Protes di Jakarta, Mahasiswa Halmahera Barat Tolak Proyek Geothermal

JAKARTA, TN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat DKI-Jakarta menggelar demonstrasi depan gedung PT. Geodipa Energi di Jakarta, Kamis (25/1). Pada aksi ini, massa menolak kehadiran PT. Geodipa Energi untuk mengelola potensi panas bumi (Geothermal) di Kabupaten Halmahera Barat, karena dianggap membahayakan masyarakat. Apalagi, posisi perusahaan sangat berdekatan dengan pemukiman masyarakat.

Massa aksi datang dengan membawa spantuk yang tertuliskan penolakan kehadiran PT. Geodipa dan membakar ban bekas. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat sementara ini menggarap proyek pembangunan Geothermal atau energi panas bumi di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut). Proyek ini diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar 30 Juta Dollar Amerika atau bila dirupiahkan setara Rp 476.520.000.000 (Rp 476,5 miliar).

Tahun 2024, pembangunan proyek ini memasuki tahapan pengeboran sumur eksplorasi.  Yang informasinya telah melalui tahapan persiapan dan desain sehingga masuk pada tahapan pengeboran sumur yang diharapkan selesai pada tahun 2024-2025. Kedalaman pengeboran untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi berkisar 1.500-2.500 meter.  Fluida panas bumi yang digunakan untuk pembangkit listrik bukan berasal dari air permukaan melainkan dari reservoir panas bumi.

Baca Juga:

Tambang Semena-mena, Kepala Daerah (pun) tak Dianggap, Warga Kian Menjerit

Perlu disadari bahwa pengguna geothermal memiliki dampak negatif pada lingkungan dan pengaruh pada sumber daya air. Pembangkit listrik dari panas bumi itu banyak membutuhkan air untuk digunakan sebagai pendingin, sehingga mengganggu ekosistem air.

Pengembangan dan eksplorasi untuk proyek Pembangkit Listrik tenaga panas bumi di desa Idamdehe dan Desa Bobo perlu dipertimbangkan karena luas wilayah Desa Bobo itu 22,00 KM2 dan Desa Idamdehe dengan luas wilayah sekitar 2239,11 KM2, yang artinya bahwa tempat pembangkit listrik tenaga panas bumi itu harus jauh dari pemukiman warga untuk menjaga keselamatan masyarakat, dari bahayanya saat panas bumi didiekstraksi,” ujar Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat, Sahrir Jamsin.

Menurutnya, konstruksi dan eksploitasi pembangkit listrik energi panas bumi dapat mengganggu habitat alami hewan, tumbuhan serta dapat merusak ekosistem dan menganggu sistem geologis bawah tanah yang dapat memicu gempa bumi. Dampak sosial yang mengubah pola hidup masyarakat dan mempengaruhi cara hidup tradisional masyarakat dan memicu migrasi gas rumah kaca ke permukaan bumi, sehingga mencemari udara di sekitar masyarakat. Selain itu, keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik panas bumi tidak didistribusikan secara adil terhadap masyarakat setempat.

Proyek panas bumi di Desa Idamdehe dan Bobo, kata dia, merupakan proyek untuk penyelamatan Maluku Utara dari  defisit listrik. “Apakah sudah tidak ada lagi cara penyelamatan defisit listrik yang jauh lebih baik dari panas bumi, kenapa harus panas bumi yang kita tau mengalami dampak negatif yang berbahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, jangan jadikan masyarakat Desa Bobo dan Idamdehe korban dari semua ini,” tegasnya.

Sahrir meminta PT Geodipa terbuka mengenai AMDAL. Publik berhak melihat AMDAL dari proyek pembangkit listrik panas bumi di Halmahera Barat. Dengan ambisi pemerintah pusat melalui kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE) menuju Net Zero Emission, sebagaimana tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, melalui Kementerian ESDM dan PT GEODIPA energi dalam rangka melakukan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Desa Idamdehe dan Bobo, Halmahera Barat. “Pemerintah pusat pasti menganggap biasa-biasa saja. Mereka juga menganggap kalau Halmahera Barat itu tidak bertuan. Harusnya dilakukan dulu sosialisasi yang baik dan benar,” ujarnya.

“Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut soal syarat perizinan. Kami juga sudah audies dengan pihak PT. Geodipa, yang diwakili bapak Oktarius. Kami tanyakan beberapa hal, tapi utusan perusahaan tidak tahu apa-apa. Ini artinya proyek panas bumi ini asal-asalan saja,” tutupnya. (red)