Tivanusantara – Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Maluku Utara (Malut) sudah harus menyesuaikan diri dengan suasana baru. Jika tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, maka bukan tidak mungkin akan disingkirkan. Aroma itu terasa saat jajaran Pemprov dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar pertemuan di rumah dinas gubernur di Ternate, Rabu (5/3).
Pertemuan itu dihadiri Gubernur Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan Kepala BPK Marius Sirumapea. Banyak hal yang dibahas, termasuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 di masing-masing OPD. Usai pertemuan, Gubernur Sherly menyambangi sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan di rumah dinas gubernur. Menurutnya, BPK telah menekankan ke Pemprov supaya segera menyelesaikan temuan.
Sherly juga mengungkapkan bahwa ada OPD yang belum memasukkan laporan keuangan, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut. “Laporan keuangan yang belum selesai di OPD saat ini tinggal Dinas Pendidikan, sehingga diminta segera dimasukkan karena deadline-nya tanggal 27 Maret nanti,” ujarnya.
Ia mengimbau kepada seluruh OPD agar temuan dari tahun-tahun sebelumnya dapat diselesaikan, agar di tahun ini, APBD dapat berjalan dengan baik. “Intinya semua temuan-temuan baik 2022, 2023, dan 2024 di-follow up dan dipertanggungjawabkan segera, supaya di 2025 ini kita buat perencanaan APBD yang lebih sehat dan transparan. Yang jelas, semua pemanfaatan berpihak ke APBD untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya, sembari berharap agar para ASN bekerja lebih profesional, transparan, dan responsif. (fan)
Tinggalkan Balasan