Oleh: Arafik A Rahman
______________________
MALAM itu media sosial lebih ramai dari biasanya. Potongan video Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat beredar cepat, melintasi TikTok, WhatsApp, hingga ruang-ruang diskusi publik. Bukan karena peserta gagal menjawab pertanyaan, melainkan karena publik menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan: ketidakadilan di meja penilaian. Ironisnya, peristiwa itu terjadi dalam lomba yang membawa nama besar “Empat Pilar”, sebuah konsep kebangsaan yang seharusnya berdiri di atas kejujuran, objektivitas dan integritas.
Nama Josepha Alexandra atau yang akrab disapa Ocha mendadak menjadi sorotan nasional. Siswi SMAN 1 Pontianak itu berdiri di hadapan dewan juri, mempertanyakan keputusan yang dianggap tidak adil. Dengan tenang namun tegas, ia menyampaikan bahwa jawaban timnya pada dasarnya sama dengan peserta lain yang justru mendapat nilai penuh. Tetapi di meja penilaian itu, suara peserta kalah oleh ego keputusan.
Yang membuat publik semakin geram bukan hanya keputusan juri, melainkan bagaimana suasana di ruang lomba terasa seperti sedang menggiring kesalahan itu menjadi sesuatu yang harus diterima begitu saja. Bahkan pembawa acara yang seharusnya menjaga netralitas justru tampak ikut mengamini keputusan yang dipersoalkan publik. Di situlah ironi itu terasa begitu telanjang: siswa sedang diuji pengetahuannya tentang demokrasi dan keadilan, sementara orang-orang dewasa di atas panggung gagal memberi teladan tentang keduanya.
Dua nama juri, Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi, akhirnya menjadi sorotan publik setelah keputusan mereka dianggap tidak konsisten. MPR RI bahkan menonaktifkan dewan juri dan MC sebagai bentuk evaluasi atas polemik tersebut. Dalam dunia pendidikan, jawaban memang penting. Tetapi jauh lebih penting dari jawaban adalah keadilan terhadap jawaban itu sendiri. Sebab pendidikan bukan sekadar ruang menghafal pasal dan teori, melainkan tempat manusia belajar tentang etika, objektivitas dan penghormatan terhadap kebenaran.
Ketika penilaian kehilangan objektivitas, maka yang runtuh bukan hanya skor peserta, tetapi juga kepercayaan publik terhadap nilai-nilai yang sedang diajarkan. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa institusi pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mereproduksi nilai dan legitimasi sosial. Ketika ketidakadilan dipertontonkan di ruang pendidikan, maka yang sedang diwariskan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan normalisasi kekuasaan yang antikritik. Dalam konteks itu, keberanian Josepha Alexandra sesungguhnya adalah bentuk kesadaran kritis yang lahir dari pendidikan itu sendiri.
Sementara itu, filsuf politik Hannah Arendt mengingatkan bahwa krisis terbesar dalam kehidupan publik dimulai ketika manusia kehilangan kemampuan membedakan kebenaran dan pembenaran. Apa yang terjadi di ruang lomba itu terasa seperti gambaran kecil dari krisis tersebut. Kesalahan tidak segera dikoreksi, melainkan dipertahankan dengan argumentasi yang justru memperkeruh keadaan. Dan ketika otoritas lebih sibuk menyelamatkan gengsi daripada keadilan, maka kepercayaan publik perlahan runtuh.
Yang menarik, publik tidak terlalu marah karena kesalahan teknis. Publik marah karena melihat ketidakadilan dipertontonkan secara terbuka. Sebab manusia mungkin bisa menerima kekalahan, tetapi sulit menerima perlakuan yang terasa tidak adil. Itulah mengapa video itu viral. Ia bukan sekadar cuplikan lomba, melainkan cermin kecil tentang keresahan masyarakat terhadap objektivitas institusi di negeri ini.
Empat Pilar mungkin tidak akan runtuh karena satu lomba. Tetapi nilai-nilai kebangsaan dapat kehilangan wibawa ketika keteladanan gagal hadir di ruang pendidikan. Sebab anak-anak muda belajar bukan hanya dari buku dan pidato, melainkan dari apa yang mereka saksikan. Dan terkadang, satu ketidakadilan kecil di meja juri dapat merusak pelajaran besar tentang kejujuran yang selama ini diajarkan. (*)
Tinggalkan Balasan