PT. Nuansa Media Grup

Email:
redaksi@mail.com (Redaksi)
marketing@mail.com (Marketing)
kerjasama@mail.com (Kerjasama)
cs@mail.com (Customer Care)

Copyright © 2024 WPTerkini ThemesApp.com. All rights reserved.

Tivanusantara – Besarnya aktivitas pertambangan di Maluku Utara belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Persoalan lingkungan, pengembangan masyarakat, hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi tiga isu strategis yang kini mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim Usman, saat membuka Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO), dalam rangkaian Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Bela Hotel Ternate, Senin (16/11/2026).

Abdul Karim meminta para KTT dan PJO mengambil peran lebih aktif sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pimpinan perusahaan tambang. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkembang di sektor pertambangan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak perusahaan. “Melalui forum ini Bapak-bapak bisa menjadi jembatan kepada owner dari setiap perusahaan, bahwa saat ini isu ini menjadi penting, terutama isu lingkungan,” ujar Abdul Karim. Ia menjelaskan, persoalan lingkungan masih menjadi tantangan nyata dalam aktivitas pertambangan di Maluku Utara. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lapangan harus dijelaskan dan ditangani berdasarkan kondisi faktual serta kajian teknis yang tepat.

Selain lingkungan, Abdul Karim menyoroti pentingnya penguatan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah pertambangan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata dia, telah menyusun dokumen blueprint sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menyusun Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan agar program perusahaan lebih terarah dan menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah lingkar tambang. Menurutnya, pembangunan sosial di kawasan pertambangan masih membutuhkan perhatian lebih. Ia mencontohkan Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang memiliki aktivitas pertambangan berskala besar, namun masyarakatnya masih menghadapi persoalan pemerataan pembangunan dan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar. “Saya kira teman-teman KTT dan PJO bisa menjadi pionir untuk itu. Kita semua yang hadir di ruangan ini memiliki ikhtiar bersama untuk terus memperjuangkan pembangunan pertambangan berkelanjutan,” katanya.

Isu lainnya yang turut menjadi perhatian adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Menurut Abdul Karim, pengelolaan sumber daya mineral harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam industri pertambangan semakin strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Sektor pertambangan menjadi salah satu penopang pengembangan hilirisasi industri sekaligus mendukung kebutuhan mineral dalam proses transisi energi. Karena itu, perusahaan tambang diminta memperkuat penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practices. Penerapan prinsip tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan operasional yang efektif, efisien, serta memperhatikan aspek keberlanjutan.

Abdul Karim berharap Forum KTT dan PJO tidak berhenti sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan melahirkan solusi konkret yang dapat diterapkan langsung di lingkungan kerja masing-masing peserta. “Sepulang dari FGD ini, peserta diharapkan bisa membawa hal-hal yang bisa diterapkan di tempat mereka bekerja dan berkarya,” ujarnya mengakhiri. (rii)