Tivanusantara – Kualitas bahan pangan menjadi salah satu perhatian Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Persoalan telur yang kualitasnya menurun saat tiba di sekolah menjadi sorotan sekaligus mendorong pemerintah memperketat sistem pengadaan bahan pangan melalui pemasok terverifikasi (verified seller).
Kebijakan ini juga membuka peluang bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Maluku Utara untuk mengambil bagian lebih besar dalam rantai pasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, masih ditemukan sejumlah dapur SPPG yang membeli bahan pangan dengan kualitas kurang baik. Salah satu contohnya adalah telur yang kondisinya sudah menurun ketika sampai di sekolah. “Banyak dapur beli telurnya yang jelek-jelek,” ujar Sudaryono dalam pembukaan Innovation for Food Security & Sustainability Expo & Forum (INNOFOOD) 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, baru-baru ini. Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN mendorong agar pemasok bahan pangan memiliki status penjual terverifikasi. Pemasok juga diharapkan berasal dari asosiasi serta mampu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. “Harus verified seller. Jadi, tidak boleh ada lagi calon pengadaan yang tidak jelas. Harus asosiasi, harus terverifikasi bahwa dia bisa memberikan kualitas dengan standar yang baik,” tegasnya.
BGN saat ini juga tengah mengembangkan aplikasi yang menghubungkan peternak dan asosiasi peternak dengan kebutuhan pasokan dapur MBG. Melalui sistem tersebut, peternak diarahkan menjadi pemasok utama bahan pangan untuk program nasional ini. Sudaryono berharap pengembangan aplikasi tersebut dapat memperluas keterlibatan pemasok lokal. Hingga saat ini, program MBG telah melibatkan 80.315 pemasok lokal dalam rantai pasok bahan pangan. Sebanyak 82,83 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM. Selain aplikasi penghubung peternak, BGN juga mengembangkan sistem LokaMBG untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku dapur sekaligus memastikan asal-usul produksi pangan dapat ditelusuri.
Kebijakan tersebut menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha pangan daerah dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG. Daerah yang memiliki potensi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha pangan lokal ini perlu memanfaatkan peluang pasar yang terbuka melalui program MBG. Komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayuran, buah-buahan, serta berbagai hasil pertanian lokal berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok SPPG, sepanjang memenuhi kebutuhan menu, standar keamanan pangan, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan per 6 Januari 2026, Maluku Utara telah memiliki 61 unit SPPG terdaftar yang melayani 102.483 penerima manfaat. Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pasokan bahan pangan yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pengawasan keamanan pangan juga menjadi perhatian di daerah. Balai POM di Sofifi sebelumnya telah mendorong optimalisasi pangan lokal sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan mutu bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG di Maluku Utara. Dengan demikian, pengembangan sistem pemasok terverifikasi dan LokaMBG diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi produsen lokal di Maluku Utara, bukan hanya sebagai pemasok tambahan, tetapi juga sebagai bagian penting dari rantai pasok program MBG. Selain persoalan kualitas, BGN turut menaruh perhatian terhadap mekanisme pembelian bahan pangan agar tidak merugikan petani dan peternak.
Sudaryono menjelaskan, pengadaan bahan pangan nantinya akan mempertimbangkan kondisi harga pasar. Ketika harga pasar tinggi, pembelian dilakukan dengan harga yang wajar. Sebaliknya, ketika harga pasar turun, BGN ingin memastikan petani dan peternak tetap memperoleh harga pembelian yang lebih baik. Skema tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan dapur SPPG sebagai pembeli dan produsen pangan sebagai pemasok. Bagi Maluku Utara, implementasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, asosiasi peternak, kelompok tani, kelompok nelayan, koperasi, UMKM, serta pengelola SPPG. Sebab, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan ruang bagi produk pangan lokal untuk berkembang. (kov)

Tinggalkan Balasan