Tivanusantara — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memuji kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos yang dinilai berperan besar dalam mendorong terwujudnya hilirisasi industri kelapa hingga ke tingkat desa. Pujian tersebut disampaikan saat pelepasan ekspor produk olahan kelapa ke Tiongkok di Kabupaten Halmahera Utara, Senin (27/10).
Menurut Amran, keberhasilan Maluku Utara menjadi provinsi penggerak hilirisasi kelapa tidak lepas dari dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan petani.
“Terima kasih kepada semua pihak di Maluku Utara, mulai dari gubernur, bupati, hingga DPRD, yang bersama-sama mendorong industrialisasi kelapa,” ujarnya.
Ekspor perdana ke Tiongkok tersebut menandai tonggak penting bagi sektor perkebunan nasional. Produk yang dikirim meliputi coconut milk, virgin coconut oil (VCO), dan berbagai turunan kelapa lainnya, hasil produksi PT NICO di Halmahera Utara. Mentan menilai langkah ini sebagai bukti konkret bahwa hilirisasi kini tumbuh dari daerah dan memberi nilai tambah signifikan bagi petani.
“Kerennya, ekspor ini berasal dari Maluku Utara. Kita tidak lagi mengirim bahan mentah, tapi produk olahan. Ini langkah bersejarah yang dimulai dari daerah,” kata Amran.
Gubernur Sherly disebut sebagai figur kunci yang konsisten mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai berhasil menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri pengolahan di sektor kelapa.
Langkah hilirisasi itu juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Harga kelapa mentah yang semula hanya sekitar Rp3.000 per butir kini bernilai hingga Rp50.000 setelah diolah menjadi produk turunan seperti coconut milk dan coconut water.
Mentan mengungkapkan, Kementerian Pertanian akan memperluas pengembangan kebun kelapa di Maluku Utara seluas 10 ribu hektare pada 2026, dengan 5 ribu hektare di antaranya berlokasi di Halmahera Utara. Program tersebut diberikan secara gratis untuk petani sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat rantai pasok hilir.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Maluku Utara memiliki 158.953 hektare lahan kelapa produktif dengan total produksi mencapai 1,02 miliar butir per tahun. Sebanyak 76 persen di antaranya telah terserap oleh industri pengolahan di provinsi tersebut.
Mentan optimistis, model hilirisasi yang diterapkan Maluku Utara dapat menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Dari Maluku Utara, kita buktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar global,” jelas Amran.
Gubernur Sherly juga berkomitmen untuk menjadi regulator yang responsif terhadap pengembangan “emas hijau” di Maluku Utara.
“Kita akan memastikan setiap proses hilirisasi berjalan baik, karena Pemprov akan kita arahkan sebagai regulator yang berorientasi pada hasil yang menyejahterakan rakyat,” tandas Sherly. (tan)
Tinggalkan Balasan