penyelundupan nikel dan mineral melalui jalur tikus di Maluku Utara.
Mendesak pembukaan secara transparan seluruh jalur dan trayek resmi ekspor-impor di Maluku Utara untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan jalur tidak resmi.
Meminta evaluasi total terhadap kinerja dan integritas jajaran Bea Cukai Ternate atas maraknya praktik ekonomi ilegal yang merugikan negara.
Menuntut pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan publik sebagai bentuk kontrol terhadap institusi pengelola penerimaan negara.
Massa aksi menegaskan, jika tuntutan tersebut diabaikan, mereka akan terus melakukan konsolidasi dan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar. Menurut Kadera Institute, pemberantasan ekonomi ilegal di Maluku Utara tidak boleh berhenti pada retorika dan pencitraan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan tegas, transparan, dan berkeadilan. (sns)
Tinggalkan Balasan