Tivanusantara – Pembentukan Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) se-Maluku Utara di tengah meningkatnya angka kecelakaan kerja sektor pertambangan memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Mengapa forum yang diklaim telah digagas sejak 2016 itu baru diwujudkan pada November 2026? Di mana peran dan suara para KTT ketika pekerja tambang berulang kali menjadi korban kecelakaan kerja?. Setidaknya pembentukan forum tidak sekadar menjadi agenda organisasi atau seremoni profesi, tetapi benar-benar menjawab persoalan mendasar keselamatan pekerja tambang di Maluku Utara.
Berdasarkan pemaparan Koordinator Inspektur Tambang Maluku Utara, Basir Abdul Kahir, angka kecelakaan fatal sektor pertambangan mengalami peningkatan. Pada 2024 tercatat tiga kasus fatality. Angka yang sama kembali terjadi pada 2025, disertai satu kecelakaan berat. Sementara pada 2026, jumlah fatality disebut meningkat menjadi lima kasus, dengan satu kecelakaan berat. Tapi, data tersebut perlu dibuka dan diverifikasi secara transparan. Publik berhak mengetahui identitas kasus, tanggal kejadian, lokasi, perusahaan pemberi kerja, perusahaan pemegang izin tambang, serta status hubungan kerja setiap korban. Apakah seluruh kasus telah masuk dalam kategori kecelakaan tambang? Apakah pekerja kontraktor dan subkontraktor turut dihitung secara konsisten? Bagaimana memastikan tidak ada insiden yang tidak dilaporkan atau dikeluarkan dari statistik?. Transparansi ini penting agar tidak muncul kesan adanya perusahaan yang mendapat perlakuan khusus, sementara perusahaan lain menjadi sorotan.
Ketua PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Qadafi, mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan Forum KTT sebenarnya telah direncanakan sejak 2016. Namun, sejumlah kendala membuat rencana tersebut tidak kunjung terealisasi. Pernyataan ini justru menyisakan pertanyaan lebih besar. Jika persoalan koordinasi antarkepala teknik tambang sudah disadari sejak sepuluh tahun lalu, mengapa tidak ada langkah konkret untuk mewujudkannya lebih awal?. Lebih jauh, bagaimana respons para KTT selama rentetan kecelakaan kerja terjadi di berbagai wilayah pertambangan Maluku Utara?. Ketika pekerja meninggal akibat longsor, tertimbun material, kecelakaan kendaraan operasional, maupun insiden lainnya, apakah KTT pernah secara kolektif menyampaikan keprihatinan, mendesak evaluasi sistem keselamatan, atau meminta perusahaan bertanggung jawab secara terbuka? Ataukah persoalan tersebut selama ini hanya diselesaikan dalam lingkup internal perusahaan masing-masing?.
Pertanyaan ini bukan untuk menafikan peran profesional KTT dalam operasional pertambangan. Sebaliknya, jabatan KTT memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan aspek teknis dan keselamatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan. Namun, publik juga perlu mengetahui sejauh mana tanggung jawab tersebut dijalankan, terutama ketika kecelakaan berulang kali merenggut nyawa pekerja. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah independensi forum. KTT merupakan bagian dari struktur teknis dan operasional perusahaan pertambangan. PJO juga memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan posisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana forum dapat bersikap kritis terhadap perusahaan yang menjadi tempat para anggotanya bekerja.
Jangan sampai forum hanya menjadi ruang komunikasi untuk membicarakan persoalan teknis dan kepentingan operasional perusahaan, tetapi tidak memiliki keberanian mengevaluasi praktik keselamatan yang bermasalah. Apalagi, jika seluruh anggota memiliki keterikatan profesional dengan perusahaan masing-masing, bagaimana mekanisme untuk memastikan evaluasi terhadap suatu insiden berlangsung objektif?. Apakah forum nantinya berani membahas perusahaan yang memiliki catatan kecelakaan serius? Apakah hasil evaluasi akan disampaikan kepada publik? Apakah ada mekanisme rekomendasi dan tindak lanjut terhadap perusahaan yang terbukti mengabaikan standar keselamatan?.
Basir Abdul Kahir menyebut pembentukan forum bertujuan memperkuat koordinasi ant perusahaan, menyamakan pemahaman terhadap regulasi, mendorong penerapan good mining practice, meningkatkan kompetensi profesional, serta memperbaiki komunikasi antara Inspektur Tambang dan badan usaha pertambangan. Forum juga diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai keselamatan kerja dan penyelesaian persoalan operasional.
Namun, tujuan tersebut masih perlu diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur. Misalnya, apakah forum akan membuat evaluasi berkala terhadap kecelakaan kerja? Apakah akan ada pemetaan perusahaan dengan tingkat risiko tinggi? Apakah pekerja kontraktor dan subkontraktor mendapat perhatian khusus? Bagaimana pengawasan terhadap pekerja baru yang belum memiliki pengalaman memadai?.
Pasalnya, Basir sendiri menyoroti masa kerja para korban yang sebagian besar belum mencapai satu tahun atau baru sedikit di atas satu tahun. Fakta tersebut semestinya menjadi dasar evaluasi terhadap sistem perekrutan, pembekalan keselamatan, pelatihan, kompetensi, hingga pengawasan pekerja baru. Keselamatan pekerja tidak boleh hanya menjadi materi dalam pertemuan profesi, tetapi harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan pertambangan. Pembentukan Forum KTT-PJO juga harus menjamin tidak ada diskriminasi dalam penanganan kecelakaan tambang. Setiap insiden harus diperiksa berdasarkan fakta dan standar yang sama, tanpa melihat besar-kecilnya perusahaan, kekuatan modal, ataupun kedekatannya dengan pemangku kepentingan. Perusahaan pemegang izin tambang maupun perusahaan jasa pertambangan harus sama-sama dievaluasi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya.
Jangan sampai pekerja dari perusahaan jasa pertambangan hanya diposisikan sebagai persoalan kontraktor, sementara tanggung jawab perusahaan pemilik wilayah operasi tidak diperiksa secara menyeluruh. Kematian pekerja harus menjadi dasar pemeriksaan serius terhadap seluruh rantai tanggung jawab operasional dan keselamatan. Karena itu, Forum KTT-PJO harus menjelaskan apakah keberadaannya akan mendorong keterbukaan data kecelakaan, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap rekomendasi perbaikan benar-benar dijalankan. Ketua PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Qadafi, sendiri mengingatkan agar forum tidak berhenti pada pembentukan organisasi formalitas. Ia berharap forum memiliki AD/ART serta mekanisme organisasi yang jelas. Pernyataan itu patut menjadi perhatian. Sebab, yang dibutuhkan Maluku Utara bukan sekadar organisasi baru, melainkan keberanian kolektif untuk memperbaiki tata kelola keselamatan pertambangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Forum KTT-PJO bukan berapa banyak perusahaan yang bergabung, seberapa meriah kegiatan peluncurannya, atau seberapa sering pertemuan dilaksanakan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah angka kecelakaan dapat ditekan, apakah perusahaan yang lalai dapat dievaluasi tanpa pandang bulu, dan apakah pekerja tambang dapat pulang dengan selamat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai forum baru terbentuk ketika korban sudah berjatuhan, tetapi setelah terbentuk justru tidak memiliki keberanian untuk mengoreksi persoalan yang selama ini terjadi di depan mata. (xel)

Tinggalkan Balasan