PT. Nuansa Media Grup

Email:
redaksi@mail.com (Redaksi)
marketing@mail.com (Marketing)
kerjasama@mail.com (Kerjasama)
cs@mail.com (Customer Care)

Copyright © 2024 WPTerkini ThemesApp.com. All rights reserved.

Tivanusantara – Pesatnya ekspansi industri hilirisasi nikel di Maluku Utara (Malut) membawa harapan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Tapi, di balik geliat investasi dan pembangunan smelter, sejauh mana masyarakat di sekitar wilayah tambang dan industri benar-benar menikmati manfaat dari kekayaan alam daerahnya. Persoalan lingkungan, konflik lahan, keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan dalam percepatan hilirisasi mineral. Karena itu, peningkatan investasi dan kapasitas produksi harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pembiayaan yang bertanggung jawab.

Isu tersebut mengemuka dalam Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026 yang diselenggarakan Koalisi ResponsiBank Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, baru-baru ini. Forum itu menyoroti pentingnya memastikan pengembangan industri mineral kritis tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kepentingan industri, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Prof. Nunung Nuryartono, yang mewakili Kepala BRIN, menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk mendukung pengelolaan mineral kritis secara berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan teknologi di sektor mineral kritis membutuhkan dukungan investasi, kolaborasi lintas sektor, serta kebijakan yang konsisten. “Pengembangan teknologi membutuhkan investasi yang besar, kerja sama antarsektor, dan juga dukungan kebijakan yang konsisten,” jelasnya.

Nunung juga menegaskan bahwa riset tidak boleh hanya berorientasi pada pengembangan teknologi dan peningkatan produksi. Penelitian harus mampu menghasilkan bukti ilmiah mengenai dampak lingkungan, persoalan sosial, serta pilihan kebijakan dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan mineral kritis yang tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Persoalan tersebut sudah tentu sangat relevan bagi Maluku Utara yang selama ini menjadi salah satu pusat pengembangan industri nikel nasional. Percepatan hilirisasi di daerah ini perlu diikuti dengan pengawasan yang kuat agar pertumbuhan industri tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal maupun keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan pertambangan dan pengolahan mineral.

Dari perspektif global, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak atas Pembangunan, Prof. Surya Deva, mengingatkan bahwa pemanfaatan mineral kritis harus memastikan pembagian manfaat yang adil. Dalam pidato video yang disampaikan pada forum tersebut, ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari pengembangan mineral kritis untuk mendukung transisi energi. “Mineral kritis sangat penting untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Namun, berkeadilan bagi siapa?” ujarnya. Surya Deva menekankan empat prinsip yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan mineral kritis. Pertama, penerapan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan. Kedua, memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, pembagian manfaat ekonomi secara adil, dan keempat, penerapan pembiayaan berkelanjutan. Keempat prinsip tersebut dinilai penting agar transisi energi tidak justru menciptakan persoalan baru, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ekstraksi dan pengolahan mineral.

Sementara itu, persoalan di tingkat masyarakat terdampak disampaikan Agustinus Podengge, perwakilan masyarakat adat Karunsie di Sorowako, Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan akibat aktivitas pertambangan, mulai dari relokasi permukiman, keterbatasan akses air bersih, hingga belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan. Agustinus menilai masyarakat adat belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan kekayaan sumber daya alam dari tanah leluhur mereka yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan industri. “Masyarakat Karunsie ini menjadi penonton ketika hasil tanah leluhurnya itu telah memberi kesejahteraan bagi banyak orang,” ungkap Agustinus.

Karena itu, ia mendesak adanya pengakuan resmi terhadap keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat. Selain itu, pemenuhan hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan serta penyelesaian persoalan lahan juga menjadi tuntutan penting masyarakat Karunsie. Menurutnya, pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat adat harus menjadi bagian dari tata kelola pertambangan agar masyarakat lokal tidak terus berada di posisi yang dirugikan di tengah pemanfaatan sumber daya alam. Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Linda Rosalina, turut mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah industri nikel tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat sekitar.

Pertumbuhan ekonomi, kata dia, perlu dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi distribusi manfaat, kondisi pekerja, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak aktivitas industri.

Peringatan tersebut menjadi catatan penting bagi daerah penghasil nikel, termasuk Maluku Utara. Besarnya nilai investasi dan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah perlu diimbangi dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari terbukanya kesempatan kerja yang layak, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan lingkungan hidup. Berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa tantangan hilirisasi mineral kritis Indonesia tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas produksi, investasi, dan penguasaan teknologi. Penguatan tata kelola, transparansi, perlindungan HAM, pengakuan hak masyarakat adat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi aspek penting yang harus berjalan beriringan dengan percepatan hilirisasi. Khusus untuk Maluku Utara, pesan dari forum tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan hilirisasi nikel tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi, jumlah smelter, atau peningkatan produksi. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari sejauh mana kekayaan sumber daya alam mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak warga, dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. (kov)